AHY Panggil Sejumlah Menteri, Evaluasi 100 Hari Kerja Kabinet Prabowo Subianto dan Prioritas Pembangunan Infrastruktur 2025
Dia ingin agar pembangunan infrastruktur berdampak langsung terhadap masyarakat.
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumpulkan sejumlah kementerian teknis di kantornya pada Rabu (8/1) pagi.
AHY menyebut salah satu poin pada rapat kali ini membahas capaian program 100 hari kerja kabinet Prabowo Subianto yang jatuh pada 21 Januari 2025 mendatang.
"Tentu (100 hari kerja) jadi nanti akan kita bahas beberapa hal strategis tapi juga ada yang mungkin teknis tapi bernilai strategis yang perlu kita bahas," kata AHY kepada awak media di lokasi.
AHY melanjutkan, rapat kerja kali ini sebagai ajang paparan dari untuk para menteri teknis terkait rencana pembangunan infrastruktur di tahun 2025. Dia ingin agar pembangunan infrastruktur berdampak langsung terhadap masyarakat.
"Ini awal tahun tentunya perlu kita koordinasikan ada lima kementerian teknis yang ada di wilayah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Jadi, tentu saya ingin mendengarkan paparan dari para menteri termasuk juga para wakil menteri para sekjen dan jajaran eselon 1 untuk menyamakan frekuensi," tegasnya.
Rapat kali ini juga bermaksud untuk menentukan program prioritas pembangunan infrastruktur di tahun 2025. Menyusul, ketidakmampuan APBN untuk membiayai seluruh program pembangunan infrastruktur.
"Kita tahu di masa awal tahun ini kita juga semua masih menentukan program-program yang harus diutamakan karena selalu dihadapkan pada budget constraints (keterbatasan anggaran) selalu ada limitasi dalam hal anggaran, pendanaan dan itu semua juga harus kita pikirkan dengan baik," tandasnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah.
