Anggota DPR Asal Aceh Minta Pemerintah Manfaatkan Peluang Ekspor ke Jepang

Merdeka.com - Anggota Komisi VI DPR RI asal Aceh, Rafli meminta Pemerintah Aceh agar memanfaatkan peluang ekspor ke Jepang. Ada banyak potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang bisa di ekspor ke negara Sakura.

"Aceh harus memanfaatkan semaksimal mungkin peluang ekspor berbagai bahan baku ke Jepang, dan peluang investasi para investor dari Jepang berinvestasi di Aceh," kata Rafli, Senin (4/11).

Menurutnya, Aceh adalah salah satu provinsi yang melakukan promosi peluang investasi ke Jepang, diselenggarakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 28 Oktober sampai 2 November 2019 di Tokyo dan Toyama, Jepang.

"Promosi peluang investasi menjadi awal yang baik untuk menarik investor agar yakin berinvestasi di Aceh dalam upaya merealisasikan pembangunan ekonomi Aceh," ungkap Rafli.

Dia mencontohkan, peluang ekspor ikan sidat sangat potensial dan bernilai jual tinggi di negeri sakura tersebut. Jepang saat ini memiliki kebutuhan sidat lebih dari 200.000 ton per tahun, atau Rp 140 triliun per tahun. Jika diasumsikan harga per kilogram Rp 700.000. Dari angka tersebut pasokan dari Indonesia kurang dari 1.000 ton per tahun.

"Padahal ikan itu sangat sering ditemukan di perairan Aceh dan sangat cocok dengan kondisi alam Aceh jika dibudidayakan. Itu baru satu contoh, banyak potensi lainnya di Aceh yang bernilai ekspor dan mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat," jelasnya.

Senada dengan itu, Rafli juga mengingatkan Pemerintah Pusat agar memperhatikan program prioritas bidang perindustrian yang dituangkan dalam visi misi Pemerintah Aceh. "Aceh harus memiliki sentra - sentra produksi, industri, dan pusat pengembangan ekonomi kreatif, ini harus betul - betul diperhatikan oleh kementerian terkait," tegasnya.

Menyinggung UMKM, Rafli mengatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo pada pelantikan 20 Oktober 2019 lalu memastikan segala bentuk kendala regulasi harus dipangkas dan disederhanakan. Pemerintah dan DPR juga menyiapkan dua undang-undang besar, yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

"UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi sekaligus, komitmen ini terus kita tagih," tegas Rafli.

Dia berharap kesempatan ini menjadi inkubator mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sehingga mampu menciptakan dan mengembangkan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi. (mdk/idr)