Bahlil Sebut Ada Pihak Sengaja Goreng Isu Soal Hirilisasi Nikel di Tahun Politik
Pemerintah telah membuat roadmap hilirisasi hingga tahun 2040.
Pemerintah telah membuat roadmap hilirisasi hingga tahun 2040.
Bahlil Sebut Ada Pihak Sengaja Goreng Isu Soal Hirilisasi Nikel di Tahun Politik
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia menyebutkan ada pihak yang secara sengaja menggoreng isu hirilisasi nikel di tahun politik saat ini. Dia justru mempertanyakan nasionalisme pihak tersebut yang tak menyetujui hirilisasi.
"Ada udang di balik batu yang sengaja satu kelompok tertentu. Nah ini tahun politik soalnya, digoreng ini barang (nikel). Justru kalau ada barang yang nggak setuju dengan hilirisasi saya bertanya coba cek nasionalismenya sejauh mana itu orang. Ada apa dengan dirinya? Itu baru satu komoditas," kata Bahli di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, Senin (11/12).
Merdeka.com
Pihaknya telah membuat roadmap hilirisasi sampai dengan 2040 menuju Indonesia emas USD575,3 miliar dari 21 komoditas yang dibagi lewat 8 sektor.
Dengan demikian, apabila ada pihak orang yang beranggapan hirilisasi keliru perlu di pertanyakan. Kendati begitu, Bahlil mengakui bahwa hirilisasi masih ada kekurangannya.
"Masih ada kekurangan dalam hirililisasi ini. Setuju. Baru 4 tahun ini, baru 4 sampai 5 tahun dalam rangka mewujudkan undang-undang," ungkap Bahlil.
Namun, dia optimis bahwa pemerintah akan gerak cepat melakukan perbaikan dan merespon kekurangan yang ada.
"Yang nama kita kayak bayi jatuh bangun biasa, tapi alhamdulillah kita ini jalan sekalipun ada kekurangan kita cepat melakukan respon terhadap perbaikan-perbaikan," terangnya.
Menurutnya, hirilisasi menjadi penting dan harus dipegang sebagai pintu jalan menuju Indonesia emas, dan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya didominasi oleh konsumsi.
"Siapapun pemerintahnya siapapun menterinya mimpi saya akhiritasi ini harus menjadi bagian penting dan harus dipegang sebagai pintu jalan menuju Indonesia emas," tutupnnya.
Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah menyiapkan detail aturan soal program hilirisasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Sehingga, presiden penerus Joko Widodo (Jokowi) wajib melanjutkan hilirisasi komoditas semisal nikel dan kelapa sawit.
Menteri PPN Suharso Monoarfa menekankan, program hilirisasi komoditas sumber daya alam (SDA) jadi keharusan untuk dilanjutkan pemerintahan periode berikutnya.
"Masuk. Semua komodotas baik yang pertambangan maupun non pertambangan. Semua masuk, termasuk perkebunan," ujar Suharso di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (9/10/2023).
Merdeka.com
