Menteri Bahlil: Kalau Ada yang Bilang Hilirisasi Keliru, Itu Otaknya yang Keliru
Menteri Bahlil merasa tak terima jika ada pihak yang meremehkan program hilirisasi di Indonesia.
Menteri Bahlil merasa tak terima jika ada pihak yang meremehkan program hilirisasi di Indonesia.
Menteri Bahlil: Kalau Ada yang Bilang Hilirisasi Keliru, Itu Otaknya yang Keliru
Menteri Bahlil Tak Terima Ada Pihak yang Meremehkan Hirilisasi
Menteri Investasi, Bahlil Lahadia tak terima kepada orang-orang yang meremehkan hirilisasi di Indonesia. Menurutnya pemikiran itu patut diragukan.
Menurutnya, program hirilisasi ini merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang harus terus digenjot dan menjadi point penting bagi pertumbuhan ekonomi tanah air.
"Jadi kalau ada hari ini yang mengatakan hilrisasi adalah jalan yang keliru saya ingin mengatakan bahwa yang bicara itu otaknya yang keliru. Negara harus berjalan lurus menjaga kedaulatan bangsa kita," kata Bahlil dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2023, Jakarta, Kamis (7/12).
Merdeka.com
Dia ingin arah kebijakan ke depan hirilisasi menjadi bagian terpenting.
Untuk itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Bupati, Gubernur merupakan benteng pertahan terdapat untuk menjaga investasi hirilisasi.
Sementara itu, Presiden Jokowi juga menyatakan, hirilisasi berhasil memberikan pendapatan kepada negara.
Contohnya nikel, pada tahun 2017 nilai ekspornya hanya USD3,3 miliar. Begitu masuk hirilisasi di tahun 2022 nilainya bertambah di angka Rp33,8 miliar.
"Lompatannya berapa berarti? melompat sangat tinggi sekali, itu baru 1-2 turunan, kalau nanti turnannya semakin banyak apalagi masuk ke EV baterai itu penigkatannya pasti akan sangat tinggi sekali, apalagi masuk lagi ke EV vechicle akan lompat tinggi sekali, ini lah yang bolak-balik saya sampaikan, nilai tambah yang harus dikejar," tegasnya.
Merdeka.com
Sebelumnya, Menteri Bahlil menyebutkan jika terdapat negara-negara yang tidak ingin Indonesia menjadi negara maju. Ketidaksukaan ini tertuang dalam kebijakan pemerintah untuk melarang ekspor nikel mentah dan hasil alam lainnya guna mendorong hilirisasi."Ada negara-negara yang tidak ingin Indonesia maju," kata Bahlil kepadaawak media di Gedung Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (20/10). Dia menyebut, negara-negara yang tidak suka melihat Indonesia maju tersebut telah membentuk kerja sama bersama Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menolak kebijakan larangan ekspor bahan tambang mentah. Padahal, kebijakan ini merupakan salah satu cara untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju.
"Dan (negara-negara) itu biasanya kolaborasinya main di sana, yang saya contohkan seperti IMF," tegasnya.
Padahal, kebijakan hilirisasi yang digaungkan Presiden Jokowi merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Hal ini pun sebenarnya juga telah diamini oleh IMF sendiri.
