Bank Dunia: Bansos Lebih Efektif Turunkan Angka Kemiskinan Dibanding Subsidi BBM
Merdeka.com - Laporan World Bank (Bank Dunia) menyebutkan bahwa program bantuan sosial (bansos) dan jaminan sosial jauh lebih efektif untuk menurunkan angka kemiskinan daripada program Subsidi energi Bahan Bakar Minyak (BBM). Selain itu, program jaminan sosial dapat mengurangi dampak buruk pengangguran hingga kesehatan bagi masyarakat kelompok ekonomi bawah.
"Bantuan sosial tidak hanya lebih efisien untuk mengurangi kemiskinan, tetapi juga sangat progresif dalam mengurangi ketimpangan," tulis laporan World Bank dikutip di Jakarta, Selasa (9/5).
Laporan World Bank mengungkapkan, jaminan sosial dapat membantu mengurangi dampak buruk dari permasalahan pengangguran hingga kesehatan. Namun, jaminan sosial saat ini hanya tersedia bagi pekerja formal.
-
Apa manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja? Sesuai visi BPJS Ketenagakerjaan, prestasi ini merupakan upaya mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan mensejahterakan pekerja Indonesia.
-
Apa saja manfaat jaminan sosial Kemnaker? Ida Fauziyah mengatakan bahwa dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 2024 terdapat 7 manfaat baru dan 9 manfaat yang nilainya meningkat, dengan iuran atau premi yang harus dibayarkan masih tetap.
-
Apa yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan? Adapun para pekerja rentan tersebut berasal dari 15 Kecamatan di wilayah Kota Makassar, yang berprofesi sebagai petani, nelayan, buruh harian lepas, pekerja lepas, sopir, hingga Pedagang. Selain itu, terdapat 472 pekerja disabilitas yang seluruhnya akan mendapatkan perlindungan 2 program dari BPJS Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
-
Apa manfaat BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja di desa? Lebih jauh Zainudin menyebut jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjadi alat untuk mencegah dan mengurangi kemiskinan serta menjadi alat untuk menjamin keberlangsungan pendidikan generasi penerus bangsa melalui manfaat beasiswanya.
-
Siapa yang disosialisasikan jaminan sosialnya? Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyosialisasikan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada para pekerja migran Indonesia (PMI) di Makau.
-
Apa saja program perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan? Dengan BPJS Ketenagakerjaan, para pekerja akan memperoleh perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
World Bank berharap pemerintah dapat memperluas jangkauan bansos dan perlindungan sosial untuk meningkatkan perlindungan dan produktivitas pekerja. Mengingat, masih banyak pekerja informal yang belum mendapatkan perlindungan dari jaminan sosial pemerintah.
"Saat ini, hanya pekerja formal yang memiliki perlindungan untuk kejadian-kejadian tersebut," ungkap World Bank.
Sebaliknya, program subsidi energi BBM dianggap tidak efektif untuk mengurangi angka kemiskinan. Subsidi BBM dinilai terlalu mahal dan membebani fiskal negara. "Subsidi energi mahal dan tidak efektif dalam mengarungi kemiskinan dan ketimpangan," ungkap laporan World Bank.
World Bank menilai, implementasi program subsidi BBM sebagian besar tidak tepat sasaran sehingga berdampak kecil terhadap masyarakat ekonomi ke bawah. Bahkan, program tersebut bersifat regresif terhadap lingkungan.
"Subsidi (BBM) tersebut tidak tepat sasaran bagi petani miskin, sebagian besar tidak efektif," ungkap laporan tersebut. World Bank mencatat, program subsidi BBM hanya mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 2,4 poin persentase.
Menurut data World Bank, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 16 persen dari total penduduk pada 2022 lalu. Perhitungan penduduk miskin ini dengan asumsi pendapatan dibawah USD 1,90 per hari.
Data Kemenkeu: Subsidi BBM Telan Anggaran Rp502 Triliun di 2022
Mengutip laman Kemenkeu.go.id, pemerintah telah menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 sebesar lebih dari 3 kali lipat, yaitu dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan besaran subsidi Rp502,4 triliun tersebut tidak cukup hingga akhir tahun karena kenaikan harga internasional dan volume penggunaan yang semakin naik karena meningkatnya aktivitas masyarakat.
"Untuk pertalite, kita hanya anggarkan 23 juta kiloliter. Estimasi saat ini 23 kiloliter itu Oktober besok habis untuk Pertalite, begitu juga untuk solar. Kalau masih tetap kita ingin melakukan subsidi, maka yang habis di bulan Oktober harus kita tambahin supaya bisa sampai ke bulan Desember Rp195 triliun lagi," ujar Wamenkeu.
Melihat kondisi tersebut, Wamenkeu menilai anggaran subsidi dan kompensasi akan jauh lebih bermanfaat apabila dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan di berbagai sektor yang dibutuhkan masyarakat kelas bawah dan untuk kegiatan produktif.
"Rp502 triliun kalau pakai bangun rumah sakit dapat 3.000, bangun sekolah dasar dapat 227.000, atau dapat 41.000 puskesmas. Atau kalau dipakai untuk jalan tol dapat 3.500 km jalan tol," kata Wamenkeu. (mdk/idr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Program bansos biasanya lebih terstruktur dan melibatkan sistem keamanan sosial yang kuat.
Baca SelengkapnyaMenurut data BPJS Ketenagakerjaan, sebanyak 39,2 juta pekerja telah terlindungi dalam berbagai programnya.
Baca SelengkapnyaPengamat Ekonomi INDEF Nailul Huda mengatakan, bansos menjaga daya beli masyarakat kelas miskin
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan, alokasi perlinsos kepada masyarakat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli.
Baca SelengkapnyaGanjar menilai Bansos itu penting diberikan namun harus tetap sasaran.
Baca SelengkapnyaProgram Jamsostek telah memberikan perlindungan kepada 39,2 juta pekerja
Baca SelengkapnyaKebijakan OECD yang menjadi rujukan berbagai negara maju bisa menjadi dorongan bagi Indonesia untuk menaikkan standar.
Baca SelengkapnyaCak Imin juga tak setuju dengan pernyataan pemberian Bansos sama saja melestarikan kemiskinan masyarakat.
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah, menginginkan fenomena bansos di ajang Pemilu ini tidak lagi terjadi.
Baca SelengkapnyaSustainibilitas Program JKN ini tak lepas dari peran pekerja informal yang sehat, produktif, dan mampu.
Baca SelengkapnyaLewat program ini diharapkan pekerja masih bisa memenuhi kebutuhan yang layak saat kehilangan pekerjaan selama 6 bulan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan penghargaan insentif fiskal yang diserahkan langsung Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.
Baca Selengkapnya