Bantuan Upah, Bantuan Minyak Goreng dan BLT Pedagang Kaki Lima Dihapus 2023
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati akan menghapus sejumlah program bantuan sosial (bansos) pada tahun 2023. Antara lain, program Bantuan Minyak Goreng, Bantuan Subsidi Upah (BSU), hingga Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW).
"Beberapa anggaran 2022 tidak diteruskan, seperti tahun lalu ada bantuan minyak goreng, bantuan subsidi upah, bantuan pedagang kaki lima (PKL) itu di redesain tergantung kementerian-kementerian dan lembaga," jelas Sri Mulyani saat meninjau pelaksanaan Program Penanganan Kemiskinan Terpadu di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (20/1).
Sri Mulyani mengatakan, manfaat sejumlah program bansos yang bakal dihapus tersebut sudah tidak relevan lagi dengan permasalahan yang ada di tahun ini. Misalnya mulai meredanya pandemi Covid-19 hingga turunnya harga jual minyak goreng di pasaran.
-
Kenapa bansos beras dihentikan? 'Dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemutakhiran data. 'Tanggal 8-9 Februari 2024 hari libur, tanggal 10 Feb 2024 terakhir kampanye, 11-13 Feb 2024 merupakan hari tenang dan 14 Februari 2024 hari pencoblosan,' sambung Arief.
-
Kenapa pemerintah mau kurangi subsidi BBM? 'Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya,' tegasnya di Jakarta, Senin (5/8).'Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan,' kata Rachmat.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Bansos beras apa yang dihentikan? Pemerintah akan menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) beras kemasan 10 kilogram (kg) mulai 8-14 Februari 2024.
-
Kapan bansos beras dihentikan? Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.
"Tahun 2022 kemarin situasinya memang masih pandemi yang banyak dan ada guncangan-guncangan seperti harga minyak goreng naik. Jadi, ada beberapa anggaran 2022 yang tidak diteruskan," ucap Sri Mulyani.
Meski begitu, Sri Mulyani memastikan pagu anggaran untuk sektor perlindungan sosial 2023 tetap senilai Rp476 triliun. Menurutnya, angka ini relatif tidak berbeda jauh dibandingkan APBN 2022 untuk menghadapi dampak pandemi Covid-19 maupun gejolak ekonomi global.
"Jumlah (anggaran perlindungan sosial) Rp476 triliun relatif sama dengan tahun 2022," ucap Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Sri Mulyani meminta anggaran sektor perlindungan sosial senilai Rp476 triliun yang bersumber dari APBN Tahun 2023 untuk tidak di korupsi.
"Semoga anggaran dari perlindungan sosial yang sudah dialokasikan di APBN benar-benar bisa dirasakan manfaatnya kepada mereka yang membutuhkan dan tidak dikorupsi ya bu (Risma)," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menekankan, penggunaan uang negara dalam sektor perlindungan sosial harus dimanfaatkan secara optimal untuk menekan angka kemiskinan. Antara lain dengan turut memberdayakan kelompok masyarakat difabel untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi.
"Anggaran dari bantuan sosial pemerintah itu dipakai untuk betul-betul membantu langsung target kepada yang memang membutuhkan, bahkan bisa memberdayakan," jelas Sri Mulyani.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Tidak ada perubahan khusus pada 2024 dalam anggaran Bansos maupun perlinsos kecuali perubahan yang telah disampaikan," kata Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menyampaikan anggaran subsidi BBM dan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) turun dari Rp114,3 triliun menjadi Rp113,7 triliun.
Baca SelengkapnyaMengingat program ini hanya ditujukan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata di Kementerian Sosial.
Baca SelengkapnyaSebenarnya anggaran perlindungan sosial juga dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi yang dinikmati hampir seluruh masyarakat Indonesia.
Baca SelengkapnyaArief menyebut, kelangkaan beras saat ini diakibatkan oleh dampak El Nino yang mempengaruhi produksi padi di dalam negeri.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengakui ada kelas menengah yang jatuh dalam jurang kemiskinan
Baca SelengkapnyaInflasi naik di bulan Febuari terutama harga beberapa komoditas.
Baca SelengkapnyaAnggaran Kementerian Pertanian dan Bapanas di 2025 kena pangkas demi realisasi program makan bergizi gratis Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaAnggaran bansos tahun 2024 sudah sesuai keputusan yang telah disepakati dalam pengesahan APBN 2024.
Baca SelengkapnyaBerikut ini daftar belanja negara yang diblokir sementara dalam rangka penyaluran bansos pangan.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menegaskan, penyaluran bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) bukan bagian dari perlinsos.
Baca SelengkapnyaBapanas mempunyai anggaran Rp10,12 triliun dan sudah memberikan bantuan pangan kepada 21,53 juta keluarga penerima manfaat.
Baca Selengkapnya