Bappenas siapkan fasilitas beli rumah tanpa DP untuk PNS, TNI dan Polri
Merdeka.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas berencana akan memfasilitasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri. Nantinya pengadaan rumah tersebut diberikan tanpa uang muka (down payment/DP).
"Jadi ASN, TNI, Polri disediakan opsi apabila membutuhkan rumah maka ada kredit yang dasarnya kredit multiguna tanpa DP. Jadi nol DP-nya." kata Menteri PPN/Kepala Bapenas Bambang Brodjonegoro di Kantornya, Jakarta, Selasa (17/4).
Skema cicilan KPR yang ditawarkan oleh Bapenas nantinya melalui pemotongan dari gaji PNS, dengan tenor maksimal 30 tahun. Sedangkan untuk KPR ini sendiri tidak diwajibkan. Artinya fasilitas ini hanya bagi PNS yang ingin memiliki rumah.
-
Bagaimana BNI membantu akses perumahan? Terlebih, Ringkas memiliki pendekatan inovatif terhadap pembiayaan perumahan secara digital, sehingga meningkatkan aksesibilitas terhadap program BNI Griya.
-
Apa BRI sediakan untuk usaha anggota POLRI? Mengundang lebih dari 40 nasabah BRI yang bergerak di bidang kemitraan dan waralaba, BRI memberikan dukungan berupa modal usaha melalui pinjaman BRIguna Karya bagi anggota POLRI/ ASN/ Keluarga yang akan memulai usaha.
-
Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran.
-
Siapa saja yang bisa pakai KPR BRI? Kabar baiknya, BRI memiliki berbagai program KPR, yang ditujukan kepada perseorangan sebagai solusi kemudahan dalam memiliki hunian, seperti rumah tinggal, apartemen, ruko atau rukan, baik melalui developer atau non developer.
-
KPR BRI untuk apa saja? Kabar baiknya, BRI memiliki berbagai program KPR, yang ditujukan kepada perseorangan sebagai solusi kemudahan dalam memiliki hunian, seperti rumah tinggal, apartemen, ruko atau rukan, baik melalui developer atau non developer. Berlaku untuk pembelian baru, bekas, refinancing, top up, pembangunan, renovasi, dan take over/take over top up dari bank lain.
-
Siapa yang menjadi Menteri ATR/BPN? Putra pertama mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono resmi dilantik menjadi menteri ATR/BPN hari ini (21/2).
"Jadi kalau KPR biasanya 15 tahun, ini bisa 30 tahun dan bisa melewati usia pensiun. Sehingga ini akan meringankan ASN, TNI, Polri apabila mereka ingin punya rumah. Kalau mereka gak butuh rumah gak usah, tapi kalau mereka butuh dimungkinkan," kata Bambang.
Dalam kepemilikannya, kata Bambang tidak ada persyaratan khusus bagi PNS. Artinya dengan bebas PNS dapat menentukan daerah perumahannya berdasarkan keinginan masing-masing.
"Terserah, bisa beli sendiri-sendiri juga. Kalau misalnya ingin beli sendiri, ada lokasi yang dia sudah tahu dan diinginkan silakan saja. Kan ini tidak mengikat. Kalau KPR itu terikat proyek properti, kalau ini bukan, ini kreditnya untuk individu ASN, TNI, dan Polri," tandasnya
Terakhir dia juga mengatakan skema KPR tersebut sudah disiapkan oleh pihaknya. Bahkan rencana tersebut akan dimulai pada tahun ini, sehingga ke depan nantinya tinggal disosialisasikan.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kemitraan ini diharapkan dapat meningkatkan akses ASN terhadap perumahan yang layak huni dan terjangkau, sehingga dapat meningkatkn kesejahteraan mereka.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan dan Cak Imin mengkaji rumah down payment (DP) nol rupiah dibawa ke tingkat nasional.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data yang diterimanya, dia mengatakan dari 8.000 ASN Pemkot Solo sekitar 30 persen belum memiliki rumah.
Baca SelengkapnyaAra akan menemui Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk memfasilitasi lahan gratis.
Baca SelengkapnyaSetiap golongan rumah dinas, ditempati anggota TNI sesuai dengan jabatannya.
Baca SelengkapnyaProgram MLT BPJS Ketenagakerjaan, merupakan layanan tambahan untuk peserta program JHT.
Baca SelengkapnyaDalam aturan yang telah diterbitkan, terdapat beberapa pokok pengaturan, yaitu dalam hal pelamar melebihi jumlah formasi, kelulusan ditentukan berdasarkan perin
Baca SelengkapnyaPihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk di antaranya memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaCalon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengakui rumah DP Rp0 program Anies Baswedan tidak mudah untuk dijalankan.
Baca SelengkapnyaLalu apa saja keuntungan mengambil rumah atau bangun rumah di Tapera?
Baca SelengkapnyaAkad massal serentak KPR Bank BTN ini sekaligus sebagai rangkaian kegiatan Hari Perumahan Nasional atau Hapernas tahun 2023.
Baca SelengkapnyaPPN DTP diberikan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar yang merupakan bagian dari harga jual paling banyak Rp5 miliar.
Baca Selengkapnya