Pemberian insentif PPN DTP atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar berlaku sejak 13 Februari 2024 kemarin.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperpanjang pemberian insentif atau diskon pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah baru hingga akhir tahun 2024.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (Kemenkeu), Dwi Astuti mengatakan, pemberian insentif PPN DTP atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar berlaku sejak 13 Februari 2024 kemarin.
Menurut Dwi, transaksi di bidang properti merupakan transaksi yang memiliki efek berganda (multiplier effect) yang besar terhadap sektor ekonomi yang lain, seperti sektor tenaga kerja, sektor perdagangan material bahan bangunan dan sebagainya.
Sehingga hal ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta daya beli properti di masyarakat.
"Pemerintah berharap melalui perpanjangan insentif ini terjadi peningkatan aktivitas transaksi properti yang akan berdampak positif terhadap aktivitas ekonomi terkait lainnya," kata Dwi dalam keterangannya, Jumat (23/2).
PPN DTP diberikan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar yang merupakan bagian dari harga jual paling banyak Rp5 miliar.
Contohnya, ketika seseorang membeli rumah seharga Rp6 miliar, maka tidak dapat memanfaatkan insentif PPN DTP karena harga jual rumah melebihi Rp5 miliar.
Namun apabila seseorang membeli rumah Rp5 miliar, dia berhak mendapatkan insentif PPN DTP tetapi hanya atas DPP sebesar Rp2 miliar saja. Dengan kata lain, PPN DTP sebesar 11 persen dikali Rp2 miliar atau sebesar Rp220 juta.
Dwi menyebut, berdasarkan Pasal 7 PMK ini, PPN DTP yang diberikan terbagi atas dua periode. Untuk penyerahan rumah periode 1Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024, PPN ditanggung pemerintah sebesar 100 persen dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
Untuk penyerahan periode 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, PPN ditanggung pemerintah sebesar 50 persen dari DPP.
Kebijakan ini hanya dapat dimanfaatkan satu kali oleh warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA).
Tak hanya itu, Dwi bilang, kebijakan ini tetap dapat dimanfaatkan atas penyerahan dengan skema cicilan. Insentif juga dapat dimanfaatkan walaupun pembayaran uang muka atau cicilan pertama telah dilakukan sebelum berlakunya PMK ini asal tidak lebih lama dari pada tanggal 1 September 2023.
Satu syarat lainnya yang perlu diperhatikan adalah rumah tapak atau satuan rumah susun tersebut tidak boleh dipindahtangankan dalam jangka waktu satu tahun sejak penyerahan.
"Pemerintah berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memiliki rumah sekaligus mendukung geliat ekonomi nasional sektor properti dan sektor-sektor pendukungnya," pungkasnya.
Siapa sangka, dengan modal yang begitu minim pengusaha bisnis daun goreng ini bisa membeli 2 hunian mewah.
Baca Selengkapnya
Bayu menaksir sekitar 50 persen stok beras ada di rumah-rumah warga.
Baca Selengkapnya
Komeng akhirnya berhasil mewujudkan impian memiliki rumah mewah.
Baca Selengkapnya
Dengan pilihan cicilan Rp4 jutaan per bulan hunian ini memiliki kelebihan yang cukup layak dipertimbangkan.
Baca Selengkapnya
Hanya dapat 15 ribu rupiah sehari dan harus nafkahi lima orang anak, perjuangan pria ini bikin haru.
Baca Selengkapnya
Potret rumah Dikta yang sama sekali tak terekspos. Bagus banget.
Baca Selengkapnya
Kehidupan Nia yang kini dipenuhi dengan kemewahan benar-benar mencuri perhatian masyarakat.
Baca Selengkapnya
Saksi Y dan saksi W pun langsung memberikan pertolongan pertama kepada korban.
Baca Selengkapnya
Kabar itu dibenarkan oleh Bunda Erlita yang merupakan kakak dari mendiang Dorce.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi