Pemerintah mendorong masyarakat berpenghasilan rendah bisa punya rumah.
Kebijakan ini diberikan untuk melindungi perekonomian dalam negeri di tengah risiko ketidakpastian global.
"Bagaimana kita mendongkrak kegiatan di sektor konstruksi perumahan dan sekaligus membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk bisa mendapatkan rumah. Dan ini kombinasi dari demand side maupun nanti Diharapkan dengan ini akan meningkatkan suplay sidenya," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam acara APBN KiTa, Jakarta, Rabu (25/10).
Dia menjelaskan, pemerintah akan menanggung PPN untuk penjualan rumah yang harganya di bawah Rp2 miliar. Artinya tidak dipungut biaya PPN untuk pembelian rumah baru. Insentif ini akan berlaku mulai November hingga Desember 2023.
Selain itu, Bendahara Negara itu bilang, pemerintah juga akan memberikan insentif ke masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berupa bantuan biaya pengurusan administrasi rumah senilai Rp4 juta hingga Desember 2024.
"Untuk MBR juga, karena nilainya pasti di bawah Rp2 miliar. Kita masih menambahkan lagi bantuan biaya administra untuk jangka waktu 14 bulan ke depan, sampai Desember 2024 yaitu Rp4 juta per pembelian rumah oleh MBR," jelasnya.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan terkait pemberian insentif baru untuk menjaga momentum ekonomi Indonesia di tengah pelemahan ekonomi global.
Merdeka.com
Tersangka dikeluarkan dari grup WA karena kerap membuat suasana percakapan tak kondusif.
Baca Selengkapnya
Penyediaan rumah ini turut mendorong peningkatan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.
Baca Selengkapnya
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memulai kampanye di Gedung Laga Satria Kompleks Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (28/11).
Baca Selengkapnya
Anies Baswedan mengatakan menjadi pemimpin bukan sekadar menjalankan tugas administrasi dan pembangunan.
Baca Selengkapnya
Pemerintah akan memberikan subsidi PPN untuk sektor properti.
Baca Selengkapnya
Penjaga kali ini tidak seketat saat rumah Firli digeledah beberapa waktu lalu.
Baca Selengkapnya
Nantinya Wamenkominfo akan diperkuat dengan Satgas. Sebab saat ini, waktunya terbatas untuk pekerjaan rumah ke depan.
Baca Selengkapnya
Untuk layanan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan diberlakukan WFH paling banyak 50 persen dan WFO disesuaikan dengan persentase WFH.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 20.400 pekerja rentan di Sumut akan mendapatkan Jaminan Sosial yang dianggarkan melalui APBD 2023.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi