Begini realisasi anggaran pemerintah Jokowi hingga Mei 2016
Merdeka.com - Kementerian Keuangan memaparkan perkembangan realisasi Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 hingga Mei lalu.
Direktur Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Lucky Firmansyah mengatakan, hingga Mei 2016, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp 496,6 triliun atau sebesar 27,2 persen dari target APBN 2016 sebesar Rp 1.822,5 triliun.
Sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp 685,8 triliun atau sebesar 32,7 persen dari pagu APBN 2016 sebesar Rp 2.095,7 triliun.
-
Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran.
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
-
Siapa yang bertanggung jawab pada APBN? Fungsi otorisasi, APBN sebagai dasar dalam mengatur pendapatan dan belanja negara di setiap tahun. Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Kenapa PDB per kapita Indonesia ditargetkan naik? Dia menyebut target ambisius ini mencakup peningkatan PDB sekitar Rp13.000 triliun. kata Dirgayuza dalam acara Economist Gathering INDEF, Jakarta, Senin (29/07). 'Nah, kita punya target selama 5 tahun ke depan untuk meningkatkan PDB kita sebesar sekiranya kurang lebih Rp13.000 triliun. Jadi kita mau naik ke 35.500,' Menurut Setiawan, pencapaian target ini krusial untuk menghindari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) yang dapat menghambat kemajuan ekonomi Indonesia.
-
Kenapa APBN dibuat? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Bagaimana APBN mengatur perekonomian? Fungsi stabilisasi, APBN sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan dasar perekonomian. Ini dilakukan agar kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil dan risiko gejolak di masyarakat bisa lebih diminimalisir.
"Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut, realisasi defisit APBN mencapai Rp 189,1 triliun atau 1,49 persen terhadap PDB," jelas Lucky di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (10/6).
Realisasi pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan sampai Mei 2016 mencapai sekitar Rp 406,9 triliun, atau lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2015 sebesar Rp 435,3 triliun.
Namun, khusus penerimaan perpajakan pada bulan Mei 2016 mencapai sebesar Rp 86,4 triliun, lebih besar dibanding bulan Mei 2015 yang mencapai Rp 80,7 triliun.
"Ini mengindikasikan kondisi makro ekonomi yang didukung oleh peningkatan belanja pemerintah semakin positif. Diharapkan penerimaan perpajakan akan semakin meningkat pada bulan Juni hingga Desember," ujar Lucky.
Sementara itu, realisasi pendapatan negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan bulan Mei 2016 mencapai Rp 89,1 triliun, atau lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 98,1 triliun.
"Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh turunnya harga komoditas, meskipun terdapat peningkatan penerimaan dari PNBP lainnya dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)," ucap Lucky.
Dari sisi realisasi belanja negara, Lucky memaparkan, belanja pemerintah pusat sampai akhir Mei 2016 mencapai Rp 357,4 triliun, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2015 yang mencapai Rp 330,2 triliun. Belanja pemerintah pusat itu meliputi belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 179,6 triliun, dan belanja non Kementerian/Lembaga Rp 177,8 triliun.
Sedangkan belanja negara untuk transfer ke daerah dan dana desa mengalami peningkatan cukup signifikan dari sebesar Rp 274,7 triliun pada periode Januari sampai Mei 2015 menjadi Rp 328,4 triliun pada periode Januari sampai Mei 2016.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pada APBN 2019, defisit sebesar Rp348,7 triliun atau 2,20 persen terhadap PDB.
Baca SelengkapnyaMeski mengalami defisit, kinerja APBN selama Agustus diklaim mengalami perbaikan.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.
Baca SelengkapnyaNamun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca SelengkapnyaPenerimaan pajak sejak Januari-Agustus 2024 telah mencapai Rp1.196,54 triliun atau 60,16 persen dari target APBN.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca SelengkapnyaRealisasi pendapatan negara pada Mei 2024 tersebut anjlok 7,1 persen secara year on year (yoy).
Baca SelengkapnyaBendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.
Baca SelengkapnyaAPBN pada Juli mengalami defisit Rp93,4 triliun atau 0,41 persen dari PDB.
Baca SelengkapnyaDalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.
Baca Selengkapnya“Defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82 persen PDB,” kata Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca Selengkapnya