Belasan Penunggak Pajak di Jateng Terancam Cekal
![Belasan Penunggak Pajak di Jateng Terancam Cekal](https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2019/05/25/1082778/540x270/belasan-penunggak-pajak-di-jateng-terancam-cekal.jpg)
Merdeka.com - Belasan penunggak pajak di wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) wilayah Jawa Tengah II terancam pencekalan. Para Wajib Pajak (WP) yang akan dicekal tersebut rata-rata menunggak pajak hingga Rp100 juta lebih.
Kepala Kanwil DJP Jateng II Rida Handanu mengatakan, hingga saat ini jumlah penunggak pajak di wilayah DJP Jateng II mencapai 187.422 WP. Namun yang akan dicekal hanya belasan saja. Pihaknya sudah menetapkan kriteria wajib pajak yang akan dicekal yakni memiliki tunggakannya di atas Rp 100 juta.
"Kami akan melakukan pencekalan terhadap belasan wajib pajak yang menunggak pembayaran. Hal ini dilakukan agar wajib pajak memenuhi kewajiban dan meningkatkan ketaatannya dalam membayar pajak," ujar Rida, Sabtu (25/5).
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Apa yang akan dikenakan pajak? DJP (Direktur Jenderal Pajak) Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, telah mengumumkan bahwa layanan hiburan seperti Netflix dan Spotify akan dikenakan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 12 persen mulai tahun 2025.
-
Apa saja sanksi tidak lapor pajak? Berdasarkan informasi yang dirangkum oleh Merdeka.com dari berbagai sumber pada Selasa (4/2/2025), individu atau badan yang tidak melaporkan SPT berisiko menghadapi berbagai sanksi, mulai dari denda yang signifikan hingga kemungkinan hukuman penjara.
Rida menilai, pencekalan tersebut sudah tepat dilakukan lantaran wajib pajak memiliki harta yang cukup untuk membayar tunggakan pajak. Dari 187.422 WP penunggak pajak tersebut, jika dihitung nominalnya mencapai Rp 798,3 miliar.
Dari jumlah tersebut mayoritas penunggak adalah WP pribadi, dengan rincian 170.899 WP dan total tunggakan Rp 209,1 miliar. Sedangkan untuk WP berupa badan atau instansi jumlahnya hanya 16.523 badan dengan total tunggakan Rp 589,2 miliar.
"Dengan pencekalan ini, mereka akan dilarang bepergian ke luar negeri. Tentunya akan dilakukan pencegahan-pencegahan sesuai dengan prosedur," katanya.
Sebelum pencekalan, pihaknya masih mengajukan tahapannya ke Kementerian Keuangan. Setelah disetujui, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi agar WP tidak melarikan diri ke luar negeri.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
![DJP Jateng II Nilai Janggal Pengakuan Pramono soal Tagihan Pajak Rp2 M, Tantang Tunjukkan Bukti-Bukti](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/11/13/1731484885223-04v2yg.jpeg)
Kepala Kantor Wilayah DJP Jateng II, Etty Rachmiyanthi menilai apa yang disampaikan Pramono tidak masuk akal dan janggal.
Baca Selengkapnya![Rencana Pengenaan Pajak Ojol dan Online Shop Buat Tambah Pendapatan Daerah](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/10/17/1697517697953-wibcx.jpeg)
Pemprov DKI Jakarta mengusulkan pengenaan pajak ojol dan online shop.
Baca Selengkapnya![Tunggakan Biaya Sewa Rusunawa Jakarta Mencapai Rp95,5 Miliar, Paling Banyak di Rusunawa Marunda](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2025/2/8/1739014153564-4z8je.jpeg)
Ada yang tidak melakukan pembayaran retribusi sewa sejak menempati rusunawa.
Baca Selengkapnya![Kelebihan Bayar Pajak, 1.895 WP Sudah Terima Pengembalian Dana Rp7,3 Miliar](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/7/24/1690187040805-90ydr.jpeg)
Sebanyak 15.419 wajib pajak (WP) yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh), dengan kelebihan bayar hingga Rp 100 juta.
Baca Selengkapnya![Tunggakan Rusunawa di DKI Terbanyak Ada di Marunda, Nilainya Capai Rp 10,8 Miliar](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2025/2/8/1738985717595-dp2ry.jpeg)
Besaran tunggakan itu terakumulasi sejak 2010 hingga 31 Januari 2025.
Baca Selengkapnya![63 Kementerian Lembaga Masih Nunggak PNBP Hingga Rp27,64 Triliun](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/7/12/1689152229958-kjp4i.jpeg)
Angka tunggakan ini meningkat dibanding jumlah piutang di tahun sebelumnya sebsar Rp25,04 triliun yang tersebar di 62 kementerian lembaga.
Baca Selengkapnya![Keterlaluan, 15 Anggota DPRD Palembang Kompak Belum Kembalikan Lebihan Uang Transpor](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/10/12/1697115684752-uikge.jpeg)
Sebanyak 15 anggota DPRD Palembang terancam dipidanakan
Baca Selengkapnya![Hati-Hati, Pelaku Pencemaran Udara Bisa Dipenjara Hingga Denda Rp3 Miliar](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/9/18/1695048486310-pcq5a.jpeg)
Tingginya tingkat polusi udara di Indonesia, khususnya Jakarta, masih jadi perhatian pemerintah.
Baca Selengkapnya![Dinas Perumahan DKI Sebut Tunggakan Sewa Rusun di Jakarta Tembus Rp95,5 Miliar, Terhitung Sejak 2010](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2025/2/8/1738980736694-h367e.jpeg)
Penghitungan tunggakan itu sudah terakumulasi dalam waktu yang cukup lama sejak 2010 hingga 31 Januari 2025.
Baca Selengkapnya![Juru Parkir Liar Mulai Disanksi Mulai Agustus 2024, Warga yang Memberi Uang juga Bisa Dihukum](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/7/12/1720766077600-paa7y.jpeg)
Satpol PP DKI bakal menerapkan sanksi tindak pidana ringan (Tipiring) kepada juru parkir liar mulai Agustus 2024
Baca Selengkapnya![KPK Periksa Harta Belasan Pejabat Pajak dan Bea Cukai: Banyak Player Besar](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/9/29/1695950559923-q5pdc.jpeg)
Pahala saat ini belum bersedia membongkar identitas pihak-pihak yang diperiksa harta kekayaannya itu.
Baca Selengkapnya![Potensi Pendapatan Negara dari PPN 12 Persen Harusnya Capai Rp75 Triliun, Ditjen Pajak Putar Otak Cari Sumber Baru](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2025/1/2/1735824680833-ypc3m.jpeg)
Namun, proyeksi itu berubah lantaran Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatasi barang dan jasa yang terkena tarif PPN 12 persen.
Baca Selengkapnya