Bos BKPM sebut regulasi berpotensi menjadi objek korupsi
Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong mengakui deregulasi yang gencar dilakukan pemerintah Jokowi-JK bisa memerangi korupsi. Sebab, setiap regulasi dan perizinan berpotensi menjadi objek transaksi korupsi.
Artinya jika terlalu banyak regulasi maka peluang terjadinya korupsi makin besar, karena akan ada negosiasi untuk memuluskan perizinan.
"Terus terang itulah menjadi alat birokrasi namanya," kata Lembong di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/12).
-
Bagaimana dampak korupsi bagi negara? 'Tambang ilegal misalnya, selain kerugian negara secara materil, juga ada hutan yang dibabat habis di sana. Ada tanah negara yang rusak di sana. Ada masyarakat yang tercemar polusi dan terganggu kesehatannya di sana.'
-
Bagaimana Jawa Tengah meningkatkan pelayanan publik dan pencegahan korupsi? Selain itu, upaya-upaya terobosan dalam pelayanan publik dan pencegahan korupsi juga perlu terus dilakukan, agar masyarakat bisa terlayani dengan baik.
-
Bagaimana cara Pasuruan mencegah korupsi? 'Kita terus melakukan upaya-upaya pencegahan dengan melakukan sinergi dari berbagai pihak,' ujar Mas Adi
-
Kenapa DPR menilai pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi masih kecil? Selama ini, kata dia, penanganan kasus korupsi terlalu mengedepankan hukum pidana sebagai alat penyelesaiannya.
-
Kenapa kerugian ekonomi negara penting dihitung dalam korupsi? Komisi III sangat mengapresiasi metode penghitungan kerugian seperti yang dilakukan Kejagung. Memang harus begini sebetulnya, karena korupsi itu tindakan yang menimbulkan kerugian berantai. Nah jadi lembaga penegak hukum lainnya bisa juga menerapkan cara yang seperti ini, biar makin kapok dan takut semua pelaku korupsi. Pengembalian kerugian negaranya pun juga jadi bisa lebih maksimal,' ujar Sahroni, Kamis (18/4).
-
Gimana cara OJK tekan korupsi? Komitmen antikorupsi OJK tersebut kata Mahendra, diturunkan juga kepada industri jasa keuangan dengan memastikan ketentuan yang diterbitkan OJK mampu menciptakan tata kelola yang efektif di industri jasa keuangan sehingga bisa meminimalkan kemungkinan korupsi.
Menurutnya, negara-negara maju yang terkenal bersih korupsi regulasinya sedikit. Sementara negara-negara rawan korupsi, regulasinya berliku-liku. Untuk itu, menyederhanakan izin bisa mengurangi ruang untuk melakukan pungutan liar (pungli).
"Perlu kita cermati ilhami jiwai benar, korelasi jumlah regulasi dengan korupsi dan semakin sedikit izin itu semakin sedikit korupsi fakta kita temukan empiris," terangnya.
Dia mencontohkan pada tiga tahun terakhir ini pemerintah telah memberlakukan proses perizinan tiga jam terhadap perusahaan. Sehingga dengan aturan tersebut dapat mencegah negosiasi antara pejabat dengan pengusaha.
"Berminggu-minggu, berbulan-bulan pejabat bertemu pelamar meminta sesuatu menegosiasi sesuatu. Sekarang bayangkan terobosan presiden izin berlakukan menjadi 3 jam apa yang mau dinego," ujar mantan Menteri Perdagangan ini.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Nawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.
Baca SelengkapnyaMenko Luhut Binsar Panjaitan blak-blakan bahwa praktik korupsi tak mungkin bisa hilang dari Indonesia.
Baca SelengkapnyaGanjar turut mengutarakan keingiannya untuk melakukan revisi regulasi terkait KPK.
Baca Selengkapnya"Saya sangat tidak setuju, itu kampungan menurut saya kalau pemikiran itu, ndeso," kata Luhut
Baca SelengkapnyaHal ini dilakukan menyusul ditemukannya dugaan kasus korupsi pada sejumlah proyek tol.
Baca SelengkapnyaBentuk korupsi dari kegiatan ekonomi biasanya sifatnya lebih masif.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca Selengkapnya"Conflict of interest (benturan kepentingan) bukan lagi sekedar embrio korupsi melainkan wujud nyata perilaku korupsi itu sendiri," kata Nawawi.
Baca SelengkapnyaCak Imin bicara pengalamannya ketika menjadi menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Megawati meminta Presiden Jokowi untuk membubarkan KPK.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, saat ini korupsi semakin canggih dan kompleks, serta menggunakan teknologi mutakhir.
Baca SelengkapnyaPrabowo menginginkan agar masalah ini dibenahi. Karena prosedur birokrasi kerap dilanggar.
Baca Selengkapnya