Cerita 9 konglomerat Indonesia hindari pajak ke luar negeri

Merdeka.com - Tahun lalu, mantan kepala ekonom konsultan McKinsey, James Henry, telah mengeluarkan hasil studinya soal penyelewengan pajak di luar negeri atau lebih populer dengan tax havens. Menurut laporan tersebut, terdapat USD 21 triliun (Rp 198.113 triliun) pajak pengusaha di seluruh dunia yang seharusnya masuk kantong pemerintah, namun diselewengkan.

Siapa sangka di antara pengusaha-pengusaha itu sebagian kecilnya berasal dari Indonesia. Menurut hasil investigasi International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ), terdapat sembilan yang termasuk orang terkaya di Indonesia diketahui menyelewengkan pajaknya di luar negeri melalui lebih dari 190 perusahaan dan lembaga pengelolaan uang di luar negeri.

Menurut hasil investigasi tersebut, kekayaan sembilan konglomerat yang mendominasi politik dan ekonomi Indonesia itu bila digabung mencapai USD 36 miliar (Rp 348,8 triliun). Dari sembilan konglomerat tersebut, ternyata berhubungan erat dengan Soeharto.

Nama konglomerat-konglomerat tersebut ditemukan di tengah 2.500 nama orang Indonesia yang tercatat di kantor pusat perusahaan jasa pengelolaan aset di luar negeri, Poreullis TrusNet, di Singapura.

Menurut data yang dianalisis oleh ICIJ, ditunjukkan bahwa betapa konglomerat Indonesia telah menghadapi tawaran yang menggiurkan untuk menjadi anonim di negara asing. Contohnya saja keluarga Riady, pemilik Grup Lippo, mempunyai setidaknya 11 perusahaan di luar negeri dan pengelolaan keuangan. Namun pihak TrustNet menggunakan "Client A" sebagai pengganti Lippo dalam koresponden internalnya.

Dalam laporan perusahaan tersebut, disebut bahwa klien tidak mau terlihat melakukan transaksi di luar negeri. Agen mereka, Gary Phair, meminta karyawan TrustNet untuk menghapus referensi yang berhubungan dengan Grup Lippo dari alamat kontak di rekam jejak Client A.

Phair juga meminta namanya tidak digunakan pada bukti pembayaran apapun.

Pulau Cook di Pasifik utara menjadi tempat tercatatnya entitas keluarga Riady dari 1989 hingga 2009. Sayangnya, pihak Lippo menolak untuk membahas kasus tersebut.

Selain keluarga Riady, konglomerat rokok Sampoerna juga menggunakan pulau Cook untuk kedok kekayaannya. Setelah 97 persen saham Sampoerna dibeli oleh Philip Morris International pada 18 Mei 2005, TrustNet lalu mendirikan perusahaan dengan nama Strong Castle Trust di pulau Cook.

Selain itu, konglomerat rokok seperti Susilo Wonowidjojo dan Peter Sondakh juga mempunyai perusahaan di luar negeri. Dalam laporan tersebut, disebut beberapa konglomerat bidang perkebunan yang juga tercatat dalam laporan tersebut.

Di antaranya adalah Eka Tjipta Widjaja, keluarga Salim, Sukanto Tanoto, dan Prajogo Pangestu. Mereka mendirikan perusahaan di luar negeri setelah mereka mengantongi izin untuk menebang dan membabat hutan hujan saat era Soeharto. Dari konglomerat-konglomerat tersebut, terdapat 140 perusahaan buatan yang sebagian besar berlokasi di British Virgin Island.

Tak hanya itu, dua anak mantan presiden BJ Habibie juga tercatat dalam laporan tersebut. Anak kedua Habibie, Thareq Kemal Habibie telah membuat dua perusahaan di British Virgin Island di pekan-pekan terakhir sebelum Soeharto lengser. Sepuluh tahun kemudian, anak Habibie yang lain, Ilham, telah membuat setidaknya tujuh perusahaan TrustNet yang menyediakan pusat perusahaan di luar negeri untuk bisnis di Indonesia termasuk eksplorasi dan pertambangan. (mdk/rin)