Dua alasan Presiden Jokowi tolak kereta cepat buatan Jepang & China

Merdeka.com - Menghadirkan kereta cepat di Indonesia hanya sebatas mimpi. Pemerintahan Jokowi-JK sudah memutuskan mengubur mimpi memiliki kereta cepat.

Kesimpulan itu semakin jelas setelah Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan alasan Presiden Joko Widodo menolak proyek High Speed Train (HST) Jakarta-Bandung. Jepang dan China pun harus gigit jari. Padahal lobi yang dilakukan ke pemerintah cukup massif.

Darmin menceritakan, ada dua alasan Presiden Joko Widodo enggan melanjutkan proyek kereta bernilai triliunan rupiah ini. Alasan pertama, pembangunan kereta cepat ini tidak boleh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) langsung maupun tidak langsung. Sementara proposal yang ditawarkan baik dari Jepang maupun China, keduanya berharap pemerintah ikut berperan dalam pendanaan.

"Apapun juga pembangunan kereta api ini tidak boleh membebani APBN, langsung atau tidak langsung. Artinya langsung atau tidak langsung itu, baik (ada) anggaran di APBN maupun penyertaan modal untuk itu (kereta cepat), itu yang tidak langsungnya. Tentu juga penjaminan (itu tidak bisa). Itu prinsip utamanya," katanya di kantornya, semalam.

Alasan kedua yang diutarakan Jokowi soal teknis kerja kereta cepat. Jarak Jakarta-Bandung sekitar 150 Kilometer dan rencananya akan dilengkapi 5-8 stasiun. Kereta cepat ini mampu melaju hingga 350 Km per-jam. Darmin menilai ini akan menyulitkan saat pengoperasiannya.

"Walaupun kecepatannya bisa teoritis 350 Km per-jam, tidak akan pernah bisa mencapai itu. Karena untuk mencapai 350 km itu perlu 14 menit. Sehingga belum sampai kecepatan maksimum harus sudah mulai di rem. sehingga kecepatannya hanya 200-an berapa, mungkin hanya 250 KM per-jam," ujarnya.

Mempertimbangkan dua faktor itu, Jokowi memutuskan memilih kereta berkecepatan menengah atau sekitar 200-250 Km per-jam. Alasannya, untuk jarak tempuh Jakarta-Bandung, dengan menggunakan kereta ini hanya selisih sekitar 10-11 menit dibanding kereta cepat.

"Tapi biayanya berkurang jauh. Kami memang harus mengecek pastinya, tapi bisa mencapai 30-40 persen lebih murah," terang mantan Gubernur Bank Indonesia ini.

Selain itu, Darmin mengungkapkan, dari hasil kajian Boston Consulting selaku konsultan, masih banyak perincian yang belum dijelaskan secara gamblang dari proposal milik China dan Jepang.

"Bagaimana standar pemeliharaan dari kereta ini? Bagaimana standar servisnya? Standar pelayanan dan seterusnya."