ESDM: IUPK sementara belum keluar, termasuk untuk Freeport

Merdeka.com - Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono menyebut, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau IUPK Sementara untuk perusahaan tambang belum keluar hingga saat ini. Perubahan status dari Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK dibutuhkan agar perusahaan tambang dalam negeri masih bisa melakukan ekspor konsentrat mentah.

Menurut Gatot, tak mudah mengeluarkan IPUK sementara karena harus dibahas secara menyeluruh.

"Belum keluar, saya tidak bisa bicara itu. Kan tidak mudah," kata Bambang Gatot usai coffe morning di Kantornya, Jakarta, Kamis (2/2).

Menurutnya, perusahaan tambang harus memenuhi syarat pengubahan status jadi IUPK agar bisa diberikan rekomendasi izin ekspor konsentrat. Salah satu yang sudah mengajukan adalah PT Freeport karena dalam waktu dekat mereka ingin kembali bisa melakukan ekspor konsentrat mentah lagi.

"Persyaratan ada 11 tadi. Salah satunya membangun smelter dan cadangan harus diverifikasi. Kalau tidak ada itu, kami cabut," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan berencana mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara untuk PT Freeport Indonesia dalam waktu dekat. Pemberian izin ini dilakukan agar PT Freeport dapat memperoleh izin ekspor konsentrat.

Sebab, beberapa waktu lalu PT Freeport sudah mengajukan diri mengubah KK (Kontrak Karya) menjadi IUPK.

"Saya kira kalau Freeport sudah memasukkan permohonan untuk mengubah dari KK jadi IUPK. Ini kita proses mungkin satu dua hari IUPK sementaranya juga terbit ya," ujar Jonan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (30/1).

Jonan mengatakan pemberian izin usaha sementara diterbitkan untuk mengurus IUPK membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Menurutnya, proses untuk memperoleh IUPK permanen membutuh waktu sekitar tiga sampai enam bulan.

Jonan menambahkan pertimbangan penerbitan IUPK permanen, didasarkan pada dampak yang akan merambat pada perekonomian di Papua. Sebab, apabila izin ekspor tidak diperoleh maka PT Freeport tidak berproduksi dan perekonomian daerah pun akan terganggu.

"Kan enggak bisa kalau proses IUPK nya itu makan waktu tiga bulan atau enam bulan terus enggak ekspor sama sekali. Pasti akan mengganggu perekonomian di daerah itu dan juga menciptakan pengangguran yang besar," jelasnya.