Evaluasi Program Mudik Gratis: Kuota Menuju Sumatera Harus Ditambah Karena Ini
Hasil evaluasi pelaksanaan program mudik gratis masih meninggalkan sejumlah catatan yang perlu diperbaiki.
Hasil evaluasi pelaksanaan program mudik gratis masih meninggalkan sejumlah catatan yang perlu diperbaiki.
Evaluasi Program Mudik Gratis: Kuota Menuju Sumatera Harus Ditambah Karena Ini
Evaluasi Program Mudik Gratis: Kuota Menuju Sumatera Harus Ditambah Karena Ini
Pengamat Transportasi Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno, mengatakan Pemerintah perlu memperbanyak program mudik gratis menggunakan bus dari Jabodetabek ke semua ibukota kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
Hal itu sebagai upaya untuk mengurangi pemudik motor ke Lampung yang masih banyak membawa anak, penumpang dan barang melebihi kapasitas angkutnya.
"Penyelenggaraan mudik gratis masih perlu dibenahi. Angkutan mudik dan balik gratis mampu meminimalisasi risiko kepadatan lalu lintas," kata Djoko dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/4).
Selain itu, faktor keselamatan menggunakan program mudik gratis lebih terjamin.
Lantaran da pengecekan kondisi kendaraan sebelum keberangkatan, termasuk pengemudinya.
Jika mereka tidak mudik dengan angkutan publik, dibayangkan saja satu bus itu ada berapa orang.
Di balik segala keuntungannya, program itu masih menyisakan masalah pengelolaan.
Dari hasil penelusuran, ada sebagian pemudik yang mendaftar angkutan gratis itu lebih pada satu penyelenggaraan.
Namun, akhirnya hanya satu penyelenggara yang dipilih.
"Yang kasih bingkisan paling banyak nanti yang dipilih (pemudik), sedangkan nama mereka yang sudah terdaftar tidak dapat digantikan. Ini memunculkan risiko pembatalan keberangkatan angkutan gratis," ujar Djoko.
Kata Djoko, masalah itu terjadi akibat banyak penyelenggara mudik gratis.
Di satu sisi, pengawasan cukup ketat hanya dilakukan program yang diadakan pemerintah. Penyelenggara swasta cenderung minim pengawasan.
Untuk itu, agar nanti para penyelenggara mudik gratis saling bersinergi, khususnya dalam urusan pendaftaran harus dilakukan dengan sistem penunjukkan.
Urusan itu sebaiknya dilakukan melalui satu kanal atau situs yang sama.
Selain itu, harus ada sanksi diberikan bagi pemudik yang sudah mendaftar kemudian membatalkan keberangkatan tanpa memberitahu.
Supaya seminim mungkin bangku kosong ketika bus diberangkatkan.
Diperlukan satu aplikasi yang bisa digunakan bersama agar tak ada warga yang mendaftar mudik gratis di beberapa penyelenggara mudik gratis dan menyebabkan kendaraan mudik bersama kosong.
"Jadi, siapa pun yang menyelenggarakan bisa diketahui pemerintah dan tersambung dengan Kemenhub," ujar Djoko.
Melalui cara itu, pengawasan gelaran mudik dan balik gratis mampu dilakukan secara optimal.
Ada data terpadu yang dijadikan acuan Bersama. Jika masuk satu kanal, negara bisa mengerti kebutuhannya.
"Boleh jadi anggaran dinaikkan karena melihat manfaat program ini bagi masyarakat. Bisa menjadi database pemerintah dalam untuk perencanaan berikutnya," ujar Djoko.
Terlepas dari segala kekurangannya, kata Djoko mudik dan balik gratis masih didambakan masyarakat. Bahkan, sebagian orang menginginkan kuotanya ditambah setiap tahun.
Perbaikan layanan mesti terus dilakukan pemerintah sebagai bentuk perhatiannya kepada warga.
Selain itu, penyelenggaraan mudik gratis untuk pengendara motor perlu dipertimbangkan untuk dihilangkan.
Sebaiknya diganti untuk menambah mudik gratis menggunakan bus.
"Untuk mengurangi penggunaan sepeda motor untuk mudik, pemerintah memperbanyak mudik bersama gratis," kata Djoko.
Alasannya, mudik gratis untuk pengendara motor tidak banyak berpengaruh untuk mengurangi pemudik motor.
Apalagi jumlah motor gratis (17.880 unit) tidak lebih dari satu persen (hanya 0,3 persen) dari jumlah pemudik motor (6.578.660 unit sepeda motor keluar masuk Jabodetabek).
"Sekarang, rata-rata setiap rumah tangga sudah memiliki satu unit sepeda motor. Untuk sekedar bersilaturahmi dan jalan-jalan, sudah tersedia sepeda motor di kampung halaman," kata Djoko.
