Marak Kecelakaan Bus, Pengamat: Anggaran Kemenhub Disedot Program Makan Bergizi Gratis
Faktor kecelakaan tersebut dikarenakan anggaran keselamatan di Kementerian Hubungan (Kemenhub) yang tidak mencukupi.
Kecelakaan bus pariwisata di Indonesia semakin sering terjadi belakangan ini. Sebagian besar, insiden ini disebabkan oleh kerusakan atau kegagalan fungsi rem, yang tragisnya kecelakaan ini juga memakan korban jiwa.
Pengamat Transportasi sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Pusat, Djoko Setijowarno menyebut faktor kecelakaan tersebut dikarenakan anggaran keselamatan di Kementerian Hubungan (Kemenhub) yang tidak mencukupi. Diketahui, pagu anggaran Kemenhub di 2025 sebesar Rp31,45 triliun.
"Anggaran program keselamatan di Kementerian Hubungan (Kemenhub) jangan dikurangi, bila perlu ditambah, agar angka kecelakaan tidak meningkat," kata Djoko kepada merdeka.com, Jumat (10/1).
Menurutnya, adanya program prioritas makan bergizi gratis (MBG) besutan Presiden Prabowo Subianto menjadi faktor utama kecilnya anggaran yang diterima di Kemenhub, karena program tersebut menyedot banyak anggaran.
"Program MBG menyedot banyak anggaran K/L. (Itu) pasti," tegasnya.
Djoko pun tak menampik bila program MBG merupakan inisiatif yang baik, namun perlu dirancang secara selektif, cerdas, dan efisien.
Manfatkan Kantin Sekolah dan Dapur Umum
Tetapi alih-alih membuat dapur umum, mengapa tidak memanfaatkan potensi kantin sekolah yang ada? Dengan memberdayakan kantin sekolah, program ini tidak hanya memenuhi tujuan utama, tetapi juga membantu keberlangsungan usaha lokal.
"Program MBG bagus, namun harus selektif dan dipikirkan dengan cara yang cerdas dan hemat. Bukan bikin dapur umum, sementara kantin sekolah bangkrut, kenapa tidak berdayakan kantin sekolah," jelasnya.
Dia pun sangat prihatin dengan sikap pemerintah yang sepertinya enggan untuk memprioritaskan keselamatan.
"Keselamatan belum jadi prioritas negara. Nunggu ada pejabat penting yang jadi korban, baru ada penindakan serius," terang Djoko.
Djoko mengatakan, tanpa sanksi tegas, pengawasan ketat, kesejahteraan pengemudi rasanya sulit. Sehingga ia berharap kepada pemerintah untuk melihat kejadian ini dan bertindak tegas dan cepat.
"Langkah khusus tanpa anggaran hanya impian," Djoko mengakhiri.
