Gubernur Edy Soal Inflasi Tinggi: Disebabkan oleh Tengkulak

Merdeka.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi mencatat Sumut mengalami inflasi sebesar 5,65 persen per Juli 2022. Dia menduga inflasi ini disebabkan oleh adanya praktik tengkulak.

Dia menambahkan bahwa seharusnya badan usaha milik daerah (BUMD) yang menampung hasil panen petani agar permainan harga oleh tengkulak.

"Ini disebabkan oleh pengepul seperti tengkulak. Harusnya panen ditampung oleh BUMD biar tidak ada tengkulak lagi, butuh kerjasama semua pihak," terangnya dalam acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sumatera Utara, Rabu (31/8).

Edy menyampaikan komoditas cabai merah dan bawang menjadi faktor utama pembentukan inflasi di Sumatera Utara. Hal itu disebabkan oleh menurunnya ketersediaan cabai merah walaupun tingkat panen yang tinggi di Sumut

"Saya tidak percaya cabai merah dan bawang merah yang menyebabkan inflasi Sumatera Utara, ini pasti ada orang yang membuatnya. Artinya kesalahan dari manusia," jelasnya.

Upaya BI Jaga Inflasi Sumut

Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah Sumatera Utara dan pemangku kepentingan lainnya mengambil beberapa langkah dalam mengendalikan inflasi di Sumut.

Ini sebagai bagian dari upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi melalui sinergi dan kolaborasi berbagai pihak di tingkat nasional maupun tingkat daerah.

Dari sisi supply telah dilakukan perluasan klaster komoditas hortikultura cabai merah dan bawang merah demi menjaga ketersediaan pangan.

Kedua, pelaksanaan kerjasama antar daerah (KAD) untuk pemenuhan surplus/ defisit pangan di Sumatera Utara. "Singkat ini seperti pertukaran komoditas antar daerah di Sumut untuk saling melengkapi kekurangan dan kelebihan produksi pangan," tuturnya.

Kemudian pemberian 77.000 bibit cabai merah kepada kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan pesantren untuk meningkatkan produksi.

Terakhir, pemaksimalan pemanfaatan digital farming melalui program sosial Bank Indonesia yang bekerjasama dengan kelompok tani dan kelompok usaha bersama.

Sinergi pemerintah dengan berbagai lembaga dan pemerintah daerah tersebut menjadi langkah penting dalam menjaga momentum keterjangkauan harga, ketersedian pasokan dan kelancaran distribusi.

"Ini menjadi kritikal agar inflasi tidak menggerus daya beli dan menurunkan kesejahteraan masyarakat," tutupnya.

Reporter Magang: Hana Tiara Hanifah