Hendak Mengadu ke Kementerian BUMN, Korban Jiwasraya Hanya Diterima Satpam
Merdeka.com - PT Asuransi Jiwasraya (Persero) saat ini tengah terlilit masalah keuangan. Masalah ini bermula akibat manajemen terdahulu yang salah menaruh investasi ke saham-saham 'gorengan'. Akibatnya, perusahaan gagal membayar polis asuransi yang jatuh tempo.
Hari ini belasan nasabah Jiwasraya mendatangi Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tujuan untuk audiensi dengan pihak Kementerian. Namun sayangnya, kehadiran mereka sia-sia karena tidak ditemui oleh satupun pihak kementerian.
Salah satu nasabah Jiwasraya, Haresh, menyebutkan maksud kedatangan mereka untuk menanyakan perihal kepastian pembayaran polis. "Mau menanyakan mengenai Jiwasraya bagaimana kelanjutannya," kata dia, di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (17/12).
-
Bagaimana PT Timah mengalami kerugian? 'Penurunan produksi, harga jual menurun itu karena di pasar dunia itu oversupply,' sambung Virsal. Virsal mencatat ada sejumlah negara yang produksinya mengalami peningkatan. Salah satu yang disebut Malaysia karena produksinya mampu bertambah sepanjang 2023 lalu.
-
Apa penyebab kerugian PT Timah di tahun 2023? Virsal mengatakan penyebab terbesar kerugian tersebut karena harga timah di pasar global tengah mengalami penurunan. Alhasil, pendapatan yang dicatatkan PT Timah Tbk ikut turun.
-
Siapa yang kehilangan harta karena masalah utang? Keluarga Pulitzer sempat masuk dalam daftar keluarga terkaya berkat bisnis media dan percetakannya. Namun hal ini harus berubah saat keluarga ini didera kesulitan lilitan utang hingga jutaan dolar Amerika Serikat. Padahal di tahun 1982, keluarga Pulitzer memiliki kekayaan bersih yang mencapai angka USD 25 juta.
-
Siapa yang mengalami kesulitan keuangan? Meskipun kabar suami Zaskia Gotik yang sedang mengalami kesulitan keuangan, rumah tangga mereka dengan Sirajuddin semakin harmonis.
-
Kenapa kerugian negara dibebankan ke PT Timah? 'Sehingga kewajiban ini melekat ada di PT Timah,' ujar Febri di Jakarta, Kamis, (30/5).
-
Siapa yang terlilit utang ratusan juta? Eko Pujianto merupakanpengusaha muda yang pernah mengalami keterpurukan karena terjebak utang ratusan juta.
Dia mengungkapkan para nasabah tersebut sebelumnya telah berkirim surat kepada Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dan audiensi dijadwalkan pada hari ini.
Awalnya mereka dijanjikan pertemuan pada siang jam 13.00 usai makan siang. Namun rupanya penantian mereka sejak pukul 10 pagi tersebut tak menghasilkan apa-apa karena mendapat kabar bahwa Arya masih akan berada di luar kantor hingga sore hari.
Penolakan serupa pun mereka dapatkan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Kita mau tanya ke OJK bagaimana pengawasannya. Kita sudah bikin surat tapi belum ada jawaban. Terakhir kesana sama sekali ditolak. Kalau bisa ke Pak Erick (Menteri BUMN) alangkah baiknya," ujarnya.
Dia juga mengungkapkan belum ada itikad baik dari pihak Jiwasraya untuk bertemu dengan para nasabah. "Kebanyakan sih tidak pernah ditemui, walaupun kemarin di DPR diminta oleh DPR bahwa Jiwasraya harus proaktif datang, kalau ada nasabah mau bertemu harus diterima dengan baik. Namun sayangnya dari kemarin pihak Jiwasraya belum datang untuk bertemu dengan kami. Kita berharap dijanjikan bertemu dan mereka menemui kita. Dan yang kita harapkan, sosok yang menemui kita adalah orang yang berkompeten," tutupnya.
Nasabah lainnya, Lee, mengatakan akan tetap berjuang mempertahankan hak mereka. Selanjutnya dia mengungkapkan akan mendatangi kantor OJK yang berada di Wisma Mulia. "Mau ke OJK di Wisma Mulia," ujarnya.
Dia pun menunjukan bukti surat audiensi bertanggal 12 Desember atas nama Para Korban Gagal Bayar Asuransi Jiwasraya. "Tadi hanya diterima oleh security," ujarnya.
Dia mengungkapkan hal ini bukan pertama kalinya. Perlakuan serupa pernah mereka dapatkan saat periode Menteri Rini Soemarno, kedatangan mereka hanya sampai ke pihak keamanan.
"Ini yang kedua kali. Waktu itu kita (korban Jiwasraya) pernah sekali tidak diterima, kita kunjungan, dan tidak diterima juga waktu zaman ibu Rini. Kita diterima di bunkernya security (dulu)," tutupnya.
Menteri Sri Mulyani Siap Bawa Kasus Jiwasraya ke Polisi Hingga KPK
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menggelar rapat kerja bersama dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Adapun rapat kal ini membahas mengenai skema penyelesaian pembayaran polis beasurance nasabah Jiwasraya.
Usai melangsungkan pertemuan tertutup, Menteri Sri Mulyani menekankan apabila ditemui unsur pelanggaran hukum maka pihaknya tak segan-segan meminta penegak hukum untuk melakukan penanganan sesuai dengan undang-undang.
"Dan tentu dalam hal ini, seluruh data-data yang diperoleh dan dilakukan untuk penegakan hukum akan kami sampaikan kepada kepolisian, kejaksaan, bahkan KPK," ujarnya saat ditemui di Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (16/12).
Hal ini dilakukan pemerintah untuk memberikan signal jelas dan tegas kepada seluruh jajaran direksi Jiwasraya apabila memang melakukan pelanggaran. "Intinya pemerintah dan DPR akan bersama untuk tidak melindungi mereka yang melakukan kejahatan korporasi, dan juga untuk memberi kepastian pada para investor kecil," jelas dia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aset yang dilelang merupakan bekas kantor Jiwasraya yang kini telah dialihkan kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life)
Baca SelengkapnyaErick Thohir menyebut nama Jiwasraya, yang mengambil dana pensiun masyarakat.
Baca SelengkapnyaJiwasraya dan PT Berdikari Insurance tetap diwajibkan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaMeidawati mencatat sudah ada 3 pegawai Indofarma mengalami kecelakaan saat bekerja. Alhasil biaya perawatan mereka tidak bisa dijamin oleh perusahaan.
Baca SelengkapnyaKejati DKI Jakarta menetapkan enam tersangka korupsi pengelolaan Dana Pensiun Bukit Asam tahun 2013 sampai 2018 dengan kerugian negara Rp234 miliar.
Baca SelengkapnyaMahelan menjelaskan, sejak dimulai hingga awal Oktober 2024 ini Program Restrukturisasi Jiwasraya telah diikuti oleh 313.775 pemegang polis.
Baca SelengkapnyaAhli Hukum Perdata dari Universitas Airlangga ini mengatakan bahwa gugatan harus dilakukan kepada pihak yang merugikan secara langsung.
Baca SelengkapnyaPenyerahan SKK tersebut menjadi bagian dari kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan.
Baca SelengkapnyaOJK telah meminta manajemen Jiwasraya untuk menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK).
Baca SelengkapnyaSerikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) farmasi PT Indofarma (Persero) Tbk (INAF) mengadukan nasibnya kepada Komisi VI DPR RI
Baca SelengkapnyaOgi menuturkan, pengawasan khusus dilakukan dengan tujuan agar perusahaan dapat memperbaiki kondisi keuangannya untuk kepentingan pemegang polis.
Baca SelengkapnyaDari 12 perusahaan tersebut, 7 di antaranya merupakan perusahaan BUMN.
Baca Selengkapnya