Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

HIPMI desak pemerintah buat satu bab dalam RUU JK soal kriminalisasi

HIPMI desak pemerintah buat satu bab dalam RUU JK soal kriminalisasi Bahlil Lahadalia. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) meminta pemerintah untuk membuat satu bab dalam Rancangan Undang-Undang Jasa Konstruksi (RUU JK) yang memuat tentang pencegahan kriminalisasi. Dalam pasal-pasal tersebut, tidak dijelaskan secara rinci dan didetail mengenai tahap-tahap pencegahan kriminalisasi.

"Kalau di dalam draf RUU hanya disebut pencegahan kriminalisasi ini dalam dua pasal. HIPMI mengusulkan dalam satu bab tersendiri," kata Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia di Jakarta, Rabu (27/4).

Pihaknya mengatakan pelaksana konstruksi di daerah membutuhkan jaminan hukum sebelum mengerjakan berbagai proyek pemerintah. Jadi, di dalam bab tersebut mesti disebutkan oknum penegak hukum tidak bisa sembarangan mengkriminalisasikan pengusaha konstruksi saat dalam tahap pengerjaan.

Orang lain juga bertanya?

"Jangan sampai, proyek baru mau dimulai, oknum aparat hukum sudah masuk. Jadi, pengusaha kita di daerah konsentrasinya terganggu sebab, masih pagi dia sudah mondar-mandir ke polisi dan jaksa," tuturnya.

HIPMI juga meminta pada bab tersebut dipertegas fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta inspektorat jenderal. Seharusnya, lembaga ini yang terlebih dulu masuk mengaudit berbagai proyek baru kemudian ditindaklanjuti oleh aparat hukum bila ada penyimpangan.

Selain itu, Bahlil mendorong pemerintah buat membentuk badan regulator yang menaungi para pelaku usaha jasa konstruksi. Hal itu, nantinya bakal mengatur sertifikasi, regulasi, serta mengawasi para pelaku usaha jasa konstruksi.

"Selama ini arsitek lulusan terkenal, namun karena belum ada sertifikasi ini itu, belum bisa turun ke proyek. Sebaliknya tidak lulus dari nama-nama bisa langsung terjun ke proyek," pungkas dia.

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Revisi UU KUHAP Diusulkan Masuk Prolegnas, Komisi III Janji Minta Masuk Masyarakat
Revisi UU KUHAP Diusulkan Masuk Prolegnas, Komisi III Janji Minta Masuk Masyarakat

Habiburokhman berharap pembahasan proses revisi UU KUHAP bisa mulai akhir tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Setop Revisi UU Polri, Ini Alasannya
Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Setop Revisi UU Polri, Ini Alasannya

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Setop Revisi UU Polri, Ini Alasannya

Baca Selengkapnya
Di Depan PPATK & KPK, Ketua Komisi III Sindir Mandeknya RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal
Di Depan PPATK & KPK, Ketua Komisi III Sindir Mandeknya RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal

Komisi III meyakini, jika PPATK dan KPK tidak ada lagi kekhawatiran, maka dua RUU tersebut akan berjalan lancar.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Gelar Rapat Revisi UU Pilkada, Begini Reaksi Hakim MK
Baleg DPR Gelar Rapat Revisi UU Pilkada, Begini Reaksi Hakim MK

Rapat yang digelar ini diketahui hanya beda sehari pascaputusan MK terkait Pilkada.

Baca Selengkapnya
Usai Audiensi, DPR Bakal Gulirkan RUU Jabatan Hakim
Usai Audiensi, DPR Bakal Gulirkan RUU Jabatan Hakim

DPR bakal menggulirkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim. Hal ini sebagai bentuk menyerap aspirasi para hakim yang menuntut sejumlah hak.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Ajukan Lagi RUU Perampasan Aset ke DPR Tahun Depan
Pemerintah Bakal Ajukan Lagi RUU Perampasan Aset ke DPR Tahun Depan

Menurut Andi, pemerintah tengah mendiskusikan untuk melanjutkan pengajuan RUU Perampasan Aset ke DPR RI dalam program legislasi nasional.

Baca Selengkapnya
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset

Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.

Baca Selengkapnya
Revisi UU Penyiaran: Sengketa Produk Jurnalistik Tidak Lagi Melalui Dewan Pers
Revisi UU Penyiaran: Sengketa Produk Jurnalistik Tidak Lagi Melalui Dewan Pers

Revisi UU Penyiaran: Sengketa Produk Jurnalistik Tidak Lagi Melalui Dewan Pers

Baca Selengkapnya
RUU Pilkada Disahkan Besok, Menkum HAM: Pemerintah Setuju Saja
RUU Pilkada Disahkan Besok, Menkum HAM: Pemerintah Setuju Saja

Menkum HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Pilkada yang bakal disahkan besok bukan menganulir putusan MK.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Baleg DPR soal RUU Perampasan Aset Tak jadi Prioritas di Prolegnas 2025
Penjelasan Baleg DPR soal RUU Perampasan Aset Tak jadi Prioritas di Prolegnas 2025

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menjelaskan alas an Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak masuk ke dalam RUU Prioritas 2025

Baca Selengkapnya
Bareskrim-Kejagung Disebut Buka Peluang Kerjasama Lindungi Profesi Kurator & Pengurus
Bareskrim-Kejagung Disebut Buka Peluang Kerjasama Lindungi Profesi Kurator & Pengurus

Menurut Dr. Resha, akhir-akhir ini banyak kurator dan pengurus yang dilaporkan ke Kepolisian maupun Kejaksaan ketika melakukan tugasnya.

Baca Selengkapnya
Tak Ada RUU Perampasan Aset, Ini Daftar Lengkap Prolegnas 2025 yang Diusulkan DPR
Tak Ada RUU Perampasan Aset, Ini Daftar Lengkap Prolegnas 2025 yang Diusulkan DPR

Dari daftar RUU yang diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025, tak ada RUU Perampasan Aset.

Baca Selengkapnya