IKN Nusantara Bakal jadi Kota Hutan Netral Karbon, Seperti Apa?

Merdeka.com - Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank / ADB) dan Otorita Ibu Kota Nusantara merampungkan sebuah nota kesepahaman (MoU) yang membuka jalan bagi kerja sama perencanaan dan pembangunan Nusantara sebagai kota hutan yang netral karbon.

Kesepakatan tersebut ditandatangani Ketua Badan Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Presiden ADB, Ahmed M. Saeed, di Incheon, Korea Selatan, Jumat 5 Mei 2023.

Berdasarkan MoU tersebut, ADB dan Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama memastikan pengembangan IKN Nusantara dirancang dengan baik, dengan dampak lingkungan yang minimal dan target emisi bersih nol pada 2045.

MoU tersebut mengonfirmasikan lebih lanjut upaya bersama ADB dan Pemerintah Indonesia untuk memobilisasi potensi pembiayaan dari fasilitas pembiayaan iklim dan kerja sama pemerintah–swasta guna mendorong pembangunan Nusantara yang inklusif dan berkelanjutan.

Bambang mengatakan bermitra dengan ADB bisa membantu Nusantara berkontribusi bagi agenda global mengatasi perubahan iklim. Termasuk meningkatkan keanekaragaman hayati, dan memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

"Nusantara terus mengukuhkan jalan menjadi ibu kota hutan berkelanjutan pertama di dunia, dan juga sebagai kota netral karbon pertama di Indonesia pada 2045," kata Bambang dalam keterangan pers, dikutip di Jakarta, Jumat (5/5).

Dalam kesempatan yang sama, Ahmed menilai proyek pembangunan Nusantara merupakan kesempatan unik untuk meneruskan praktik terbaik internasional dalam perencanaan, pembangunan, dan pembiayaan sebuah kota. Untuk itu, ADB menyambut kerja sama Pemerintah RI untuk pembangunan IKN Nusantara sebagai kota hutan dengan karbon netral.

"ADB senang dapat mendukung Otorita Ibu Kota Nusantara dalam mengembangkan rencana yang efektif guna merealisasikan visinya, yaitu kota hutan yang pintar dan netral karbon," kata Ahmed.

Sebagai informasi Otorita Ibu Kota Nusantara dibentuk pada Maret 2022 sebagai lembaga tingkat menteri yang kedudukannya langsung di bawah Presiden Indonesia. Otorita ini bertanggung jawab melaksanakan perencanaan dan pembangunan ibu kota baru, serta mengawasi peralihan pemerintah ke ibu kota baru dan, pada akhirnya, akan menjadi pengelola kota tersebut.

Sementara itu, ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 68 anggota—49 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik.