Pemerintah tengah membangun Pusat Data Nasional (PDN) demi integrasi data di Indonesia.
Kementerian Komunikasi dan Informatika terus mendorong pembangunan Pusat Data Nasional (PDN). Pentingnya pembangunan pusat data di Indonesia untuk mengintegrasikan dan menyinkronkan data seluruh Kementerian dan Lembaga sudah diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Februari 2020 silam.
Selain kendala dari sisi penyedia layanan, kapabilitas dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam melakukan migrasi juga masih terjadi.
Guru Besar FTI Perbanas Institute Harya Damar Widiputra mengatakan, kecanggihan teknologi harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang ada. Sebab tanpa sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi tidak bisa bermanfaat dengan maksimal.
Menurut Harya, memahami bahwa data itu adalah sebuah hal yang penting adalah krusial. Jika pola pikir sudah dibangun pada level dasar, maka apapun teknologinya sudah pasti mudah dipelajari.
"Pendidikan formal, non-formal, itu sudah banyak banget. Tapi saya tekankan paling penting adalah kebudayaan yang berbasis pada data, itu yang menurut saya paling penting. Dalam keseharian, tidak bisa merencanakan sesuatu hanya melihat dari best practice negara lain. Betul-betul harus punya budaya merencanakan dan melakukan berbasis pada data," kata Harya dalam acara Talkshow Integrasi SPBE Pilar Transformasi Digital Indonesia, yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Senin (4/12/23).
Merdeka.com
Merdeka.com
Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI), Riant Nugroho berharap, pembangunan PDN bisa menjadi motor pengintegrasian data lintas sektor, sebab pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia, baik fisik maupun digital.
Menurut Riant, salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam melindungi masyarakat dalam era digital saat ini adalah membentuk peraturan Undang-Undang Kerahasian Data Negara.
"PDN bukan hanya masalah komputer dan server saja, tapi juga kita harus pikirkan Ini masalah geopolitik, geostrategis, karena ini masalah hidup mati negara. SPBE harus berhasil. Jadi kita harus dukung dan nomor satu yang urus harus Kominfo," ujarnya.
Pemadanan NIK dengan NPWP tersebut dinilai membantu dunia usaha untuk mengurus soal perpajakannya.
Baca Selengkapnya
Kominfo dan BSSN dituding lalai terkait hal ini. Berikut selengkapnya
Baca Selengkapnya
Kebijakan integrasi NIK dan NPWP itu telah tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Baca Selengkapnya
Salah satu bentuk legitimasinya, dengan meminta aksesi menjadi anggota OECD.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Banyuwangi, stok beras di Banyuwangi jumlahnya mencukupi sampai akhir tahun.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan data yang diterimanya, dia mengatakan dari 8.000 ASN Pemkot Solo sekitar 30 persen belum memiliki rumah.
Baca Selengkapnya
Pertamuda merupakan kompetisi ide bisnis yang diselenggarakan oleh Pertamina untuk mahasiswa di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo mengaku gemas dengan program satu data Indonesia. Sudah lama dicanangkan, hingga kini belum terwujud.
Baca Selengkapnya
"Hal ini memang bukan yang pertama kali didengar. Apalagi ada datanya," imbuh Hasto.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi