Intip cara pemerintahan Jokowi kembangkan ekonomi daerah

Merdeka.com - Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri memperkuat koordinasi dan kerja sama pengembangan ekonomi dan keuangan daerah melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo, Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kompleks Bank Indonesia, Jakarta.

Nota kesepahaman tentang koordinasi pengembangan ekonomi dan keuangan daerah ini merupakan tindak lanjut dari Paket Kebijakan I (pertama) yang melibatkan pemerintah, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kita sinergi dan koordinasi untuk yakinkan ada stabilisasi ekonomi makro dan pengembangan ekonomi daerah. Melalui MoU ini juga berencana untuk lebih kuat dalam bertukar data dan info dan hasil analisis, sehingga bisa bermanfaat membawa inisiatif untuk pengembangan ekonomi keuangan daerah. Ini juga jadi dasar forum kerja sama ekonomi daerah. Sehingga di seluruh provinsi di Indonesia, akan ada forum kerja sama untuk pengembangan ekonomi keuangan daerah," kata Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Jumat (22/4).

Nota Kesepahaman ini sekaligus menjadi dasar bagi pelaksanaan kerja sama dan koordinasi yang lebih solid dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan peran daerah yang semakin penting dalam perekonomian nasional sejak kebijakan desentralisasi daerah digulirkan pada tahun 1999. Peran daerah juga semakin strategis dengan terus meningkatnya jumlah alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa yang mendekati anggaran belanja Kementerian/Lembaga.

Sinergi antara Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan diharapkan dapat mengoptimalkan peran Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi dan penguatan pengelolaan keuangan di daerah.

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam nota kesepahaman difokuskan pada tiga kegiatan strategis.

Pertama, sinkronisasi dan sinergi kebijakan dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan daerah melalui percepatan implementasi program reformasi struktural. Kedua, pertukaran data dan informasi serta analisis terkait pengembangan ekonomi dan keuangan daerah. Ketiga, pembentukan Forum Koordinasi Ekonomi dan Keuangan Daerah (Forum KEKD).

Melalui forum tersebut, berbagai isu strategis yang terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan daerah akan dibahas untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan atau arahan-arahan strategis bagi kepentingan daerah. Di samping itu, Forum KEKD tersebut diharapkan dapat lebih mengintegrasikan berbagai forum, kegiatan dan inisiatif terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan di daerah yang selama ini telah berjalan dengan baik.

Selain itu, nota kesepahaman tersebut juga mengatur peran strategis dari masing-masing lembaga dalam mendukung upaya pengembangan ekonomi dan keuangan daerah.

Bank Indonesia berperan dalam menyediakan data dan informasi serta analisis terkait dengan kondisi makroekonomi nasional dan daerah, dan menyediakan kajian strategis, pembahasan isu strategis dan usulan rekomendasi.

Kementerian Dalam Negeri berperan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah serta mengoordinasikan pelaksanaan urusan di bidang pemerintahan, mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan.

Sementara itu, Kementerian Keuangan berperan menyediakan data dan informasi serta analisis terkait dengan kebijakan fiskal, menyediakan analisis dan kajian strategis, dan usulan rekomendasi kebijakan terkait efektivitas kebijakan fiskal.

"Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dukungan yang optimal bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi dan keuangan di daerah," ujar Agus.

Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang baik akan mampu mewujudkan pengelolaan fiskal daerah yang semakin sehat dan berkelanjutan serta mempercepat penyerapan anggaran daerah untuk proyek-proyek infrastruktur. Berbagai kendala dan hambatan dalam penyerapan anggaran yang terjadi selama ini diharapkan dapat diminimalkan.

Selain itu, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan diharapkan dapat mendorong upaya perbaikan iklim usaha dan investasi daerah, peningkatan ekspor, percepatan program hilirisasi industri, serta penyelenggaraan sistem pembayaran yang aman, handal, dan efisien guna mendukung kelancaran transaksi keuangan pemerintah dan non-pemerintah.

Manfaat penting lainnya yang dapat diperoleh dari kerjasama ini adalah terkait dengan penguatan aspek perencanaan dan pengembangan ekonomi daerah. Hal ini dapat dicapai melalui kegiatan pertukaran data dan informasi serta analisis ekonomi regional. Analisis perekonomian daerah yang komprehensif dalam bentuk Kajian Ekonomi Keuangan Regional (KEKR) oleh Bank Indonesia dan Kajian Fiskal Regional (KFR) oleh Kementerian Keuangan akan menjadi masukan penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi di daerah.

Kajian regional dari Bank Indonesia tersebut telah dilengkapi dengan pendekatan model makro spasial REMBI (Regional Macroeconomic Model of Bank Indonesia), analisis Growth Diagnostic, serta dukungan survei dan database ekonomi daerah yang lengkap.