Jabar Jadi Provinsi Pertama Konversi Kompor Gas ke Kompor Listrik

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Jawa Barat menjadi provinsi pertama di Indonesia yang meluncurkan program konversi kompor gas ke kompor listrik. Komitmen tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 671/13/REK tanggal 5 Maret 2019 tentang Imbauan Penggunaan Kompor Listrik di Jawa Barat.

Untuk diketahui, Jabar adalah provinsi dengan pengguna LPG bersubsidi 3 kilogram terbesar di Indonesia. Alokasi tahun 2019 mencapai 1,3 juta ton LPG, atau mencapai total 20 persen dari kuota LPG secara nasional. Di sisi lain, provinsi ini merupakan daerah pelanggan rumah tangga pemakaian listrik dengan jumlah besar, yang mencapai lebih dari 12,9 juta rumah tangga pelanggan PLN. Sehingga memang ada potensi pengalihan konversi di Jabar.

Apabila digunakan secara masif dan menyeluruh, potensi penurunan emisi karbon mencapai 5,48 gigaton CO2 ekuivalen per tahun. Sementara itu, kontribusi terhadap peningkatan konsumsi listrik per kapita pada pengguna listrik dengan daya 2.200 VA, dengan jumlah pelanggan sebanyak 274.000, maka akan berdampak sebesar 6,08 kwh per kapita per tahun.

Orang lain juga bertanya?

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa menjelaskan bahwa konversi kompor gas ke listrik ini diambil guna menekan ketergantungan warga Jabar terhadap gas LPG. Konversi memberikan keuntungan bagi masyarakat. Di samping lebih mudah diakses, kompor listrik juga diklaim lebih hemat 20 persen dari pada kompor gas. Selain itu, kompor listrik juga lebih ramah lingkungan.

"Apabila (kompor) dari gas dikonversi kepada listrik, itu bisa hemat masyarakat 20 persen. Yang kedua, untuk mengurangi karbon yang dilepaskan oleh gas ke udara, sehingga kompor listrik ini ramah lingkungan," katanya.

Untuk menyukseskan program konversi ini, Pemprov Jabar fokus pada pemenuhan sambungan listrik ke seluruh pelosok Jabar hingga mencapai 100 persen. Pemenuhan kebutuhan sambungan listrik ini tidak menggunakan APBD, melainkan melalui dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan.

Dia mengungkapkan sudah ada beberapa perusahaan yang bersedia membantu, sehingga Pemprov Jabar tinggal melengkapi data lokasi masyarakat yang belum terpasang listrik.

"Kami akan menuntaskan sisa-sisa masyarakat yang belum bisa menikmati listrik. Kami akan dorong, kami akan data. (Biaya instalasi listrik) Tidak menggunakan APBD tetapi menggunakan CSR yang memang mereka juga sudah siap," kata Iwa.

(mdk/idr)