Follow
JK: Usaha kecil jadi prioritas kemudahan investasi
Merdeka.com - Pemerintah serius mengupayakan peningkatan ranking kemudahan berbisnis atau ease of doing business Indonesia di mata investor dunia. Salah satunya, melalui klasifikasi birokrasi perizinan usaha menengah dan usaha kecil.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah akan mengelompokkan birokrasi perizinan bagi masing-masing kelompok usaha berdasarkan skalanya. Nantinya, usaha kecil akan memperoleh prioritas dalam kemudahan proses berbisnis.
"Jadi memperbaiki birokrasi di daerah. Kedua, membedakan usaha-usaha menengah dan kecil, usaha kecil lebih mudah lagi," kata JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (10/5).
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi pelaku bisnis? Dibandingkan dengan portal Pencari Tarif ASEAN sebelumnya, portal terbaru akan memuat perjanjian perdagangan termutakhir, serta cakupannya diperluas dengan memuat informasi mengenai komitmen tarif; ketentuan asal barang (rules of origin); hambatan non tarif (non tariff measures/NTMs); prosedur impor, ekspor, dan perbatasan; serta informasi lainya.
-
Kenapa Ganjar-Mahfud fokus pada kemudahan hukum untuk wirausaha? Ganjar Pranowo mengatakan, payung hukum menjadi tolak ukur roda pemerintahan dalam pelbagai bidang. Pasangan capres-cawapres nomor 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md berjanji akan memberikan kemudahan bagi pengusaha, terutama wirausahawan baru. Ganjar-Mahfud menorehkan janji ini dalam salah satu program prioritasnya.
-
Apa yang harus dipertimbangkan saat memulai bisnis? Dia juga berpesan agar memperhatikan ketersediaan dana, setidaknya bisa mencakupi Pengeluaran tetap seperti gaji, sewa dan lain-lain.
-
Apa yang dialami startup di Indonesia? Laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Glints dan Monk's Hill Ventures (MHV) mengenai performa perusahaan startup di Asia Tenggara (ASEAN) pada tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan gaji bagi karyawan startup, khususnya di Indonesia.
-
Apa yang Menko Airlangga sampaikan tentang start-up Indonesia? Pada simposium tersebut Menko Airlangga menyampaikan bahwa jumlah start-up di Indonesia merupakan ketiga terbesar di Asia.
-
Apa yang diminta Kemenkumham terkait kemudahan berbisnis? 'Negara Asia Afrika harus menjamin kemudahan berbisnis. Ini tentu akan menarik minat investor asing,' kata Yasonna dalam kata sambutan di acara Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) 2023 di Bali, Selasa (17/10) yang dibacakan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar.
Menurut JK, hambatan pengusaha dalam memulai bisnis di Indonesia adalah prosedur perizinan usaha yang berbelit-belit serta aturan yang dinilai membingungkan.
Oleh sebab itu, pemerintah berupaya memangkas tahapan aturan yang semula harus melewati 12 prosedur menjadi cukup dengan empat prosedur saja.
"Pemerintah juga terus berupaya memperbaiki birokrasi di daerah," pungkas JK.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan peringkat kemudahan berinvestasi naik dari urutan 109 menjadi ke-40 dunia.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi menyebut bahwa saat ini pemerintah bukan hanya fokus pada marketingnya, tetapi penyelesaian di dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi meminta agar perbankan mempermudah pemberian kredit kepada UMKM.
Baca Selengkapnya
Anies Baswedan membeberkan beberapa langkah untuk mensejahterakan UMKM.
Baca Selengkapnya
Kemudahan berusaha menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja
Baca Selengkapnya
Merdeka.com merangkum informasi tentang apa itu UMKM dan kriterianya yang perlu diketahui.
Baca Selengkapnya
Dia menekankan agar Kementerian Koperasi dan UKM mampu memberikan respons yang tidak biasa-biasa saja.
Baca Selengkapnya
Anies menilai pemerintah dan swasta perlu ada dorongan untuk mengambil produk UMKM untuk dijual kembali.
Baca Selengkapnya
Pemerintah perlu menetapkan berbagai kebijakan guna memajukan perekonomian Indonesia.
Baca Selengkapnya
Pelaku wirausaha di Indonesia sudah harus matang dengan perencanaan bisnis yang akan dikembangkan.
Baca Selengkapnya
Cak Imin menegaskan dalam kepemimpinannya nanti bersama Anies Baswedan, harus dilandasi pada objektifitas, kalkulatif dan memahami skala prioritas.
Baca Selengkapnya
Menurut Jokowi, percuma memasarkan sesuatu kepada investor tetapi penyelesaian masalah dalam negeri belum selesai.
Baca Selengkapnya
Bank Dunia yang menyebut Indonesia harus bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas agar bisa menjadi negara berpendapatan tinggi.
Baca Selengkapnya