Follow
Jokowi bakal teken Perpres Komite Nasional Keuangan Syariah
Merdeka.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, mengatakan pembahasan soal Peraturan Presiden tentang Komite Nasional Keuangan Syariah sudah selesai. Hasil pembahasan tersebut bakal dikirim ke Presiden Joko Widodo untuk diteken.
"Saya rasa minggu depan pun sudah rampung (diteken)," ujar Agus Marto usai acara Public Lecture yang dibawakan Menteri Keuangan Sri Mulyani di acara Indonesia Shari'ah Economic Festival, Jumat (28/10).
Agus Marto menjelaskan, rapat pembahasan Perpres KNKS tersebut dihadiri oleh 4 menteri, yakni Menteri Ekonomi Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidan Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro dan Menteri Agama Lukman Hakim. Kemudian pejabat lain, yaitu Gubernur BI, Ketua OJK, perwakilan Kementerian Koperasi serta Majelis Ulama Indonesia.
-
Apa saja upaya OJK untuk perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis;Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
-
OJK sebut kondisi apa di sektor jasa keuangan? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2023 menilai sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko meningkatnya ketidakpastian global baik dari higher for longer suku bunga global maupun peningkatan tensi geopolitik.
-
Mengapa Jokowi mendorong investasi di IKN? 'Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan,' ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6). Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
-
Bagaimana OJK kembangkan perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis;Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
-
Bagaimana Jokowi mendorong investasi di IKN? Jokowi juga menegaskan pentingnya dukungan investasi saat ini untuk mewujudkan visi pembangunan Ibu Kota Nusantara.'Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang,' tegasnya.
-
Siapa yang bicara tentang perbankan syariah? Hal itu disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam kegiatan OJK Mengajar di Fakulitas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Senin (6/11).
Dalam rapat tersebut, Sekretaris KNKS ini memaparkan sejumlah tantangan yang akan dihadapi oleh masing-masing sektor dalam ekonomi syariah, misalnya sektor keuangan, perbankan, asuransi, pasar modal, juga tabungan haji. Kemudian dibahas juga soal kesiapan sumber daya manusia yang akan mengisi KNKS.
"Kemudian dibahas juga sistem dan regulasi yang perlu ditingkatkan. Kemudian tentang tata kelola keuangan syariah supaya berkembangan, lalu hal prinsipil lain, seperti peran pajak dan pengawas syariah," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan rapat juga membahas soal sukuk yang kemudian dinaikan jumlah porsinya dan penambahan kewenangan Kementerian Keuangan terhadap pasar sukuk agar bisa lebih likuid.
"Sehingga bisa menciptakan pasar syariah yang lebih berkembang," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menambahkan pemerintah juga akan mendorong perusahaan BUMN untuk mengeluarkan surat utang syariah atau sukuk. Sebab, saat ini sukuk korporasi baru mencapai 10 persen dari total pengeluaran sukuk tahun ini.
"Lebih dari 90 persen pasar sukuk itu didominasi oleh sukuk dari pemerintah, dan dari korporasi masih sedikit," pungkasnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani memaparkan kondisi keuangan syariah di Indonesia, muali dari sektor perbankan, sukuk dan takaful atau asuransi syariah di Indonesia. Dia juga menyinggung soal asset keuangan syariah Indonesia yang masih kalah dari Malaysia.
"Aset keuangan syariah kita sebesar USD 40 miliar. Sementara Malaysia empat kali lipatnya, USD 415 miliar," katanya.
Dia meminta semua pihak mendorong pertumbuhan ekonomi ini agar terus tumbuh dan ikut mendorong perekonomian nasional.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
"Ingat, Jiwasraya, selalu saya ingatkan itu, jangan sampai berkasus seperti itu," kata Jokowi
Baca Selengkapnya
Menurut Jokowi, angka-angka industri keuangan syariah tumbuh lebih tinggi dibanding bank nasional.
Baca SelengkapnyaOJK terus mendukung pengembangan dan penguatan industri perbankan syariah nasional.
Baca Selengkapnya
OJK bersama DSN-MUI menyelenggarakan Kegiatan Pertemuan Tahunan (Ijtima Sanawi) DPS 2023.
Baca Selengkapnya
Perbankan syariah semakin mendapat perhatian baik di tingkat domestik maupun internasional.
Baca Selengkapnya
Ruang lingkup kesepahaman ini juga mencakup keagenan koperasi, layanan pendaftaran Haji dan Umrah.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan, izin mengelola tambang bagi organisasi keagamaan bertujuan untuk pemerataan ekonomi.
Baca Selengkapnya
Industri perbankan syariah telah menunjukk.an kinerja dan ketahanan yang baik termasuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi
Baca Selengkapnya
OJK terus berupaya mengembangkan industri perbankan syariah dengan memanfaatkan keunikan dan kekhasan
Baca Selengkapnya
Begini kata NU dan Muhammadiyah perihal ormas keagamaan boleh kelola tambang.
Baca Selengkapnya
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meminta Jawa Barat sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional bisa memaksimalkan potensi keuangan syariah.
Baca Selengkapnya
turan ormas keagamaan bisa mengelola wilayah khusus izin usaha pertambangan (WIUPK) tertuang di Pasal 83A.
Baca Selengkapnya