Jokowi Ingin Contoh Guyana: Kekayaan Negara Digarap Swasta Bukan BUMN, Maaf Pak Erick

Jokowi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan swasta.

Jokowi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan swasta.

Jokowi Ingin Contoh Guyana: Kekayaan Negara Digarap Swasta Bukan BUMN, Maaf Pak Erick

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan pentingnya berkolaborasi antara pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN) dan swasta untuk bisa mengelola kekayaan negara. 

Dia pun belajar dari negara-negara Amerika Latin, yang sejak periode 1950-1970 sudah jadi negara berkembang dan belum berubah status hingga saat ini, bahkan ada yang jatuh jadi negara miskin.

Namun, Jokowi mengatakan, ada satu contoh negara di Amerika Selatan yang patut dicontoh karena punya sistem manajemen dan tata kelola yang sangat baik. Itu adalah Guyana, sebuah negara kecil yang punya lompatan ekonomi sangat fantastis berkat minyak. 

Jokowi menyinggung, Guyana bisa menikmati pertumbuhan ekonomi luar biasa berkat kolaborasi antara pemerintah melalui regulasinya dengan pihak swasta sebagai eksekutor, bukan BUMN.

"Guyana dulu adalah salah satu negara termiskin di Amerika Selatan. Kemudian ditemukan potensi minyak, kemudian digarap oleh swasta, bukan oleh BUMN, maaf pak Erick," kata Jokowi sambil menoleh ke arah Menteri BUMN, Erick Thohir dalam acara Kompas 100 CEO Forum di IKN, Kamis (2/11/2023).

"Digarap oleh swasta, bukan oleh BUMN, tapi difasilitasi, diatur oleh pemerintah. Itu yang benar," tegas Jokowi seraya mengulangi.

Kendati begitu, dia juga tak ingin swasta kemudian berlaku seenak jidat ikutan mengatur.

"Enggak, yang benar itu, silakan garap swasta, tapi pemerintah memfasilitasi dan mengatur," seru Jokowi.

"Dan kini, Guyana menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat. Tahun 2022 pertumbuhan ekonominya mencapai 62 persen, karena swasta dan pemerintah bergandengan," ungkapnya.

RI 1 lantas mengambil contoh di dalam negeri, yakni pengelolaan PT Freeport Indonesia yang melibatkan swasta dan BUMN. Negara memang tidak bekerja, tapi otomatis menerima PPh badan, PPh karyawan, bea ekspor, royalti, PNBP, hingga dividen yang tidak kecil dari kegiatan PT Freeport Indonesia.

Namun, Jokowi sedikit garam melihat banyak masyarakat yang mempertanyakan sikap pemerintah dalam melarang ekspor nikel mentah, sementara smelter di dalam negerinya dikerjakan oleh swasta.

Merdeka.com

"Saya sampaikan, negara itu enggak bisa bekerja kayak swasta. Penerimaan negara itu dari pajak, dari bea ekspor, dari PNBP. Saya sampaikan, negara memang tidak dapat keuntungan dari sana, tetapi negara mendapatkan penerimaan dari PPh badan, PPh karyawan, dari royalti, PNBP, dividen, dapat banyak," bebernya.

"Dari situ lah bisa dipakai oleh APBN untuk dana desa, bantuan sosial, bangun infrastruktur. Memang harus dijelaskan seperti itu supaya clear. Memang kita enggak dapat apa-apa? Dapat," ujar Jokowi.