Jokowi: Pembangunan MRT dan LRT Murni Keputusan Politik Bukan Untung-Rugi Perusahaan

Proyek kereta bawah tanah itu bukan keputusan ekonomi yang melihat untung-rugi seperti di perusahaan.

Proyek kereta bawah tanah itu bukan keputusan ekonomi yang melihat untung-rugi seperti di perusahaan.

Jokowi: Pembangunan MRT dan LRT Murni Keputusan Politik Bukan Untung-Rugi Perusahaan

Jokowi: Pembangunan MRT dan LRT Murni Keputusan Politik Bukan Untung-Rugi Perusahaan

Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) di Jakarta merupakan hasil keputusan politik yang dia ambil.

Dia memastikan, proyek kereta bawah tanah itu bukan keputusan ekonomi yang melihat untung-rugi seperti di perusahaan.

Menurut Jokowi, rencana pembangunan MRT sudah ada sejak 1985 atau jauh selama 26 tahun lalu saat ia menjabat Gubernur DKI Jakarta.

"Saya kasih contoh MRT, sepanjang 26 tahun rencana itu ada waktu saya masih menjadi Gubernur. Rencana itu ada, tetapi tidak dieksekusi. Memang ada problemnya. Dikalkulasi, dihitung, selalu rugi. Kesimpulan rugi, hitung lagi, kesimpulan rugi,"

kata Jokowi dalam sambutannya pada pembukaan Investor’s Daily Summit 2023 di Jakarta, Selasa.

Jokowi menjelaskan pembangunan MRT dinilai tidak menguntungkan setelah dikalkulasikan. 

Namun, Kepala Negara menilai kesimpulan merugi tersebut justru akan membuat Jakarta tidak akan memiliki transportasi massal seperti MRT.

"Bapak-Ibu sekalian, memutuskan seperti itu adalah keputusan politik, bukan keputusan ekonomi di perusahaan. Karena dihitung untung-ruginya boleh, tetapi kalau dihitung dan selalu rugi, apakah kita tidak akan bangun namanya MRT?" kata Jokowi.

Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Jokowi menilai bahwa sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.

"Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi," kata Jokowi.

Adapun rencana pembangunan MRT di Jakarta memang tercatat sudah dirintis sejak 1985, berdasarkan keterangan dari situs resmi MRT Jakarta.

Namun, saat itu proyek MRT belum dinyatakan sebagai proyek nasional. Barulah MRT Jakarta masuk sebagai proyek nasional pada 2005

Kemudian peletakan batu pertama pembangunan MRT baru terealisasi pada 2013.

Saat itu Jokowi masih menjadi Gubernur DKI Jakarta.