Jusuf Kalla: Pejabat Korupsi Karena Gaji Rendah, Pendapatan Negara Tak Tumbuh

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyoroti maraknya korupsi yang melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Menurutnya, korupsi ini terjadi karena gaji rendah akibat pendapatan ekonomi negara yang tidak tumbuh.

"Memang ada suatu dilema ada yang mengatakan, ya bagaimana pejabat kita tidak korupsi karena gaji rendah. Gaji rendah karena pendapatan negara ekonomi kita tidak tumbuh dengan baik," ujar Wapres JK di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (10/12).

Wapres JK melanjutkan, jika pertumbuhan penerimaan negara tinggi seperti Singapura dan Malaysia, maka gaji pejabat juga tinggi. Namun jika gaji rendah, maka akan membuat pejabat mencari jalan lain untuk menambah pendapatan.

"Coba kalau kita tumbuh seperti singapura atau Malaysia, pasti gaji juga tinggi. Tapi, ada juga mengatakan karena tidak tinggi maka kita mau hidup layak harus mendapat pendapatan lain. Itulah semuanya menjadi suatu dilema yang kita harus hadapi. Dilema itu bisa diatasi di mana saja," jelasnya.

Sifat koruptif ini, kata Wapres JK, harus diatasi dengan integritas dan pendapatan tinggi. Pemerintah pun sebenarnya sudah mengeluarkan aturan agar tunjangan kinerja pegawai ditingkatkan.

"Salah satu dilemanya secara bersamaan mengatasinya, ya integritas dan pendapatan tinggi. Karena itulah maka ada tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja yang diputuskan oleh PAN-RB setelah mendapat persetujuan dari ketua apa namanya lupa saya. Setelah saya tandatangani maka mendapat kinerja," katanya.

Meski demikian, penambahan gaji pegawai tentu akan berdampak pada biaya pemerintahan yang tinggi. Oleh karena itu, hal ini harus diimbangi dengan pendapatan negara berupa penerimaan pajak dan bea cukai yang tinggi.

"Itulah suatu penyelesaian dilema-dilema yang tentu akibatnya adalah biaya pemerintahan makin tinggi. Tapi biaya pemerintahan yang tinggi ini harus diatasi dengan pertumbuhan yang tinggi. Dan hanya dengan pertumbuhan yang tinggi mendapat pajak yang tinggi, bea cukai yang tinggi," jelasnya.

"Sehingga, pendapatan lainnya yang tinggi dapat membayar suatu tunjangan yang lebih baik dari sebelumnya. Sehingga alasan untuk korup karena kurang pendapatan bisa diatasi. Inilah suatu lingkaran yang patut kita perbaiki," tutup Jusuf Kalla.