Kadin: Korupsi Jadi Tantangan Terbesar Realisasi Program Makan Bergizi Gratis
Penyaluran anggaran dari APBN ke daerah akan cukup besar, lantaran ada program MBG.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sangat mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang.
Namun, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Kadin Indonesia, Aviliani, mengingatkan pentingnya transparansi dan tata kelola yang baik dalam pelaksanaannya.
Menurut Aviliani, salah satu tantangan terbesar dalam program MBG adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, seperti korupsi, dalam proses distribusi dan penyediaan makanan bergizi.
“Keterkaitan dengan implementasi dari makan gratis itu sendiri sejauh mana bisa governance, sehingga tidak terjadi banyak korupsi dan lain-lain. Saya rasa itu juga akan disampaikan, itu tantangannya,” kata Aviliani dalam Kadin Global & Economic Outlook 2025, di Menara Kadin, Senin (30/12).
Aviliani menilai tata kelola yang baik sangat diperlukan agar program ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa terganggu oleh praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat.
Lantaran program Makan Bergizi Gratis diperkirakan akan melibatkan banyak pihak, terutama pemerintah daerah, dalam penyediaan dan distribusi makanan.
Distribusi Anggaran ke Daerah Sangat Besar
Aviliani juga mencatat bahwa penyaluran anggaran dari APBN ke daerah akan cukup besar, lantaran ada program MBG, sehingga melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya.
“Nah, APBN sendiri kalau kita lihat memang dana ke daerah akan cukup banyak dengan makan gratis atau makan bergizi, karena itu akan melibatkan daerah-daerah di dalam melakukan penyediaan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia pun berharap pengawasan yang ketat dan koordinasi antar berbagai kementerian serta pihak terkait bisa diperkuat untuk memastikan program MBG dapat berjalan dengan baik.
