Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kandidat Dewan Komisioner OJK harus bebas konflik kepentingan

Kandidat Dewan Komisioner OJK harus bebas konflik kepentingan OJK. ©2013 Merdeka.com/Harwanto Bimo Pratomo

Merdeka.com - Pertarungan merebutkan kursi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) makin memanas. Panitia Seleksi (Pansel) Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memilih 35 nama yang lolos pada tahap II dan 72 nama lainnya yang tidak lolos yang sebelumnya masuk dalam nama 107 calon di tahap I.

Mantan Ketua Pansel KPK Destry Damayanti mengatakan Pansel sudah melalui tahapan dan prosedur yang benar.

Menurutnya, tahapan seleksi yang dilakukan Pansel OJK hampir sama dengan seleksi KPK pada 2015 lalu. Dia menjelaskan, memulai seleksi dengan melihat kelengkapan administrasi, visi dan misi, hingga kecocokan latar belakang dari kandidat. Dia mengatakan hal itu juga dilakukan Pansel OJK.

Orang lain juga bertanya?

Hal yang sedikit berbeda hanyalah soal penulisan makalah. Destri menjelaskan, Pansel KPK menggelar penulisan makalah on the spot. Itu bertujuan untuk melihat originalitas tulisan yang diserahkan calon saat mendaftar. Sedangkan di OJK, makalah yang diserahkan calon menjadi penilaian untuk mengerecutkan kandidat.

"Orang-orang yang mendaftar dan terpilih harus orang yang tidak terafiliasi pada satu preferensi tertentu. Apakah partai politik tertentu atau yang lainnya sehingga tidak ada conflict of interest. Dan kalau kita lihat Pansel OJK juga melalui tahap itu," jelas Destry, di Jakarta, Senin (28/2).

Destry mengatakan, pemilihan kandidat yang bebas dari konflik kepentingan sangat dibutuhkan OJK. "Apalagi, OJK memang sangat menentukan kalau bicara stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan," tambah Destry.

Destry meyakini Pansel OJK berusaha mendapatkan kandidat yang terbaik. Sebab, Pansel OJK pada tahap kedua meminta masukan dari pihak lain seperti PPATK, KPK, Ditjen Pajak, dan BIN.

"Jadi, mestinya sudah melalui prosedur yang benar. Yakni dilihat dari kelengkapan, kecocokan dengan bidang ataupun pengalaman pendaftar, melihat kemungkinan ada conflict of interest, serta masukan dari pihak pihak terkait apakah PPATK, KPK, Ditjrn Pajak, hingga masyarakat. Prosesnya sudah oke, sudah mengikuti tahapan yang ada."

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kejagung: Kalau Ada Jaksa atau Pegawai Kejaksaan Tidak Netral di Pilkada akan Kita Jewer
Kejagung: Kalau Ada Jaksa atau Pegawai Kejaksaan Tidak Netral di Pilkada akan Kita Jewer

Pihaknya tidak akan segan menindak siapa saja jajaran Korps Adhyaksa yang kedapatan tidak netral.

Baca Selengkapnya
OJK Gelar Forum Penguatan Governansi Sektor Jasa Keuangan
OJK Gelar Forum Penguatan Governansi Sektor Jasa Keuangan

Forum tersebut juga dihadiri oleh Kepala Biro Ekonomi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Syakyakirti.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Tak Mau Terlibat Polemik RUU Pilkada, Ketua Apindo: Kami Hanya Butuh Kepastian
Pengusaha Tak Mau Terlibat Polemik RUU Pilkada, Ketua Apindo: Kami Hanya Butuh Kepastian

Shinta juga berharap agar polemik ini tidak turut berimbas terhadap iklim usaha.

Baca Selengkapnya
Eks Penyidik KPK Ajak Masyarakat Tak Pilih Calon Kepala Daerah yang Terafiliasi Koruptor di Pilkada 2024
Eks Penyidik KPK Ajak Masyarakat Tak Pilih Calon Kepala Daerah yang Terafiliasi Koruptor di Pilkada 2024

Pilkada serentak 2024 akan digelar pada 27 November nanti. Masyarakat akan memilih pemimpin setingkat Kota, Kabupaten dan Provinsi.

Baca Selengkapnya
Sektor Jasa Keuangan RI Terjaga di Tengah Ancaman Geopolitik Timur Tengah & Pelemahan Ekonomi Global
Sektor Jasa Keuangan RI Terjaga di Tengah Ancaman Geopolitik Timur Tengah & Pelemahan Ekonomi Global

Mahendra menyampaikan, kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika ekonomi yang beragam di negara-negara utama, seperti Amerika Serikat, Eropa dan China.

Baca Selengkapnya
Pesan Jaksa Agung ke Anak Buah: Jaga Netralitas dan Tak Coreng Marwah Kejaksaan dengan Memihak Paslon di Pemilu
Pesan Jaksa Agung ke Anak Buah: Jaga Netralitas dan Tak Coreng Marwah Kejaksaan dengan Memihak Paslon di Pemilu

Hal itu dikatakan Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11).

Baca Selengkapnya
PKS: Kita Berharap Presiden Netral di Pemilu 2024
PKS: Kita Berharap Presiden Netral di Pemilu 2024

Aboe ingin tidak ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan di tengah menghangatnya intensitas politik jelang Pemilu.

Baca Selengkapnya
Analisis Penyebab Konflik Internal KPK, Ada 2 Faktor
Analisis Penyebab Konflik Internal KPK, Ada 2 Faktor

Hubungan antara Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dengan Dewas KPK kian memanas.

Baca Selengkapnya
Atasi Ancaman Siber & Judol, Langkah Tepat Kemenko Polkam Jaga Stabilitas Nasional
Atasi Ancaman Siber & Judol, Langkah Tepat Kemenko Polkam Jaga Stabilitas Nasional

Ia optimistis Menko Polkam yang baru, Budi Gunawan, mampu mengorkrestasi sejumlah permasalahan tersebut

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.

Baca Selengkapnya
Komisi III: Sejauh Ini Kejaksaan Agung Netral di Pemilu 2024
Komisi III: Sejauh Ini Kejaksaan Agung Netral di Pemilu 2024

Kejaksaan Agung menegaskan tetap netral di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Ketua OJK Pastikan Usut Tuntas Kasus Gratifikasi IPO BEI
Ketua OJK Pastikan Usut Tuntas Kasus Gratifikasi IPO BEI

Dia mengapresiasi langkah tegas Bursa Efek Indonesia tersebut.

Baca Selengkapnya