Kasus Eksploitasi Manusia Meningkat 10 Juta Pasca Pandemi Covid-19

Merdeka.com - Krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 hingga konflik bersenjata telah meningkatkan angka eksploitasi manusia dalam beberapa waktu terakhir. Tak tanggung-tanggung jumlahnya kini bertambah hingga 10 juta orang. Hal ini terungkap pada Pertemuan Bisnis dan Pemerintah Ke-2 Bal Process di Adelaide, Australia.

Berdasarkan data pada 2021, jumlah korban eksploitasi manusia ini mencapai 49,6 juta. Kasus ini diprediksi meningkat di hampir seluruh negara kawasan. Di Asia dan Pasifik diprediksi sekitar 65 persen, Afrika 14 persen, Eropa dan Asia Tengah 10 persen, Amerika 7 persen, dan negara-negara Arab 4 persen.

Delegasi dari Sri Langka, Direktur Eksekutif Grup The Capital Maharaja Organization, Chevaan Daniel, menjelaskan dalam tiga tahun terakhir kasus eksploitasi pekerja di Sri Langka meningkat seiring dengan terjadinya pandemi Covid-19 dan ekonomi yang terus melambat. Kondisi ini dipicu banyak pekerja dirumahkan dan kesulitan mendapat pekerjaan di dalam negeri. Mereka pun terpaksa mencari kerja ke luar negeri secara ilegal.

Pendiri dan Direktur Walk Free, Grace Forrest menunjukkan, data pekerja migran memang memiliki risiko lebih tinggi daripada pekerja nonmigran. Perbandingan prevalensi kerja paksa antara pekerja non migran dan migran adalah 13,8 berbanding 4,1.

Pendiri Empowerment Collective, Nasreen Sheikh mengaku juga pernah menjadi korban perbudakan di Nepal. Dalam forum tersebut Nasreen menyampaikan pengalaman pedih yang pernah dialaminya saatdia masih anak-anak.

Sejak masih anak-anak, Nasreen harus bekerja. Ayahnya, seorang tukang las di New Delhi, hanya mendapatkan upah 6-7 dollar AS atau sekitar Rp 90.600-Rp 105.700 per bulan. Dia tinggal di salah satu desa yang tidak terdokumentasikan sehingga warga di desanya saat lahir atau meninggal pun tak tercatat.

"Saya sendiri tidak tahu, berapa usia saya secara tepat," ungkap Nasreen.

Kala itu, dia bekerja 12-15 jam sehari dan tinggal di ruangan yang terkunci bersama enam rekannya, dua di antaranya adalah anak-anak. Jika tidak menyelesaikan pekerjaan, mereka diancam tidak mendapat makanan dan dipaksa bekerja sampai malam hingga tertidur di dekat mesin.

Kondisi ini sangat berbeda jauh dengan kebanyakan anak-anak di negara maju yang bisa membeli berbagai kebutuhan dengan mudah. Menurut Nasreen, jutaan orang seperti dirinya menginginkan pemerintah dan bisnis membuat sistem yang lebih baik di dunia ini. Harapannya agar para pekerja yang hidupnya sangat menderita bisa merasakan ‘menjadi manusia’.

"Jutaan orang perempuan, jutaan orang seperti saya, memengingink sistem yang lebih baik yang membuat kami seperti manusia," ungkap Nasreen.

Menanggapi itu, Presiden Direktur PT Adaro Energy Indonesia Tbk., Garibaldi Thohir mengungkapkan komunitas bisnis memang harus terlibat dalam upaya memerangi perdagangan manusia dan eksploitasi tenaga kerja.

Selaku Ketua Bersama dari Indonesia, Boy Thohir merencanakan akan segera menindaklanjuti konferensi ini dengan kegiatan yang melibatkan pebisnis anak muda dan perusahaan digital ekonomi pada semester kedua tahun 2023.

"Saya yakin kehadiran anak muda akan menambah bobot upaya kita," kata Boy.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan Indonesia mendukung penuh kerja sama antara pemerintah dan bisnis dalam memerangi kasus-kasus perdagangan manusia, kejahatan transnasional yang terus meningkat. Dia mencontohkan pengungsi Rohingya yang datang belakangan ini ke Indonesia bukan lagi sebagai pengungsi.

Yasonna mengatakan pengungsi Rohingya kini lari untuk mencari pekerjaan di perkebunan Malaysia. Mereka hanya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit dan ada pihak-pihak yang mengorganisasi.

Penggunaan internet juga membuat kasus-kasus penipuan tenaga kerja semakin meningkat. Melalui internet, banyak pihak menawarkan pekerjaan di negara tertentu kepada warga dengan menjadi tenaga kerja ilegal, tetapi kemudian dijebak.

Hal ini pun terjadi karena lapangan kerja yang sedikit. Makanya, Pemerintah Indonesia membuat berbagai peraturan yang memudahkan untuk penciptaan lapangan pekerja formal.

Caranya dengan memudahkan izin berusaha, termasuk usaha ultra, mikro, kecil, dan menengah, serta memberi perlindungan tenaga kerja. Kemenkumham juga membuat kebijakan terkait bisnis dan HAM. "Kita mendorong pelaku-pelaku usaha untuk juga memperhatikan HAM," kata Yasonna.

Sebagai informasi, Bali Process adalah forum tingkat menteri dua tahunan untuk membahas berbagai informasi, kebijakan, dan kerjasama praktis di kawasan dalam mengatasi penyelundupan manusia, perdagangan manusia, dan kejahatan transnasional.

Bali Process Ministerial Conference (BPMC) didirikan oleh Indonesia dan Australia tahun 2002. Kedua negara menjadi ketua bersama. Pada Konferensi Tingkat Menteri Proses Bali Keenam, Maret 2016, para menteri mengakui perlunya melibatkan sektor swasta untuk memerangi perdagangan manusia, kerja paksa, dan kejahatan transnasional. (mdk/idr)