KPAI: Ada 481 Pengaduan Terkait Kasus Anak Korban Pornografi dan Cyber Crime
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah mencatat, ada 481 pengaduan terkait kasus anak korban pornografi dan cyber crime.
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah mencatat, ada 481 pengaduan terkait kasus anak korban pornografi dan cyber crime. Jumlah itu tercatat sejak 2021-2023.
- Pemerintah Pastikan Platform X Taati Aturan Soal Konten Pornografi
- Polisi Bakal Periksa Petugas Damkar Jaktim Terkait Kasus Dugaan Pencabulan Anak Kandung
- Kemen PPPA Minta Keluarga dan Tetangga Anak Korban Konten Porno Beri Perhatian Khusus
- Polisi Ringkus Lima Pembuat Konten Porno Anak Jaringan Internasional
"Sedangkan anak korban eksploitasi serta perdagangan anak berjumlah 431 kasus," kata Ai Maryati dalam keterangannya, Jumat (26/7).
Dari seluruh kasus tersebut, mayoritas disebutnya terjadi karena menyalahgunakan media teknologi dan informasi, serta akibat dari dampak buruk internet.
"Dan penggunaan gadget yang tidak sesuai dengan fase tumbuh kembang anak," sebutnya.
Berdasarkan catatan KPAI, data yang paling tinggi dari dua situasi anak tersebut adalah mereka yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dan/seksual serta anak sebagai korban kejahatan pornografi dari dunia maya.
"Mereka banyak teradukan menjadi korban prostitusi online, eksploitasi ekonomi, serta anak korban pornografi atau CSAM (Children Seksual Abuse Material)," ujarnya.
Ai menjelaskan, beberapa permasalahan yang menimpa anak-anak Indonesia dalam pengaduan ke KPAI diantaranya terjadi karena adanya sejumlah fenomena Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menyasar kepada anak melalui online dengan bentuk eksploitasi seksual dan ekonomi serta pornografi dan cyber crime lainnya.
Selanjutnya, adanya jual beli konten pornografi anak atau CSAM yang dikendalikan orang dewasa serta melibatkan anak melalui pembayaran uang digital dan perbankan.
"Kemudian, adanya sejumlah kasus yang sulit diselesaikan akibat rumitnya dugaan eksploitasi anak menggunakan tindak pencucian uang dan masih minimnya perspektif follow the money dalam tindak kejahatan," jelasnya.
Berikutnya, adanya kecenderungan penggunaan transaksi hasil jual beli eksploitasi dan pornografi anak/CSAM menggunakan penyedia jasa keuangan menggunakan uang digital yang memudahkan tipu daya menggunakan anak seperti melalui e-wallet, e-money, uang digital, cripto.
"Adanya kecenderungan tindakan jual beli konten pornografi atau CSAM dan eksploitasi online menggunakan jasa perbankan dengan mata uang Rupiah, USD dan Uero, dan lain-lain," ucapnya.
Laporan PPATK
Sedangkan, dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) disebutkan perputaran uang mecapai Rp114 miliar yang dihasilkan dari TPPO dan pornografi anak.
Di sisi lain, PPATK juga mencatat ada 168 juta transaksi judi online dengan total akumulasi perputaran dana mencapai Rp327 triliun sepanjang tahun 2023.
Lalu, secara total akumulasi perputaran dana transaksi judi online mencapai Rp517 triliun sejak tahun 2017. Korban di masyarakat tidak hanya orang tua, tetapi juga anak-anak.
"Berdasarkan data demografi, pemain judi online merupakan usia di bawah 10 tahun mencapai 2 persen dari pemain, dengan total 80.000.Sebaran pemain antara usia antara 10 tahun-20 tahun sebanyak 11 persen atau kurang lebih 440.000 orang, kemudian usia 21 sampai dengan 30 tahun 13 persen atau 520.000 orang," paparnya.
"Usia 30 sampai dengan 50 tahun sebesar 40 persen atau 1.640.000 orang dan usia di atas 50 tahun sebanyak 34 persen dengan jumlah 1.350.000 orang," tambahnya.
Secara umum UU TPPU yang melibatkan anak sulit untuk diperoleh secara spesifik, hal itu karena kejahatan semacam ini seringkali tersembunyi dan sulit dideteksi.
"Namun, beberapa contoh dapat ditemu kenali melalui kasus-kasus yang terdokumentasi, misalnya anak-anak yang dimanfaatkan untuk membuka rekening bank palsu atau untuk melakukan transfer uang dalam skala besar yang mencurigakan," jelasnya.
"Pemanfaatan Anak dalam Perdagangan Manusia, misalnya anak-anak sering dimanfaatkan untuk tujuan komersial seperti prostitusi atau kerja paksa. Uang yang dihasilkan dari aktivitas ini sering kali dicuci melalui transaksi finansial yang rumit," sambungnya.
Lalu yang ketiga yaitu keterlibatan anak dalam kejahatan organisasi yakni anak-anak dapat direkrut oleh organisasi kriminal untuk melakukan kegiatan seperti pembelian properti atau barang mewah dengan uang hasil kejahatan. Hal ini sering dilakukan untuk menyamarkan asal-usul uang tersebut.
- Potret Ribuan Masyarakat Salatkan Jenazah Tu Sop di Masjid Raya Baiturrahman Aceh
- Didukung Muhammadiyah, Agus Irawan Optimis Boyolali Bakal Lebih Maju dan Harmonis
- Penelitian Terbaru WHO Ungkap Bahwa Penggunaan Smartphone Bukanlah Penyebab Kanker Otak
- Kronologi Terbongkarnya Penyeludupan Benih Lobster Senilai Rp3,1 Miliar dari Bali ke Singapura
- FOTO: Serunya Trophy Tour Shopee Cup 2024, Diego Michiels dan Stefano Lilipaly Diserbu Fans
-
Nur Habibie
Berita Terpopuler
-
VIDEO: Intip Lagi Momen-Momen Menyentuh Paus Fransiskus di RI, Dicium 2 Kali Imam Besar Istiqlal
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Kejutan Jokowi, Blak-blakan Sosok Faisal Basri "Pengoreksi Saat Pemerintah Tak Baik"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Respons Jokowi, Angkat Tangan Ada 41 Kotak Kosong di Pilkada 2024 "Yaa Proses Demokrasi"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Sampai Ngantuk, Jokowi Terpukau Aksi Martin Paes saat Timnas Indonesia 1-1 Lawan Arab
merdeka.com 06 Sep 2024 -
Resmikan Gedung Baru RSUP Wahidin Makassar, Presiden Jokowi Ingin Tekan Kematian Ibu dan Anak
merdeka.com 06 Sep 2024
