Klaim Badan Otorita IKN: Investor Antre Tanamkan Modal di Ibu Kota Baru
Jumlah itu diklaim lebih dari cukup untuk pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A yang jadi lokasi Istana Presiden.
Jumlah itu diklaim lebih dari cukup untuk pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A yang jadi lokasi Istana Presiden.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengklaim telah menerima sebanyak 345 surat ketertarikan investasi, atau Letter of Intent (LoI) dari investor dalam dan luar negeri.
Jumlah itu diklaim lebih dari cukup untuk pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A yang jadi lokasi Istana Presiden hingga Kantor Kemenko atau Kementerian Koordinator.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono mengatakan, pihaknya perlu melakukan evaluasi terhadap kebutuhan investasi di IKN satu per satu.
"Yang penting, untuk 2024 kebutuhan yang dibangun KIPP, terutama KIPP 1A, kalau dibilang melebihi, yang masuk sudah melebihi di 1A. (KIPP) 1a sudah penuh, sudah enggak ada areanya (untuk investor)," ujar Agung dalam konferensi pers virtual, Selasa (16/1).
Namun, Agung menyatakan banyak investor saat ini masih antre untuk menanamkan investasinya di kawasan IKN lainnya.
"Apakah ini akan melambat, LoI itu sekarang sudah 345. Jadi akan terus bertambah," imbuhnya.
Agung merinci, dari total 345 surat minat investasi yang masuk, mayoritas atau sekitar 60 persen merupakan perusahaan domestik. Sementara sisanya berasal dari investasi asing sekitar 40 persen.
"Terbanyak masih dari Singapura, Jepang, Malaysia, Tiongkok, dan Korea. Tambahan kemarin dari Brunei dan Arab Saudi, karena mereka satu konsorsium internasional," terang Agung.
Tak hanya sekadar minat, dia pun menyebut banyak investor yang telah memproses LoI tersebut. Adapun beberapa investor yang sudah melakukan studi kelayakan atau feasibility study (FS) datang dari China dan Malaysia.
"Dari China sudah berproses, sudah selesai FS. Sekarang dilakukan FS betul-betul layak. Nanti akan ada tender untuk memastikan yang terbaik. Ada yang dari China, juga dari Malaysia dari asing yang berproses. Jadi dia itu sudah nyata, sudah berjalan," ungkapnya.
Terkait pemasukan investasi, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Silvia Halim mengamini bahwa minat investor di proyek ibu kota baru terhitung sudah lebih dari cukup.
"Betul, kami banyak dapat LoI, lebih dari cukup sebenarnya kalau bisa dibilang. Justru tantangan kita memilih dari interest investasi ini mana yang paling cocok," kata Silvia saat ditemui di The Westin Jakarta, Senin (15/1/2024).
Khusus untuk progres pembangunan di KIPP 1A, dia menargetkan itu sudah siap operasional pada saat upacara HUT RI ke-79, 17 Agustus 2024. Progresnya saat ini berkisar di angka 70 persen.
"Ini terdiri dari infrastruktur dasar seperti jalanan, drainase, air minum, kantor-kantor pemerintah, dan juga rusun ASN. Ini secara keseluruhan 70 persen," jelas Silvia.
Selain yang berasal dari alokasi APBN, sejumlah proyek yang berasal dari dana swasta sejak September 2023 juga terus berprogres. Silvia pun percaya itu bisa turut dioperasionalkan per Agustus 2024 nanti.
"Antara lain seperti hotel, rumah sakit. Progresnya beda-beda, yang paling pesat itu 40 persenan, itu hotel. Yang paling minimal itu adalah salah satu rumah sakit di sekitar 4-6 persen. Tapi pada dasarnya semua nanti menargetkan mulai operasional Agustus 2024 nanti," tuturnya.
Terdapat 8 proses yang perlu dilalui oleh investor sebelum memulai berinvestasi di IKN.
Baca SelengkapnyaKorea Selatan menempati peringkat 6 dengan 9 LOI terkait investasi di IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaPemilu 2024 diyakini tidak akan mengganggu investor yang masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaBadan Otorita IKN Jamin Keamanan Wilayah Ibu Kota Nusantara, Begini Strategi Dijalankan
Baca SelengkapnyaSelama ini ada sejumlah kesulitan yang dialami investor baru maupun investor lama, yang mana sebagian investor baru sukar membuat keputusan investasi.
Baca SelengkapnyaPemerintah melakukan verifikasi dan penyaringan investor sesuai kebutuhan di IKN.
Baca SelengkapnyaTerbaru, surat pernyataan minat tersebut telah mencapai 328 LoI.
Baca SelengkapnyaHingga saat ini, investasi yang sudah masuk dalam pembangunan IKN Nusantara mencapai Rp47,5 triliun.
Baca SelengkapnyaMelihat adanya investor asli Kalimantan Timur yang turut serta dalam pembangunan IKN, Jokowi pun menilai hal tersebut sangat baik.
Baca Selengkapnya