Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Krisis Akibat Pandemi Jadi Tantangan Implementasi Keselamatan Kerja

Krisis Akibat Pandemi Jadi Tantangan Implementasi Keselamatan Kerja Industri. bahanbakar.com

Merdeka.com - Direktur Regional Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Asia-Pasifik, Asada Miyakawa mengatakan, krisis akibat pandemi Covid-19 telah membawa banyak tantangan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja (K3). Selain itu, pandemi juga mengingatkan semua pihak akan pentingnya sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang kuat dan tangguh.

Untuk itu, dialog sosial antara pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja, dapat memainkan peran penting dalam merespon pandemi di negara dan sektor di seluruh kawasan. Selain itu, dialog sosial juga berperan penting dalam mencapai kesepakatan tentang langkah-langkah praktis, hemat biaya dan berkelanjutan dalam melindungi pekerja dari risiko kesehatan dan keselamatan.

"Dialog sosial telah membangun rasa memiliki dan komitmen, membuka jalan menuju penguatan kerjasama untuk implementasi tindakan yang cepat dan efektif di setiap tingkat," kata Asada di Jakarta, Kamis (28/4).

Direktur Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang menilai, budaya dan sistem K3 yang baik itu apabila dihargai, diyakini, serta didukung oleh seluruh elemen perusahaan.

Menurutnya, melalui dialog sosial maka semua pihak akan merasa memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan K3, sehingga bisa menjadi budaya yang dapat dilaksanakan di tempat kerja secara berkelanjutan. Terlebih, saat ini Indonesia dihadapkan dengan bonus demografi, sehingga dalam konteks K3, kaum muda menjadi pilar penting produktivitas yang harus dijaga.

"Data menunjukkan usia terbanyak yang mengalami kecelakaan kerja adalah kelompok usia muda 20-25 tahun. Ini memberikan sinyal bahwa usia muda berpotensi dan mungkin saya kurang mengetahui informasi mengenai K3. Diperlukan pendekatan dan sosialisasi K3 lebih intensif," tuturnya.

Tanggung Jawab Semua Pihak

Haiyani menegaskan, semua pihak perlu bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan K3, agar sistem manajemen K3 sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 dapat dijalankan dan diterapkan secara efektif.

Kemudian, Spesialis K3 ILO Yuka Ujita menambahkan, dialog sosial mengenai K3 perlu terus didorong mengingat data global dari International Commission on Occupational Health (ICOH) menunjukkan bahwa setiap tahun ada 2,9 juta kematian yang disebabkan oleh kecelakaan akibat kerja.

Dia menjelaskan, 80 persen dari kematian tersebut karena penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan dan 20 persen karena cedera akibat kerja. Selain itu, ada 402 juta orang mengalami cedera kerja yang sifatnya non-fatal di dunia.

Yuka menuturkan, berbagai bentuk dialog sosial yang dapat dibangun yakni melalui dialog tripartit. Kemudian, tripartit ‘plus’ yakni melibatkan semua pihak seperti LSM. Serta hubungan bipartit, yakni antara buruh dan manajemen atau pengusaha dan pekerja.

"Saya ingin tekankan bahwa angka kematian yang sangat besar ini, serta cidera ini, semua dapat dicegah. Kita bisa berkontribusi dari sisi pencegahan kematian atau cedera tersebut, serta penyakit yang ditimbulkan," jelas Yuka.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kemnaker: Kepatuhan Budaya K3, Pengaruhi Reputasi Perusahaan
Kemnaker: Kepatuhan Budaya K3, Pengaruhi Reputasi Perusahaan

bagi karyawan/pekerja, menjadi suatu kebanggaan karena budaya K3 mampu menaikkan produktifitasnya.

Baca Selengkapnya
Terapkan Keselamatan & Kesehatan Kerja, PT JIEP Gandeng Kemenkes
Terapkan Keselamatan & Kesehatan Kerja, PT JIEP Gandeng Kemenkes

Pada aspek kesehatan kerja, PT JIEP menerapkan upaya peningkatan kesehatan dengan adanya sosialisasi, dan membuat media informasi tentang kesehatan.

Baca Selengkapnya
Pertambangan Jadi Industri Berisiko Tinggi, Ini Kunci Wujudkan Lingkungan Kerja Tetap Aman
Pertambangan Jadi Industri Berisiko Tinggi, Ini Kunci Wujudkan Lingkungan Kerja Tetap Aman

Penghormatan hak asasi manusia (HAM) menjadi salah satu filosofi utama perusahaan yang diwujudkan di antaranya melalui lingkungan kerja yang aman.

Baca Selengkapnya
Kemnaker Lantik DPP APKI Periode 2023-2026
Kemnaker Lantik DPP APKI Periode 2023-2026

DPP APKI perlu menyusun program dalam meningkatkan integritas, pemahaman, maupun kapasitas peran pengawas ketenagakerjaan.

Baca Selengkapnya
Fokus Kelola SDM dan Keselamatan Kerja, Pupuk Kaltim: Sumber Daya Manusia Aset Terbesar Perusahaan
Fokus Kelola SDM dan Keselamatan Kerja, Pupuk Kaltim: Sumber Daya Manusia Aset Terbesar Perusahaan

Program ini mencakup berbagai bidang, mulai dari pelatihan teknis hingga pengembangan kepemimpinan untuk meningkatkan keterampilan individu.

Baca Selengkapnya
BUMN Pupuk Kantongi 61 Juta Jam Kerja Tanpa Kecelakaan, Ternyata Ini Rahasianya
BUMN Pupuk Kantongi 61 Juta Jam Kerja Tanpa Kecelakaan, Ternyata Ini Rahasianya

Ini bisa tercapai melalui penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012.

Baca Selengkapnya
Kemnaker dan KOSHA Teken Kerja Sama Proyek Peningkatan Kebijakan K3 di Indonesia
Kemnaker dan KOSHA Teken Kerja Sama Proyek Peningkatan Kebijakan K3 di Indonesia

Kemnaker antusias dan terbuka untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik dalam bidang K3.

Baca Selengkapnya
Dirjen HAM Gandeng Kemenaker Usut Dugaan Bos Perusahaan Animasa Siksa Karyawan
Dirjen HAM Gandeng Kemenaker Usut Dugaan Bos Perusahaan Animasa Siksa Karyawan

Penegasan itu disampaikan Dirjen HAM menyusul dugaan perundungan yang terjadi pada perusahaan animasi di Menteng, Jakarta Pusat, Brandoville Studios.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Komitmen Pekerja Dapat Perlindungan Layak dan Manusiawi
Pemerintah Komitmen Pekerja Dapat Perlindungan Layak dan Manusiawi

Praktik bisnis yang bertanggung jawab merupakan kunci untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Indonesia Apresiasi Kemitraan ILO dan Indonesia di Bidang Ketenagakerjaan
Pemerintah Indonesia Apresiasi Kemitraan ILO dan Indonesia di Bidang Ketenagakerjaan

Adapun dukungan ILO kepada Kemnaker yaitu terkait pelaksanaan Decent Work Country Programmes atau Program Pekerjaan Layak Nasional Indonesia 2020-2025.

Baca Selengkapnya
Sekjen Kemnaker Apresiasi Kemitraan Indonesia dan ILO di Bidang Ketenagakerjaan
Sekjen Kemnaker Apresiasi Kemitraan Indonesia dan ILO di Bidang Ketenagakerjaan

Kemnaker juga menyambut baik dukungan dari ILO terhadap perluasan kesempatan kerja dan pelatihan vokasi.

Baca Selengkapnya
Pupuk Kaltim Wujudkan Pelabuhan Sehat Sesuai Aturan Kemenkes, Bagaimana Kriterianya?
Pupuk Kaltim Wujudkan Pelabuhan Sehat Sesuai Aturan Kemenkes, Bagaimana Kriterianya?

Perusahaan melakukan sejumlah langkah dalam mewujudkan lingkungan pelabuhan yang bersih, aman, nyaman.

Baca Selengkapnya