Mahasiswa Tanya soal Pemotongan Gaji PNS DKI saat Pandemi Belum Dikembalikan, Anies Baswedan Bilang Begini
Uang potongan tersebut tidak diberikan pada pemerintah, tetapi untuk membantu warga yang tidak punya pendapatan karena pandemi.
Ketika terjadi pandemi pemerintah daerah dan pusat harus melakukan penggeseran anggaran untuk membantu penanganan Covid di dua aspek yaitu kesehatan dan jaminan sosial.
Mahasiswa Tanya soal Pemotongan Gaji PNS DKI saat Pandemi Belum Dikembalikan, Anies Baswedan Bilang Begini
Bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan mendapat pertanyaan keras dari mahasiswa saat Kuliah Kebangsaan dengan tema ‘Hendak Kemana Indonesia Kita? Gagasan, Pengalaman dam Rancangan Para Pemimpin Masa Depan’.
Josephine, mahasiswa jurusan Hubungan Internasional (HI) angkatan 2023 menanyakan mengenai kesejahteraan bangsa.
Dia menanyakan soal pemotongan gaji aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di DKI Jakarta ketika pandemi dan belum dikembalikan hingga sekarang.
"Saya ingin bertanya mengenai kesejahteraan. Apa yang akan bapak lakukan sebagai presiden jika terpilih padahal utang janji bapak pada PNS saat pandemi belum bapak lunasi yang uangnya digunakan untuk menangani pandemi. Beberapa PNS menyatakan beberapa persen dari gaji mereka belum dikembalikan oleh bapak,” tanya mahasiswa disambut tepuk tangan mahasiswa lainnya, Selasa (29/8).
"Pelan-pelan dikembalikan. Jadi bagi ASN yang belum terima its matter of time, akan dikembalikan begitu APBD kembali (normal), uang itu dikembalikan," kata Anies.
Anies menjelaskan, yang dipotong bukanlah gaji melainkan tunjangan kinerja daerah (TKD). Pemotongan dilakukan saat Anies masih menjabat Gubernur DKI dan terjadi pandemi di tahun 2020 sehingga dilakukan re-fokusing anggaran.
"Ketika terjadi pandemi pemerintah daerah dan pusat harus melakukan penggeseran anggaran untuk membantu penanganan Covid di dua aspek yaitu kesehatan dan jaminan sosial, kenapa? Karena warga diminta untuk di rumah dan mereka maka tidak bisa punya pendapatan, mereka yang pendapatan harian otomatis hilang pendapatan," jelas Anies.
Jumlah penerima bantuan di Jakarta dalam kondisi normal hanya 900.000 keluarga. Namun melonjak hingga 2,4 juta dan kemudian menjadi 1,6 juta penerima ketika pandemi terjadi. Artinya, kata Anies ketika jumlah melonjak, dua per tiga penduduk Jakarta harus dibantu pemerintah.
"Saya sebagai gubernur saat itu mengumpulkan ASN dan saya katakan sekarang ini ada uang Rp1,6 truliun, mau dipakai untuk 60 ribu ASN atau menghidupi 2,4 juta keluarga Jakarta,” kata Anies.
Ditegaskan Anies, yang dipotong adalah TKD, bukan gaji. Uang potongan tersebut tidak diberikan pada pemerintah, tetapi untuk membantu warga yang tidak punya pendapatan karena pandemi.
"Ini adalah bansos dari ASN untuk tetangga. Bukan potongan, bukan dipotong," tegasnya.
Pemotongan TKD saat itu dirinci dalam dua perhitungan. Sebanyak 25 persen sifatnya hibah, dan 25 persen lagi ditahan dan dikembalikan ketika anggaran sudah kembali.
"Jadi 25 persen itu hibah memang diberikan. Itu bukan potongan untuk beli alat kesehatan, bukan potongan untuk vaksin. Itu jadi gula sembako," jelas Anies.
Saat awal memang ada penolakan dari ASN mengenai pemotongan ini. Namun ketika dijelaskan pemotongan dilakukan untuk dijadikan bansos maka penjelasan itu diterima.
"Saya katakan ‘lihat dada anda ada tulisan abdi negara, jalankan tugas sebagai abdi negara berikan 25 persen untuk masyarakat’. 25 persen dikembalikan ketika APBD sudah kembali. APBD kita Rp 80 triliun, kehilangan 52 persen. Tidak pernah ada dalam sejarah,” jelas Anies.
Dengan pengalaman tersebut, Anies mengaku bersyukur dapat dilaluinya. Menurutnya itu bagian dari pengalaman luar biasa sebagai pemimpin."Saya bersyukur Tuhan mentakdirkan saya menjadi pemimpin Jakarta. Itu pengalaman menghadapi krisis yang beyond imagination. Ini kekayaan pengalaman,”" tutup Anies.
