Follow
Mantan Menteri BUMN Acungi Jempol untuk Jokowi Soal Divestasi Saham Freeport
Merdeka.com - Mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Laksamana Sukardi mengakui bahwa pemerintahan Joko Widodo patut diacungi jempol atas keberhasilan divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Hal ini dia sampaikan dalam acara peluncuran buku Freeport: Bisnis Orang Kuat Vs Kedaulatan Negara.
"Wajib dikasih acungan jempol. Kerena semua ini tergantung Presiden di Indonesia," kata Sukardi di Hotel Atlet Century, Jakarta, Senin (28/1).
Dalam buku yang ditulis oleh Ferdi Hasiman ini, diketahui bahwa salah satu hambatan divestasi 51 persen saham Freeport adalah PP No 77/2014 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
-
Bagaimana Jokowi mendorong Freeport bangun smelter? Jokowi lantas mencari cara karena sulit mendorong PT Freeport untuk membangun industri smelter. Kemudian, Jokowi meminta BUMN membeli saham mayoritas bagi PT Freeport.'Sehingga kita sekarang memiliki saham mayoritas 51 persen. Setelah kita mayoritas, baru saya perintah BUMN-nya agar industri smelternya segera dibangun,' pungkas Jokowi.
-
Siapa yang mengapresiasi kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
-
Apa yang Jokowi Apresiasi kepada Presiden JAPINDA? 'Saya mengapresiasi JAPINDA yang telah banyak membantu mempromosikan kerja sama ekonomi, mentoring perusahaan Jepang yang ingin memperluas bisnisnya di Indonesia,' ujar Jokowi di Jepang, Senin (18/12).
-
Kenapa Jokowi paksa Freeport bangun smelter? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik. 'Bayangkan 55 tahun, dan kita tidak tahu apakah yang diekspor itu hanya tembaga atau ada emasnya. Oleh sebab itu, 9 tahun yang lalu saya paksa untuk mereka mau membangun yang namanya industri smelter,' tuturnya.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Kenapa Jokowi resmikan Bursa Karbon Indonesia? 'Karena memang ancaman perubahan iklim sangat bisa kita rasakan dan sudah kita rasakan. Dan, kita tidak boleh main-main terhadap ini, kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, polusi, sehingga dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya,' kata Presiden Jokowi.
PP No 77/2014 yang merupakan revisi terhadap PP No 24/2012 tersebut menyatakan bahwa perusahaan tambang yang sudah membangun hulu-hilir (membangun smelter), seperti PT Vale Indonesia dan PT Weda Bay Nickel (Eramet) hanya melepas 40 persen saham ke pihak nasional.
Sementara perusahaan yang sudah membangun hulu-hilir hingga tambang underground, seperti Freeport hanya melepaskan 30 persen saham ke pihak dalam negeri. Karena itu, keinginan Indonesia agar Freeport mendivestasikan 51 persen saham ke pihak nasional jelas terhambat oleh aturan ini.
"Itu kuat itu Freeport. Akhirnya kita harus kompromi. Kalau udah keluar dan dipegang Freeport kita bisa kalah di arbitrase internasional," jelas dia.
Pemerintah Jokowi kemudian mengeluarkan PP No 1/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Aturan ini yang kemudian mengharuskan Freeport mengubah Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dengan syarat pajak naildown, pembangunan smelter dan mendivestasikan 51 persen saham ke pihak nasional.
"Harusnya CEO dari negara ini memiliki visi dan keberanian. Keberanian seperti oke you boleh investasi, silakan, tapi term and condition-nya seperti ini," ungkapnya.
"Kalau untuk Freeport saya harus acungi jempol. Obyektif, independen. Karena terbukti berapa Presiden juga tidak mampu," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Terlebih, smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, saat ini sudah rampung.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi kemudian membocorkan sedikit cara mengambil alih Freeport, yaitu dengan memakai uang
Baca Selengkapnya
Pemerintah sudah balik modal atau mencapai titik break-even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018.
Baca Selengkapnya
Menurut Maruarar Sirait, figur Jokowi seperti Soekarno.
Baca Selengkapnya
Satu per satu, pemerintah mengambil alih pengelolaan sumber daya alam secara mandiri, dimulai dari Blok Mahakam.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut, Indonesia kini memegang saham 51 persen dari PT Freeport dan ditargetkan akan menjadi 61 persen.
Baca Selengkapnya
Luhut mengakui Presiden Jokowi telah menjadikan Indonesia sebagai negara industri hilirisasi.
Baca Selengkapnya
PM Malaysia, Anwar Ibrahim menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Washington DC, Amerika Serikat.
Baca Selengkapnya
Jokowi beberkan kesuksesan kebijakannya di bidang energi seperti ambil alih Freepot hingga bangun smelter di Tanah Air.
Baca Selengkapnya
Jokowi meresmikan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik. Biaya investasinya mencapai Rp56 triliun.
Baca Selengkapnya
Indonesia mendominasi saham Freeport, pekerja lokal terus bertambah.
Baca Selengkapnya