Masalah Penghentian Penyaluran Solar Subsidi oleh AKR Belum Temui Titik Terang
Merdeka.com - Masalah penghentian penyaluran solar subsidi oleh AKR Corporindo belum menemukan titik terang. Sampai saat ini, belum ada keputusan dari Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk penyelesaiannya.
Retail Petroleum AKR, Muliady Jahya mengatakan, sejak 12 Mei 2019 hingga kini, AKR masih menghentikan sementara penyaluran solar subsidinya, sebab terkendala formula harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak sesuai perekonomian.
"Kami sementara berhenti karena terkendala formula, saat ini sudah difasilitasi Kementerian ESDM untuk mencari jalan keluar," kata Muliady, di Jakarta, Kamis (22/8).
-
Kenapa pemerintah mau kurangi subsidi BBM? 'Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya,' tegasnya di Jakarta, Senin (5/8).'Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan,' kata Rachmat.
-
Mengapa Pertamina turunkan harga BBM? 'Harga BBM nonsubsidi setiap bulannya per tanggal 1 mengalami penyesuaian harga pasar, namun dapat kita sampaikan bahwa harga BBM Pertamina paling kompetitif untuk menjaga daya beli masyarakat,' ucap VP Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso.
-
Kenapa Pertamina turunkan harga BBM? Adapun harga BBM non subsidi bersifat fluktuatif, sehingga Pertamina melakukan evaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.
-
Mengapa BPH Migas keluarkan regulasi tentang BBM subsidi? Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Kapan Pertamina turunkan harga BBM? Pada periode 1 November 2023, Pertamina Patra Niaga kembali melakukan penyesuaian turun harga untuk Pertamax Series dan Dex Series.
-
Kenapa aturan baru BBM Subsidi dibuat? Aturan ini dirancang untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan efisien.
Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Fanshurullah Asa mengatakan, pihaknya sudah melimpahkan keputusan penyelesaian penghentian penyaluran solar subsidi oleh AKR ke Ditjen Migas. Saat ini BPH tersebut masih menunggu keputusan instansi tersebut.
"Dari BPH Migas sudah koordinasi dengan Ditjen migas. Kami menunggu jawaban resmi Kementerian ESDM," tuturnya.
Menurut Fanshurullah, ada dua kemungkinan dari keputusan tersebut, pertama mengubah formula harga BBM dan berikutnya adalah pengalihan kuota solar subsidi yang ditugaskan untuk disalurkan AKR ke PT Pertamina (Persero).
Tercatat, dari 234 ribu Kilo liter (Kl) kuota solar subsidi yang penyalurannya ditugaskan ke AKR pada tahun ini, masih tersisa 134 ribu Kl yang belum tersalurkan.
"kalau sudah ada jawaban apakah melanjutkan penyaluran atau sidang komite memutuskan mengalihkan ke Pertamina. Kita tunggu saja perkembanganya kami sudah buat surat resmi ke Ditjen Migas," tandasnya.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan bahwa saat ini Pertamina sedang meninjau kemungkinan penyesuaian harga BBM non-subsidi.
Baca SelengkapnyaKementerian ESDM saat ini masih terus mengevaluasi rencana kebijakan pembatasan BBM subsidi.
Baca SelengkapnyaHarga minyak mentah dunia terus menunjukan tren pelemahan hingga USD74,5 per barrel. Meski demikian, penurunan itu tidak diikuti oleh harga BBM Pertamina.
Baca SelengkapnyaBenarkah Harga BBM Pertamax Naik Setelah Juni? Begini Penjelasan Menteri ESDM
Baca SelengkapnyaPernyataan ini merespons Menko Luhut yang berencana membatasi BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaArifin mengatakan perlu peran BPH Migas dan PT Pertamina, sekaligus pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi melalui digitalisasi.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan memperketat penjualan solar bersubsidi.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menerangkan, alasan pembatasan BBM subsidi untuk efisiensi APBN 2025.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencoba menyelesaikan masalah subsidi yang tidak tepat sasaran dengan berbagai langkah.
Baca SelengkapnyaGuna melakukan pembatasan pembelian Pertalite, maka harus lebih dulu menunggu Revisi Perpres 191/2014 itu terbit.
Baca SelengkapnyaWacana pembatasan BBM subsidi pertama kali diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca SelengkapnyaJokowi mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada rapat bahkan keputusan soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
Baca Selengkapnya