Menaker: Kunci industri yang harmonis dan adil adalah dialog sosial

Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan, perselisihan pendapat maupun kepentingan antara pengusaha dengan pekerja sangat mungkin terjadi. Untuk itu, pihaknya mendorong seluruh pihak untuk mengedepankan dialog sosial.

Menaker menyarankan, dialog sosial dilakukan secara bipartit, sebelum untuk sampai pada tripartit, untuk menyelesaikan segala persoalan yang terjadi.

"Kunci utama hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan itu adalah dialog sosial yang efektif dan produktif antara pihak manajemen dengan Serikat Pekerja (SP). Jika ada persoalan dibahas dan dicarikan solusi di forum bipartit," kata Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) Hanif Dhakiri, di Jakarta, Kamis (10/8).

Melalui dialog sosial, dikatakan Hanif, solusi untuk permasalahan yang ada juga dapat tersampaikan dengan jelas kepada masing-masing pihak.

"Cara pandang yang harus kita kembangkan adalah posisi masing-masing pihak ini jangan dilihat saling berhadap-hadapan. (Tetapi) bagaimana usaha ini bisa menghidupi seluruh stakeholder. Baik pengusaha maupun yang bekerja," jelas Menaker.

Harmonisasi hubungan antar pihak sangat penting untuk meningkatkan produktivitas usaha maupun kesejahteraan. Untuk itu, upaya mewujudkan hubungan industrial yang harmonis menjadi tugas bersama.

"Hubungan industrial yang harmonis, hubungan industrial yang kondusif, dan hubungan industrial yang berkeadilan itu menjadi kepentingan kita semua," kata Hanif.

Menaker pun berharap, ke depan dinamika hubungan industrial di Indonesia haruslah lebih solid. Karena, tantangan sektor Ketenagakerjaan akan semakin berat. Salah satunya adalah perubahan karakter pekerjaan yang banyak disebabkan oleh perkembangan teknologi dan informasi.

"Jadi perkembangan teknologi ini begitu luar biasa cepat. Kita harus menyesuaikan, dalam konteks investasi SDM," terangnya.

Menurut Menaker sendiri, perkembangan teknologi dan informasi dapat mempengaruhi keberadaan jenis-jenis pekerjaan yang ada. Oleh karenanya, hal tersebut harus menjadi fokus bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan Serikat Pekerja.

"Jadi ini, Pemerintah, pengusaha, dan teman-teman serikat pekerja harus sama-sama memberikan perhatian. Kalo kita menolaknya, kita akan kembali ke zaman batu," paparnya. (mdk/ibs)