Mendagri Tito Minta Sri Mulyani Tambah Anggaran Blangko e-KTP 2020
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri pertemuan internal dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam pertemuan tersebut, Tito meminta agar Kementerian Keuangan menambah anggaran blangko e-KTP 2020.
"Kita bahas berkaitan dengan masalah anggaran blangko e-KTP, yang kita perkirakan tahun 2020 itu tidak cukup sampai dengan akhir tahun," ujar Tito saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (13/1).
Dia memperkirakan, anggaran yang ada saat ini hanya cukup memenuhi kebutuhan penyediaan e-KTP sampai Juni 2020. Padahal, sejak awal tahun banyak masyarakat yang kehilangan identitas akibat adanya bencana banjir.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Kenapa Tito Karnavian mengingatkan Pemda untuk memonitor inflasi? 'Artinya apa? Ini daerah-daerah ini masyarakatnya sudah susah, kita tidak bisa mengambil patokan gembira dengan angka 3 persen nasional,' ungkapnya.
-
Siapa yang mengisi posisi Menteri ATR/BPN? Posisi Menteri ATR/BPN yang ditinggalkan Hadi kemudian diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
-
Kenapa Menko Perekonomian ikut ke KTT G20? Menko Airlangga menegaskan, Pemerintah Indonesia membawa misi besar dalam agenda KTT G20. Salah satunya untuk memperkuat kerja sama di bidang perekonomian.
-
Siapa yang hadir di rapat Sri Mulyani dan Jokowi? Rapat itu juga dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
-
Siapa yang menjadi Menteri ATR/BPN? Putra pertama mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono resmi dilantik menjadi menteri ATR/BPN hari ini (21/2).
"Kami juga sudah ingatkan dari awal diperkirakan bulan 5 dan 6 itu habis blangko e-KTP dengan anggaran yang sudah disediakan Kemenkeu. Sehingga minta agar ditambah," paparnya.
Kirim Surat Resmi
Untuk itu, Kemendagri dalam waktu dekat akan mengirimkan surat resmi terkait penambahan anggaran tersebut. "Beliau sampaikan agar berikan surat resmi, kami akan kirimkan surat resmi dengan detailnya berapa kebutuhannya," kata Tito.
Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tersebut menambahkan, penambahan anggaran blangko merupakan hal yang sangat penting. Untuk tahun ini saja ada sebanyak 30 juta keping blangko e-KTP yang harus dipenuhi.
"Ini kan penting, seperti banjir kemarin ada yang kehilangan KTP, KK, ini Dirjen Dukcapil untuk bantu masyarakat yang kehilangan dokumen-dokumen tersebut secara gratis. Ini sudah berjalan. Otomatis akan bertambah lagi kebutuhannya. Ini kepentingan publik, kepentingan rakyat," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Tito menjelaskan anggaran-anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pilkada
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, Megawati dan Sri Mulyani bertemu rutin secara tertutup.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengaku senang dan akan sangat terbuka untuk bersinergi dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaHasto Kristiyanto membenarkan adanya pertemuan antara Menkeu Sri Mulyani dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri
Baca SelengkapnyaSebagai Mendagri, Tito mampu mengoordinasikan pemerintah daerah untuk mendukung percepatan.
Baca SelengkapnyaVeronica Tan nampak mengenakan atasan putih dengan rok merah. Dia datang tidak lama setelah Sri Mulyani tiba.
Baca SelengkapnyaTiko santer diisukan menjadi kandidat menteri keuangan, bila Prabowo terpilih menjadi presiden pada pemilu 2024
Baca SelengkapnyaSalah satu tokoh besar yang menghadiri seleksi calon menteri tersebut ialah Jenderal (Purn) Tito Karnavian.
Baca SelengkapnyaDalam perumusan R-APBN 2025, saat ini tengah dibahas bersama dengan Badan Anggaran DPR RI. Topiknya adalah pembicataan pendahuluan penyusunan R-APBN 2025.
Baca SelengkapnyaPertemuan sendiri dilanjutkan dengan pembahasan RAPBN 2025 yang akan segera disahkan oleh DPR RI.
Baca SelengkapnyaPrabowo meminta bendahara negara memantau duit negara di tiap kementerian agar digunakan untuk kepentingan rakyat.
Baca SelengkapnyaPermohonan penambahan anggaran ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi saat rapat bersama DPR RI.
Baca Selengkapnya