Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menkeu minta pemda tak lagi andalkan pemerintah bangun infrastruktur

Menkeu minta pemda tak lagi andalkan pemerintah bangun infrastruktur Sri Mulyani. ©AFP PHOTO/KAZUHIRO Nogi

Merdeka.com - Pemerintah dan DPR menyepakati alokasi transfer daerah dan desa sebesar Rp 764,9 triliun. Angka ini naik Rp 4,9 triliun dari rencana awal yang hanya sebesar Rp 760 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan tahun depan pemerintah akan memfokuskan pembiayaan di daerah-daerah. Dengan begitu, pemerintah akan menggenjot pembangunan dan infrastruktur di daerah.

"Belanja transfer ke daerah sudah sama dengan belanja kementerian lembaga, banyak fungsi daerah digairahkan," ujar Sri di kantornya, Jakarta, Kamis (27/10).

Menurutnya, naiknya anggaran tersebut disebabkan kenaikan dana transfer umum, seperti dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Dimana sebesar Rp 764,9 triliun, sebanyak Rp 704,9 triliun untuk anggaran transfer ke daerah dan dana desa Rp 60 triliun.

"Jadi belanja kementerian lembaga sudah tidak disebut prioritas keseluruhan, karena peran Pemda sekarang jadi sangat penting atau kritikal," katanya.

Sejalan dengan besarnya transfer ke daerah dan desa, pemerintah memandang perlu dilakukan peningkatan displin dan pengawasan. "Jadi ini tema bahwa perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah telah terjadi dan akan terus terjadi," pungkasnya.

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui
VIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui

Staf Khusus Menkeu menjelaskan, adanya pengurangan anggaran Kementerian dan Lembaga lantaran APBN diprioritaskan untuk pandemi covid-19.

Baca Selengkapnya
Anggaran Pembangunan IKN Turun Drastis di Era Prabowo, Begini Kata Gerindra
Anggaran Pembangunan IKN Turun Drastis di Era Prabowo, Begini Kata Gerindra

Anggaran pembangunan IKN yang dialokasikan pada APBN 2025 hanya sebesar Rp143,2 miliar. Turun drastis dari APBN 2024.

Baca Selengkapnya
PDIP Wanti-Wanti Revisi UU Kementerian Negara Jangan Cuma Bagi-Bagi Kue Parpol Menangkan Prabowo-Gibran
PDIP Wanti-Wanti Revisi UU Kementerian Negara Jangan Cuma Bagi-Bagi Kue Parpol Menangkan Prabowo-Gibran

PDIP menilai dengan bertambahnya jumlah kementerian artinya menambah jumlah anggaran atau tidak efisien.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Pemda Tak Banyak Program: APBN APBD Jangan Diecer-Ecer ke Dinas
Jokowi Minta Pemda Tak Banyak Program: APBN APBD Jangan Diecer-Ecer ke Dinas

Jokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.

Baca Selengkapnya
Kemendagri Ingatkan Pemda Perluasan Akses Keuangan Demi Kemudahan Masyarakat
Kemendagri Ingatkan Pemda Perluasan Akses Keuangan Demi Kemudahan Masyarakat

Kementerian Dalam Negeri sangat mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) yang telah membentuk TPAKD.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Belanja Infrastruktur Digital Ditekan: Tak Ada Lagi Aplikasi Baru
Jokowi Minta Belanja Infrastruktur Digital Ditekan: Tak Ada Lagi Aplikasi Baru

Presiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sindir Pemda: Jangan Semua Pemerintah Pusat, Bapak-Ibu Kerjain yang Mana?
Jokowi Sindir Pemda: Jangan Semua Pemerintah Pusat, Bapak-Ibu Kerjain yang Mana?

Jokowi meminta agar Pemda melakukan pengembangan dari proyek yang diselesaikan pemerintah pusat.

Baca Selengkapnya
Anggota Komisi IV DPR Minta Anggaran Pertanian Ditingkatkan
Anggota Komisi IV DPR Minta Anggaran Pertanian Ditingkatkan

Menurut Alimin, sektor pertanian lebih penting dari pada sektor apapun karena masalah pangan selalu berkaitan langsung dengan keberpihakan negara pada petani.

Baca Selengkapnya
Porsi Dana Transfer ke Daerah Menurun, Misbakhun Ingin BPK Ingatkan Pemerintah
Porsi Dana Transfer ke Daerah Menurun, Misbakhun Ingin BPK Ingatkan Pemerintah

Misbakhun berpendapat soal pentingnya sinergi antara BPK dan DPD demi mengawal desentralisasi fiskal.

Baca Selengkapnya
Jokowi: 2024 Tahun Terakhir Pemerintahan Periode Ini, Tuntaskan Pembangunan yang Belum Selesai
Jokowi: 2024 Tahun Terakhir Pemerintahan Periode Ini, Tuntaskan Pembangunan yang Belum Selesai

"Tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai," kata Jokowi

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui
VIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui

Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo menjelaskan, sebagian anggaran Kementerian dan Lembaga diutamakan untuk penanganan pandemi covid-19

Baca Selengkapnya
Setuju RUU Kementerian Negara jadi Inisiatif DPR, Ini Catatan yang Diberikan Fraksi PDIP
Setuju RUU Kementerian Negara jadi Inisiatif DPR, Ini Catatan yang Diberikan Fraksi PDIP

Fraksi PDIP menyatakan sikap setuju dengan beberapa catatan.

Baca Selengkapnya