Menkeu Sri Mulyani Terbang ke Paris Agar Indonesia Bisa jadi Anggota OECD
Komitmen Indonesia untuk menjadi anggota OECD sejalan dengan mandat konstitusi yang mendorong peran aktif Indonesia dalam kerja sama internasional.
Komitmen Indonesia untuk menjadi anggota OECD sejalan dengan mandat konstitusi yang mendorong peran aktif Indonesia dalam kerja sama internasional.
Menkeu Sri Mulyani Terbang ke Paris Agar Indonesia Bisa jadi Anggota OECD
Menkeu Sri Mulyani Terbang ke Paris Agar Indonesia Bisa jadi Anggota OECD
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 10 Oktober 2023 menghadiri pertemuan the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Council. Bendahara negara ini hadir dalam sesi 'Update on Indonesia’s Request to Start the OECD Accession Process' yang diselenggarakan di Kantor Pusat OECD, Paris.
Dalam pertemuan OECD Council di Paris, Sri Mulyani memaparkan sejumlah capaian reformasi struktural di Indonesia paska Krisis Ekonomi Asia Tahun 1997/1998.
Indonesia juga menyampaikan komitmen melanjutkan reformasi struktural dan transformasi dalam pengembangan kebijakan pembangunan ekonomi hijau.
Hal ini sudah menjadi bagian dalam APBN beberapa tahun terakhir, termasuk kebijakan transisi energi melalui implementasi platform Energy Transition Mechanism (ETM).
"Pelaksanaan sejumlah reformasi struktural di Indonesia dalam lebih dari 20 tahun terakhir dan meningkatnya kerja sama Indonesia dengan OECD menjadi modalitas penting bagi keyakinan dan kesiapan Indonesia dalam menjalani rangkaian proses aksesi untuk menjadi anggota OECD," kata Sri Mulyani dalam keterangannya, Rabu (11/10).
Sri Mulyani mengatakan Indonesia menyadari proses aksesi menjadi anggota OECD akan membutuhkan waktu bertahun-tahun.
Hal ini untuk memastikan Indonesia dapat memenuhi sejumlah standar kebijakan OECD bagi setiap calon anggota baru.
Kendati demikian, guna menunjang proses tersebut, Pemerintah Indonesia akan membentuk Komite Nasional yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga (KL) yang terkait.
Komite dimaksud akan fokus dalam melakukan identifikasi kebijakan dan peraturan yang diperlukan dalam memenuhi standar OECD.
Pengawasan (monitoring) atas proses persiapan, membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait.
Kemudian mengembangkan strategi komunikasi internal dan eksternal, serta sejumlah kegiatan lain yang dibutuhkan dalam menunjang proses keanggotaan Indonesia.
Proses koordinasi domestik nantinya juga akan melibatkan pemangku kepentingan lainnya termasuk akademisi, NGO/CSO, maupun pihak swasta.
"Komitmen Indonesia untuk menjadi anggota OECD sejalan dengan mandat konstitusi yang mendorong peran aktif Indonesia dalam kerja sama internasional. Indonesia siap untuk bekerja sama dengan anggota OECD dan mitra internasional lainnya dalam memperkuat kerja sama multilateral," ujar Sri Mulyani.
Hal ini sejalan dengan konsistensi Indonesia saat menjalankan tugas sebagai Presidensi G20 Tahun 2022 dan Keketuaan ASEAN Tahun 2023.
Adapun dalam pertemuan OECD Council tersebut, seluruh anggota OECD menyambut baik dan mendukung intensi Indonesia untuk menjadi anggota OECD.
Indonesia akan menjadi negara Asia ketiga setelah Jepang dan Korea, serta negara ASEAN pertama yang menjadi anggota OECD.
Sebagai informasi, OECD merupakan sebuah organisasi internasional dengan tiga puluh negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas.
Bagi OECD, bergabungnya Indonesia akan memberikan jangkauan global yang lebih luas, khususnya pada kawasan Asia Tenggara.
Dengan proyeksi sebagai lima besar perekonomian dunia pada 2045, Indonesia merupakan mitra strategis dalam memperkuat standar dan praktik terbaik OECD.
