Menko Darmin: Ada pelanggaran aturan izin SIUP, laporkan saja!

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK terus mengeluarkan paket-paket kebijakan ekonomi untuk mendorong laju roda perekonomian nasional. Pada Kamis, 28 April 2016, pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi ke XII.

Dalam paket kebijakan tersebut, salah satunya berisi kemudahan dalam mengajukan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Salah satu aturannya disebutkan, pengajuan SIUP dan TDP serta BPJS Kesehatan secara online di PTSP semula 15 hari menjadi 1 hari kerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan tersebut.

"Kalau sudah ditulis 3 hari, dia enggak lakukan, laporkan dong. Kalau tadi 15 hari sekarang 3 hari atau 2 hari (1 hari dalam aturan), kalau dilanggar berarti melanggar," kata Darmin di kediaman dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Minggu (1/5).

Diakui Darmin bahwa setiap aturan yang dibuat pemerintah, selalu ada potensi pelanggaran. Untuk meminimalisir angka pelanggaran, pemerintah perlu mendapat laporan agar setiap pelanggaran bisa ditindaklanjuti.

"Jadi enggak ada cara lain, tetap ada saja ada. Kalau diselesaikan, aturan bilang begini, saya laporkan saja ke Kemendag. Jadi perlunya aturan diubah supaya standar berubah," jelas Darmin.

Darmin mengakui, peraturan terdahulu dibuat remang-remang dan tidak jelas memberi peluang penyelewengan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pemerintah saat ini berkomitmen membuat aturan sejelas mungkin agar potensi penyelewengan semakin minim.

"Jangan mengira pegawai itu yang paling enggak berani lakukan adalah melanggar aturan. Makanya senangnya aturan itu dibikin remang-remang. Kalau ditulis 2 hari, kalau tak dipenuhi itu melanggar. Tidak ada pegawai yang berani terang-terangan melanggar. Walaupun itu hanya Permen. Karena melanggar aturan itu menyangkut masalah besar sebagai pegawai," tutup Darmin.