Menko Luhut Beri Sinyal Azwar Anas Bakal Jadi Menteri di Era Prabowo-Gibran

Pernyataan Luhut mengisyaratkan kemungkinan Anas akan kembali terlibat dalam pemerintahan mendatang.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, resmi meluncurkan buku biografi berjudul "Anti Mainstream Bureaucracy". 

Peluncuran buku ini menjadi momen penting, terutama menjelang akhir masa jabatan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang hanya tersisa sepuluh hari.

Dalam acara tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan ucapan selamat kepada Anas atas prestasinya selama menjabat di Kabinet Indonesia Maju (KIM). Luhut menyampaikan rasa bangga dan syukur atas kinerja Anas dalam lima tahun terakhir. 

"Pak Anas yang saya hormati, sekali lagi selamat ya, dan Ibu dan saya bangga bahwa Anda bisa menyelesaikan tugas selama lima tahun, kita masih-masih akan pensiun bulan ini kan, minggu depan, jadi kita mensyukurin semua ini," kata Luhut dalam sambutannya, Jakarta, Kamis (10/10). 

Meskipun masa jabatan Luhut dan Anas akan berakhir pada 20 Oktober, pernyataan Luhut mengisyaratkan kemungkinan Anas akan kembali terlibat dalam pemerintahan mendatang.

Seolah memberikan sinyal bahwa Anas masih memiliki peran penting di pemerintahan yang akan datang, yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.

"Dan saya yakin Anda masih berkarya lagi ke depan ini, lakukanlah itu semua dengan hati, karena apapun profesionalisme kita," ungkap Luhut.

Menko Luhut Beri Penilaian ke Azwar Anas: Paten Juga Kawan Nih

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan penilaian positif terhadap kinerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, Abdullah Azwar Anas selama dua tahun menjabat. 

Luhut menceritakan pengalamannya saat menghadapi kendala dalam beberapa proyek, salah satunya e-katalog. Dia menyebutkan hampir setiap rapat, Anas selalu hadir dan memberikan dukungan. 

Hal ini menegaskan pentingnya kerja sama tim dalam menyelesaikan berbagai masalah. DiIa menyoroti meskipun koordinasi sering dianggap mudah, kenyataannya membutuhkan keterampilan dan kredibilitas yang tinggi agar dapat berjalan dengan baik.

"Dari situlah saya tahu, oh paten juga kawan nih. Nah kemudian dalam perjalanan Presiden nugaskan saya masalah e-katalog. Saya yang ngusul, terus Pak Presiden (Jokowi) bilang, yaudah Pak Luhut tangani, saya tangani enggak maju-maju," kata Luhut dalam acara peluncuran buku Anti Mainstream Bureucracy, Jakarta, Kamis (10/10). 

Dalam proses pengembangan e-katalog, Luhut mencatat setelah enam kali perintah dari Presiden untuk memperbaiki sistem, akhirnya Azwar Anas ditunjuk untuk memimpin Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tanpa Tim Penilaian Akhir (TPA). 

"Nah dalam perjalanan saya akhirnya sampai pada yang harus ada penggantian LKPP. Karena gak jalan-jalan, saya lapor Presiden, Pak kalau boleh ini harus diganti. Dia setuju, siapa? Pak Anas. Kok Pak Luhut tau Anas? Saya bilang saya jelasin. Ya ampun, wah dia waktunya nih? Ya, kemudian masuklah Pak Anas. Tapi Bapak Ibu tau, perintah Presiden Republik Indonesia 6 kali Pak itu, gak jalan-jalan," papar Luhut. 

"Terakhir saya bilang, Pak Presiden mohon maaf, kalau enggak ini Pak sudah 6 kali Bapak Perintah, gak jalan-jalan. Jadi gimana? Ya terserah Bapak putuskan diskresi Bapak. Jadi Pak Anas ini jadi Kepala LKPP tanpa TPA," sambung dia.