Menteri ATR: Tax Amnesty Tak Mempermasalahkan Asal Aset

Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil mengatakan tax amnesty atau pengampunan pajak tidak mempermasalahkan asal aset atau tanah yang dimiliki seseorang meskipun dari hasil kejahatan. Namun, yang terpenting setiap aset tersebut membayar pajak dan tersertifikasi.

"Tax amnesty tidak mempersoalkan sumbernya yang penting aset tersebut didaftarkan, tax amnesty tidak mempersoalkan apakah aset atau tanah itu hasil kejahatan atau tidak, yang penting bayar pajak. Namun jika ada permasalahan itu urusan kedua," kata Sofyan dalam bincang bersama PPATK Indonesia Tindak Tegas Mafia Tanah, Minggu (13/6).

Sebagai informasi, tax amnesty merupakan kebijakan pemerintah dalam memberikan pengampunan atau penghapusan pajak yang seharusnya terutang kepada Wajib Pajak (WP) tanpa mengenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan bagi WP.

Sofyan menjelaskan, adanya Tax Amnesty ini adalah untuk memperbaiki sistem pendaftaran perpajakan di Indonesia. Sebelumnya banyak orang yang ragu mengikuti tax amnesty, mereka khawatir aset mereka ketahuan. Padahal dalam tax amnesty tidak mempermasalahkan itu.

Misalnya, ada orang yang memiliki aset rumah atau bangunan seharga Rp100 miliar atas nama orang lain, tapi dengan bayar 2 persen maka properti tersebut bisa beralih menjadi hak milik yang bersangkutan.

"Tetapi menurut saya belum semua karena kemarin waktu tax amnesty banyak orang yang ragu-ragu. Benarkah ini? sehingga banyak orang juga yang ternyata tidak ikut Tax Amnesty, tapi setelah Tax Amnesty berjalan ternyata itu bener, waktu itu bayarnya cuman 2 persen kan. Sekarang kelihatannya banyak orang mempersoalkan tax amnesty lagi dong," jelasnya.

Formalkan Sertifikat

Di sisi lain, dia menegaskan memang untuk penjualan tanah wajib ada sertifikat, lantaran masih banyak praktik penjualan di bawah tangan. Namun setelah ada tax amnesty, diharapkan tanah-tanah dan aset-aset yang di bawah tangan itu sudah tersertifikasi, karena orang ingin mendapatkan manfaat dari pengurangan pajak dari tax amnesty.

"Nah saya pikir kalau ada tax amnesty lagi orang akan ikut kali ini sekarang banyak uang yang di bawah bantal, banyak aset-aset yang masih di atas nama orang lain yang mereka mulai khawatir sekarang karena kalau memformalkan sertifikat akan dipersoalkan oleh Kantor Pajak," ujarnya.

Dia berpendapat jika dilakukan lagi tax amnesty, maka akan memberikan kesempatan kedua bagi orang yang belum mendaftarkan aset-asetnya.

"Mudah-mudahan mereka akan mendaftarkan, dan diketahui banyak sekali sebenarnya bukan karena kejahatan tetapi karena ignorant aja atau misalnya orang asing di Bali itu beli tanah atas nama orang lokal Bali, karena menghindari aturan bahwa orang asing tidak boleh memiliki tanah," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com