Follow
Menteri Sofyan sebut ada 8.000 kasus sengketa lahan di Indonesia
Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan pihaknya akan terus mencarikan solusi untuk menyelesaikan sengketa lahan yang terjadi terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian ATR, tercatat ada 8.000 kasus sengketa lahan di Indonesia. Namun demikian dia tidak menjabarkan berapa total luasan lahan yang mengalami konflik.
"Itu sebenarnya tidak banyak karena jumlah tanah terdaftar itu hari ini 52 juta hari ini, bidang. Dan yang berkonflik cuma 8.000 (kasus)," kata Sofyan, di Jakarta, Rabu (31/10).
"Dan pusing kita karena ada ada yang konfliknya 20 sampai 30 tahun," lanjut dia.
-
Bagaimana Mentan ingin mengembalikan lahan pertanian yang terkena banjir? Mentan mengatakan, pertanian adalah jantung masa depan bangsa yang perlu mendapat perhatian bersama baik di tingkat pusat maupun daerah. Dia ingin, sejumlah lokasi yang terdampak bencana dapat kemabli pulih dan berproduksi seperti sedia kala.
-
Siapa yang terlibat dalam penyelesaian isu air di Indonesia? Kerjasama Pemerintah dan PBB Dalam Konservasi dan Manajemen Air di Indonesia dan Pengadaan World Water Forum
-
Apa upaya Kementan untuk selamatkan sawah? Kementerian Pertanian (Kementan ) melakukan pengawalan dampak el nino di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan (Sulsel). Semua upaya dikerahkan, termasuk pompanisasi untuk menyelamatkan 250 ha lahan sawah yang terancam gagal panen.
-
Bagaimana Kaltim ingin mengatasi kekurangan lahan sawah? 'Petani lebih memilih menanam sawit, karena air susah. Kemarin bersama TNI sudah dibangun 89 titik air untuk persawahan di Kukar. Kita harus lakukan itu di banyak titik. Isha allah tidak ada kekurangan lahan untuk sawah,' usulnya.
-
Bagaimana cara PT MDA menyelesaikan masalah lahan warga Latimojong? Diana menegaskan PT MDA tidak pernah melakukan tindakan paksa.'Semua proses yang dijalankan oleh perusahaan telah sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk upaya mediasi dengan melibatkan pemerintah desa dan pemerintah kabupaten setempat serta berkoordinasi secara intens dengan Satgas Percepatan Investasi kepada para penggarap lahan negara yang masuk lahan konsesi MDA,' tuturnya.
-
Kenapa Mentan minta tambahan lahan tanam di Kalimantan Selatan? “Saya butuh 500 ribu hektar tambahan untuk perkuat stok beras nasional yang diperkirakan menghasilkan gabah 3 juta ton dan beras 1,5 juta ton. Ini adalah perintah Bapak Presiden. Dan di Kalimantan Selatan kita minta 100 ribu hektar. Dan saya minta ada 3.000 hektar di Barito Kuala,“ tambahnya.
Dia mengatakan, dalam upaya penyelesaian sengketa lahan, pihaknya masih menggunakan jalur dialog. Pihak-pihak yang bersengketa diajak bicara untuk mencari solusi.
"Kita coba amicable, (misalnya) saya berkonflik dengan orang, dan BPN panggil dua-duanya, you mau berkonflik sampai kiamat atau cari penyelesaian secara win-win itu banyak yang akan kita selesaikan," jelasnya.
Menurutnya, dengan adanya sertifikasi lahan maka masalah sengketa ini mampu diredam, sebab sertifikat memberikan kepastian serta keabsahan penguasaan lahan oleh masyarakat. Selain itu, salah satu keuntungan yang diperoleh masyarakat dengan sertifikat tersebut adalah mendapatkan akses terhadap perbankan.
"Dampak lain konflik berkurang. Begitu tanah bersertifikat orang enggak akan berani ganggu gugat lain," jelas Sofyan.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Hampir seluruh konflik tanah yang terjadi di Indonesia bermuara pada persoalan 6,4 juta hektare lahan itu.
Baca Selengkapnya
Reforma agraria dinilai bisa menjawab semua ragam konflik tanah masyarakat.
Baca Selengkapnya
AHY mengatakan salah satu isu yang selalu menjadi sorotan publik adalah urusan sengketa tanah atau lahan.
Baca Selengkapnya
Suarlin menjelaskan ada dua indikator penilaian dalam pemenuhan HAM.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengingatkan pentingnya kepemilikan sertifikat kepada masyarakat.
Baca Selengkapnya
Penyelesaian sengketa lahan jadi salah satu program yang bakal diakselerasi oleh Kementerian ATR/BPN, dalam kurun waktu sisa 8 bulan masa kabinet tersisa.
Baca Selengkapnya
AHY menekankan dirinya bersama Kementerian ATR/BPN tidak bisa bekerja sendirian.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyimpulkan lambatnya penerbitan sertifikat tanah jadi penyebab banyaknya kasus sengketa tanah.
Baca Selengkapnya
Pemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.
Baca Selengkapnya
AHY mengatakan, proses ganti rugi terhadap lahan itu jadi syarat agar tidak terjadi konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.
Baca Selengkapnya
AHY mengaku terus berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI terkait permasalahan lahan
Baca Selengkapnya
AHY menyinggung perlunya penanganan dampak sosial yang komprehensif bagi warga yang terdampak pembangunan IKN.
Baca Selengkapnya