Pemerintah Akui Plastik Masih Berperan Penting dalam Perputaran Ekonomi
Pemerintah menilai plastik masih jadi bagian dari perputaran roda ekonomi.
Pemerintah menilai plastik masih jadi bagian dari perputaran roda ekonomi.
Pemerintah Akui Plastik Masih Berperan Penting dalam Perputaran Ekonomi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, ingin mengurangi angka polusi sampah plastik yang makin bertebaran di lautan.
Inisiatif ini akan dibahas dalam agenda ASEAN Conference for Combating Plastic Pollutuon (ACCPP) di Shangri-La Hotel, Jakarta pada Selasa (17/10/2023) besok.
Namun, Menko Luhut dan jajarannya tak ingin Indonesia dan negara ASEAN justru disetir oleh negara maju dalam penggunaan plastik, yang masih jadi bagian dalam perputaran roda ekonomi.
Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah Kemenko Marinves Rofi Alhanif mengatakan, gelaran ACCPP besok akan menghadirkan banyak kepentingan, termasuk dari negara maju. Namun, dia ingin Indonesia dan ASEAN juga punya sikap tegas dalam manajemen sampah plastik."Kita sebagai negara ASEAN harus punya posisi juga, dan harus kuat. Kita juga jangan disetir oleh negara maju, jangan pakai plastik segala macam, atau apapun lah. Kita belum tahu nih arahnya ke mana," ujarnya dalam sesi media briefing di Kantor Kemenko Marinves, Jakarta, Senin (16/10/2023).
Sebab, Rofi menilai, plastik jadi suatu komoditas yang belum benar-benar bisa dipisahkan dalam perputaran roda ekonomi. Jika dibatasi, dia khawatir itu justru akan mempersulit sektor industri untuk berkembang.
"Yang jelas, masalahnya bukan di plastiknya, tapi di pengelolaan sampah plastiknya. Kalau kita bisa lebih baik mengelola sampah plastiknya, harusnya itu tidak mengganggu ekonomi kita," tegas dia.
Merdeka.com
Adapun dalam gelaran ACCPP besok, Pemerintah RI mencoba untuk mendorong kolaborasi multipihak terkait pengelolaan sampah plastik. Menurut dia, itu bukan hanya tugas pemerintah saja, tapi juga pelaku industri, sektor informal, hingga masyarakat langsung.
"ASEAN ini kurang lebih sama lah kondisinya, sebagai negara yang berkembang. Jangan disamakan dengan negara maju yang sudah semua masyarakatnya tertib, industrinya sudah baik, dan juga recycling kapasitasnya juga tinggi," ungkapnya.
Dengan adanya event tersebut, Pemerintah RI berharap bisa tercapai pemahaman bersama atau common understanding di lingkup ASEAN untuk mengurangi angka sampah plastik di lautan.
Adapun menurut data di akhir 2022, Indonesia sukses mencapai skor 35,56 persen dalam hal pengurangan sampah plastik ke laut. Namun itu masih jauh dari target 70 persen di 2025.
Kendati begitu, Rofi yakin target itu bisa terkejar.
"Kita masih optimis lah dengan kolaborasi semua pihak. Yang 2023 juga kan belum dihitung nih, dalam 3 tahun ini sih (sampai 2025) harusnya bisa," pungkasnya.
