Pemerintah Diminta Beri Rapid Test Antigen Gratis untuk Pengguna Transportasi Darat

Merdeka.com - Pemerintah mengeluarkan aturan baru untuk menekan penyebaran virus Covid-19, terutama di masa libur Natal dan Tahub Baru. Salah satu aturan tersebut yaitu mewajibkan masyarakat untuk bebas Covid-19 yang dibuktikan melalui rapid test antigen jika ingin bepergian.

Ketua Bidang Advokasi MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia), Djoko Setijowarno mengusulkan agar pemerintah memberikan bantuan berupa rapid test gratis untuk pengguna transportasi darat. Sebab rapid test antigen terbilang cukup mahal untuk kalangan masyarakat menengah bawah.

"Sebaiknya pemerintah dilihat lagi kalau untuk pesawat penerapan rapid test antigen mungkin bisa, tapi kalau untuk transportasi darat dalam rangka untuk menaikkan penggunanya dan menjamin kesehatannya alangkah lebih baiknya penempatan tenaga kesehatan dan pembeli pemberian bantuan dengan rapid test," jelas Djoko dalam Webinar Mudik Natal dan Tahun Baru di Masa Pandemi Covid-19, Senin (21/12).

Menurut Djoko, keputusan pemerintah mewajibkan masyarakat untuk melakukan rapid test antigen untuk transportasi darat dinilai tergesa-gesa atau mendadak. Sehingga menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

"Ketika diterapkannya rapid test antigen saya kaget. Bukannya kita tidak mau untuk menggunakan rapid test antigen, cuma untuk mengurusnya ini agak susah," ungkapnya.

Kata Djoko jika menggunakan swab dirinya harus menunggu hasil minimal 1x24 jam dengan tarif Rp1,2 juta, dan jika ingin harga swab murah sekitar Rp900.000 maka waktu tunggunya terbilang lama sekitar 3 hari. Padahal dirinya harus bergerak cepat dalam melakukan aktivitas.

Oleh karena itu, Djoko lebih sering menggunakan rapid test dibanding swab. Namun, sekarang pemerintah mewajibkan masyarakat untuk rapid test antigen ketika bepergian, dan itu memang menyulitkan bagi pribadi yang mobilitasnya tinggi.

Bikin Masyarakat Bingung

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menilai kebijakan pemerintah yang mewajibkan rapid test antigen menimbulkan kebingungan dikalangan masyarakat yang hendak bepergian di tengah pandemi covid-19.

"Semuanya itu ujung-ujung dari inkonsistensi yang ambigu dan banyak kalimat atau kata 'kecuali' dan kata lainnya yang juga tidak ada sanksinya. Ketika kita diimbau, orang Indonesia itu tidak bisa diimbau tapi harus diberi sanksi karena peraturannya tidak ada kecuali di undang-undang 6 tahun 2018," kata Agus Pambagio.

Menurutnya, pemerintah jangan hanya mengimbau dan mewajibkan peraturan terkait rapid test antigen atau PCR dan lainnya saja. Melainkan pemerintah juga harus memberikan sanksi kepada masyarakat yang memang tidak mematuhi protokol Kesehatan saat bepergian.

Jangan sampai nanti terjadi lonjakan kasus covid-19 lagi di masa liburan Natal dan Tahun baru 2020-2021. Selain itu, Agus mengingatkan kepada pemerintah agar benar dalam membuat peraturan supaya tidak terjadi inkonsistensi yang membuat masyarakat bingung.

Potensi Hadirnya Taksi Gelap

Pengamat Transportasi sekaligus Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno meminta agar pemerintah melakukan pengawasan ketat pada transportasi darat, khususnya di terminal-terminal bus.

"Memang transportasi udara dan kereta api paling ketat protokol kesehatannya, tapi bagaimana untuk sekarang menempatkan petugas-petugas kesehatan di terminal tipe A perjalanan antar provinsi itu sangat membantu," kata Djoko.

Djoko meminta agar pemerintah lebih meningkatkan pengawasan yang ketat lagi untuk transportasi darat. Mungkin dengan memberikan rapid test antigen gratis setidaknya bisa mengetahui pengguna bus itu dalam kondisi sehat termasuk kru busnya.

Apabila pemerintah mengeluarkan keputusan begitu saja terkait kewajiban rapid test antigen, maka akan muncul angkutan plat hitam semakin banyak, karena ketidakmampuan masyarakat menengah bawah dalam melakukan rapid test antigen.

"Jangan sampai nanti muncul angkutan plat hitam semakin banyak sementara teman-teman pengusaha bus AKAP ini semakin berkurang, sehingga perlu support dari pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan di terminal terminal tipe A," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com