Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah diminta kompak turunkan harga gas industri

Pemerintah diminta kompak turunkan harga gas industri aktivitas distribusi Gas Bumi lewat jaringan pipa. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Ketua Koordinator Gas Industri Kamar Dagang dan Industri Indonesia Achmad Wijaya meminta pemerintah agar kompak memutuskan rencana penurunan harga gas bagi industri. Alasanya, penurunan harga gas ini akan memiliki dampak multiplier terhadap perekonomian nasional.

"Presiden sudah memberikan kepastian. Tetapi kapan? Ini yang harus digaris bawahi. Ketika ditentukan USD 6 dolar per MMBtu, pertumbuhan ekonomi akan melejit," ujar Achmad saat acara diskusi 'Energi Kita' yang digagas RRI, merdeka.com, IJTI, IKN dan DML di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (9/10).

Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah dapat segera memutuskan hasil penurunan harga gas industri. Sebab, kebijakan tersebut merupakan hal yang paling ditunggu oleh para kalangan pengusaha saat ini.

Orang lain juga bertanya?

"Industri melihat (target penurunan harga gas) USD 6 per MMBtu itu hanya bonus akhir tahun. Tetapi, posisi kepastian (diturunkan) kapan?," ungkapnya.

Hal senada turut diungkapkan oleh Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Satya Widya Yudha. Menurutnya, penurunan harga gas memang akan menggerus kas penerimaan negara. Namun, dampak dari penurunan tersebut mampu dipergunakan untuk menggeliatkan kembali perekonomian Indonesia.

"Minyak dan gas bumi itu bukan lagi dilihat dari sisi pendapatan. Tapi diharapkan mampu men-generate ekonomi. Jangan lagi nanti Kementerian Keuangan mempermasalahkan penerimaan negara," kata Satya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginginkan harga gas industri nasional bisa turun di kisaran USD 5-6 per million metric biritsh thermal unit (MMBTU), demi meningkatkan daya saing. Saat ini, harga gas industri berada di kisaran USD8-10 per MMBtu.

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menperin Tak Hadir di Rapat, Kelanjutan Program Harga Gas Bumi Murah Masih Tanda Tanya
Menperin Tak Hadir di Rapat, Kelanjutan Program Harga Gas Bumi Murah Masih Tanda Tanya

Kepastian program HGBT ke depannya memang harus mencapai quorum antara dirinya bersama Menteri Keuangan dan Menperin.

Baca Selengkapnya
Menperin: Ada Industri Besar yang Tak Ingin Kebijakan Harga Gas Murah Dilanjutkan
Menperin: Ada Industri Besar yang Tak Ingin Kebijakan Harga Gas Murah Dilanjutkan

Ada pihak yang berusaha untuk menghalau terbitnya kebijakan yang akan memudahkan pelaku industri tertentu.

Baca Selengkapnya
Menteri ESDM Beri Sinyal Perpanjang Program Harga Gas Murah untuk Industri
Menteri ESDM Beri Sinyal Perpanjang Program Harga Gas Murah untuk Industri

Harga gas bumi akan berpengaruh pada beban produksi industri. Maka, harga murah bisa menjadi salah satu solusinya.

Baca Selengkapnya
Menteri ESDM: Kebijakan Harga Gas Murah Dilanjutkan
Menteri ESDM: Kebijakan Harga Gas Murah Dilanjutkan

Kementerian ESDM, mengatakan ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan seperti cadangan gas bumi dan juga penerimaan negara.

Baca Selengkapnya
Pengusaha soal RPP Gas Bumi: Jadi Tonggak Penting untuk Jamin Pasokan Energi
Pengusaha soal RPP Gas Bumi: Jadi Tonggak Penting untuk Jamin Pasokan Energi

HKI berharap dengan adanya RPP ini, sektor industri di Indonesia dapat terus tumbuh dan berkembang dengan pesat.

Baca Selengkapnya
Dirut PGN: Insentif Harga Harga Gas Bumi Buat Sektor Hulu Menderita, Sektor Hilir Untung
Dirut PGN: Insentif Harga Harga Gas Bumi Buat Sektor Hulu Menderita, Sektor Hilir Untung

SKK Migas berjanji akan menyeimbangkan semua proses harga gas melalui evaluasi penerapan HGBT.

Baca Selengkapnya
Menperin Kirim Surat ke Prabowo, Minta Segera Sahkan Aturan Baru Gas Bumi untuk Domestik
Menperin Kirim Surat ke Prabowo, Minta Segera Sahkan Aturan Baru Gas Bumi untuk Domestik

Aturan baru tersebut sangat penting untuk sektor industri manufaktur.

Baca Selengkapnya
Insentif Harga Gas Bumi Berpotensi Kurangi Pendapatan Negara hingga Rp15,6 Triliun
Insentif Harga Gas Bumi Berpotensi Kurangi Pendapatan Negara hingga Rp15,6 Triliun

Insentif harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk 7 sektor industri membuat penerimaan negara turut berkurang hingga Rp15,6 triliun.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Janjikan Insentif Pajak untuk Investor Blok Migas Baru
Pemerintah Janjikan Insentif Pajak untuk Investor Blok Migas Baru

Pemerintah terus menggalakkan penambahan wilayah kerja minyak dan gas bumi atau WK migas baru.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Ini Alasan PGN Belum Naikkan Harga Gas Non HGBT
Ternyata, Ini Alasan PGN Belum Naikkan Harga Gas Non HGBT

Dalam penetapan biaya transmisi dan niaga gas bumi berfasilitas, lanjutnya, PGN mengikuti Peraturan Menteri ESDM dan Peraturan BPH migas.

Baca Selengkapnya
Aturan Sudah Ada, Kementerian ESDM Bongkar Alasan Pajak Karbon Tak Kunjung Diterapkan di Indonesia
Aturan Sudah Ada, Kementerian ESDM Bongkar Alasan Pajak Karbon Tak Kunjung Diterapkan di Indonesia

Semula pajak karbon akan mulai diterapkan pada tahun 2022, namun kebijakan tersebut ditunda hingga 2025 mendatang.

Baca Selengkapnya
Indonesia Bakal Surplus Gas Hingga 2035, ESDM: Calon Pembeli dari Dalam Negeri Harus Disiapkan
Indonesia Bakal Surplus Gas Hingga 2035, ESDM: Calon Pembeli dari Dalam Negeri Harus Disiapkan

Akibat harga gas bumi murah atau harga gas bumi tertentu (HGBT) kepada tujuh sektor industri tellah berdampak pada berkurangnya penerimaan negara.

Baca Selengkapnya