Pemerintah dituding bohong soal penetapan harga BBM

merdeka.com Sekitar 1 decade yang lalu

Merdeka.com - Komite Penghapusan Bensin Bertimbel menilai pemerintah melakukan pembohongan publik terkait penetapan harga Bahan bakar Minyak (BBM). Sebab, pemerintah dan Pertamina sekongkol tidak melakukan perhitungan berapa sebenarnya Harga Pokok Produksi BBM (bensin dan solar) yang disesuaikan dengan tingkat kualitas bahan bakar.

"Mereka (pemerintah dan Pertamina) mengambil keuntungan di balik buruknya kualitas BBM," ujar Direktur Eksekutif PKBB Ahmad Safrudin di kantornya, Jum'at (19/4).

Ahmad mengatakan, modusnya adalah pemerintah menetapkan harga Premium hanya beradasarkan bursa minyak di Singapura MOPS (Mid Oil Plats Singapore). Namun, yang memprihatinkan adalah tanpa melakukan adjusment atau penyesuaian kualitas BBM sebelum menggunakan patokan harga MOPS tersebut.

Orang lain juga bertanya?

"Dengan demikian, pemerintah dan Pertamina selama ini menentukan harga BBM dalam negeri menggunakan patokan harga BBM MOPS dengan kualitas berbeda. Jadi, ngumpetin kualitas,"

Dia memberikan contoh, pada 2010 misalnya pemerintah menggunakan harga MOPS yang sebesar Rp 5.617 per liter untuk menentukan harga pokok produksi premium. Padahal, bensin di Singapura (MOPS) tersebut memenuhi spesifikasi untuk kategori 2 WWFC (Wolrd Wide Fuels Charter), seperti untuk bahan bakar RON 92 (setara dengan Pertamax), terdapat kandungan Benzene 5 persen, kandungan Aromatic maksimal 50 persen dan kandungan Olefin sebesar 35 persen.

Sementara bahan bakar jenis Premium dengan RON 88, kandungan Benzenenya 5 persen, kandungan Aromatic 50 persen dan kandungan Olefin 35 persen. Sehingga Premium tidak memenuhi spesifikasi Category 2 WWFC, bahkan 1 pun tidak.

Di sinilah letak kesalahan dalam penetapan harga BBM bersubsidi, lanjut Ahmad dengan menggunakan acuan harga atas BBM yang kualitasnya lebih tinggi. Dengan demikian, penetapan harga sebesar itu hanya manipulatif.

"Memanfaatkan kelemahan masyarakat karena tidak mengetahui, itu melanggar Undang-Undang Keterbukaan Publik. Padahal pemerintah harus menjelaskan," katanya. (mdk/noe)